UN Tak Beres, Siswa Kian Stres

Hari penuh mendebarkan. Begitulah yang dirasakan para siswa-siswi SMA sederajat di sejumlah wilayah Indonesia hari ini. Sebab, pemerintah mulai Senin (15/4/2013) hingga Kamis (18/4/2013) menggelar Ujian Nasional (UN) sebagai salah satu syarat kelulusan siswa dari jenjang menengah atas. Para siswa pun tak gentar menghadapi 'ritual tahunan' itu. Mereka menyiapkan diri dengan sejumlah cara agar mampu dalam menyelesaikan soal UN. Seperti yang dilakukan ribuan siswa SMA se-Kediri pada Minggu 7 April lalu. Mereka menggelar doa dan zikir bersama di halaman Balai Kota Kediri, Jawa Timur. Selain itu, pelajar SMA juga ramai berziarah ke makam Sunan Kudus, Jawa Tengah. Hal ini diyakini dapat menambah rasa kepercayaan diri siswa, sehingga selama pelaksanaa UN akan diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menjawab soal ujian. Tak hanya itu, siswa pun rela mengurangi jadwal tidur mereka untuk banyak berlatih mengerjakan soal dari Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Namun, jerih payah para siswa itu dinodai oleh adanya kekurangan pemerintah dalam menyempurnakan pagelaran 'ritual' tahunan ini. Bahkan Anggota Komisi X DPR RI Dedy Gumelar menilai UN tahun ini merupakan yang terburuk.

Diundur di 11 Provinsi

Sehari sebelum UN digelar, Medikbud M Nuh mengatakan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) bagi siswa SMA dan sederajat di Zona III atau bagian Indonesia Tengah akan diundur dari jadwal semula. Pelaksanaan UN mulanya direncanakan serentak pada 15 April, namun di Zona III itu diundur pada 22 April.11 Provinsi yang mengalami pergeseran jadwal UN adalah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulaweai Selatan, Sulawesi Tenggara, NTB, NTT, Bali, Gorontalo, dan Sulawesi Barat.Kebijakan ini disesali Kepala Biro Perencanaan Kementerian Agama (Kemenag) Syamsuddin dan anggota Ombudsman Bidang Penyelesaian Laporan Budi Santoso. Mereka menilai pengunduran UN yang saat ini terjadi, baru terjadi sepanjang sejarah UN di Indonesia. Tak hanya itu, penundaan UN ini pun dirasakan siswa. Mereka umumnya mengaku bingung dan kian stres terhadap kebijakan tersebut.Kendati demikian, M Nuh yang sebelumnya mengklaim persiapan UN telah maksimal ini menyampaikan permohonan maaf atas penundaan tersebut. Menurutnya, penundaan UN di 11 provinsi dilakukan akibat kesalahan dari PT Galia Printing Indonesia selaku pencetak soal ujian yang belum siap melakukan pengiriman.Untuk itu, Nuh akan mengambil langkah tegas untuk memberikan sanksi dan melakukan investigasi lebih lanjut terkait hal ini. Tim investigasi akan sesegera mungkin dibentuk. "Ini suatu kelalaian, kita akan bentuk tim investigasi dan kita tuntaskan dulu. Setelah itu kita baru bisa tentukan derajat kesalahannya. Baru kita bisa memberikan sanksi bagi mereka," kata Nuh di SMA Negeri 3, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (15/4/2013).Jika nantinya dalam hasil investigasi itu ditemukan kesalahan, Nuh akan memberikan sanksi 'Blacklist' bagi perusahaan yang mengerjakan proyek kementerian pendidikan. Namun hal itu disanggah oleh Legal PT Ghalia Indonesia Printing Khamil Zaki yang menyatakan Kemendikbud terlambat menyerahkan data UN kepada pihaknya.

Permainan Proyek

Akibat penundaan ini, tak ayal memuncul spekulasi dari sejumlah kalangan. Wakil Ketua DPD La Ode Ida menilai penundaan ini lantaran adanya permainan proyek di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan pihak perusahaan percetakan yang memenangkan tender proyek pengadaan naskah soal UN.Tak hanya itu, Ombudsman RI juga akan memanggil Mendikbud M Nuh untuk mengetahui duduk persoalan yang lengkap mengenai penguluran waktu pelaksanaan UN. Lembaga Negara Pengawasan Pelayanan Publik menyesalkan penundaan UN tingkat SMA/MA/SMK di 11 provinsi. Menurutnya, penundaan tersebut menunjukkan lemahnya koordinasi dan manajemen pelaksanaan ujian dari pusat hingga daerah. Meski begitu, pemerintah terus berupaya mendistribusikan soal UN ke sejumlah daerah di Tanah Air dengan sesegara mungkin. Untuk mensukseskannya, Kemendikbud menggandeng TNI agar mengerahkan pesawat Boeing, Foker dan Herkules dalam mengangkut soal UN tersebut.

Mirip Dengan Pemilu

Karut-marutnya Pelaksanaan UN tahun ini mendapat sorotan dari sejumlah pihak. Satu satunya dari Anas Urbaningrum. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat ini menilai penyelenggaran UN mirip dengan penyelengaraan Pemilu. Problem distribusi naskah UN mirip distribusi logistik pemilu nasional.Dalam akun twitter @anasurbaningrum, mantan Ketua PB HMI ini menyentil pemerintah dalam karut-marutnya pelaksanaan ujian tahunan ini. Menurutnya, distribusi logistik pemilu lebih rumit dibanding pendistribusian soal UN. Karena surat suara di setiap Daerah Pemilihan (Dapil) sifatnya spesifik dan berbeda di setiap dapil.Karena itu, Anas menilai, keterlambatan distribusi naskah UN semestinya tidak perlu terjadi, jika persiapan itu matang. Anas berharap, keterlambatan UN tidak kembali terjadi pada tahun depan. Anas juga menyebutkan, jika logistik pemilu terlambat pada satu Dapil saja, itu akan memberikan efek tak baik secara nasional. "Ini UN terlambat di 11 provinsi. Kalau pemilu, pesertanya parpol. Untungnya UN pesertanya bukan parpol. Para siswa sabar menunggu, meski cemas," ujar Anas.

Semua Berhak Ikut UN

Mendikbud M Nuh menegaskan, semua siswa dalam keadaan apapun, harus mendapatkan kesempatan untuk mengikuti ujian nasional (UN). Karena UN dinilai sebagai hak bagi anak bangsa."Pada intinya anak-anak sekolah tidak boleh terputus tahap pendidikannya. Apapun kondisi anak itu, baik siswa yang terlibat aksi kriminal maupun siswi yang hamil di luar nikah berhak diberi kesempatan untuk ikut UN," kata Nuh pada saat melakukan inspeksi pelaksanaan UN di SMA Negeri 3 di Jakarta, Senin (15/4/2013).Hal itu terlihat pada Andi Saputra, siswa SMK Kelautan Pulau Sebesi) dan Riko Dwi Saputra, siswa SMA 1 Negeri Katon. Keduanya terpaksa mengikuti Ujian Nasional (UN) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kalianda setelah terjerat kasus narkoba dan lakalantas. Mereka mengikuti UN dengan pengawasan dosen dari Universitas Lampung dan dari guru SMA N 2 Kalianda. Hal yang sama juga dirasakan siswa F yang masuk "Hotel Prodeo" Mapolrestro Jakarta Timur karena terjerat kasus penyalahgunaan narkoba. F yang ditangkap pada 31 Maret 2013 oleh petugas Polsektro Duren Sawit ini mengikuti UN di tahanan Markas Kepolisian Resor Metro Jakarta Timur.  Dua pengawas dari pihak sekolah dan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta menemani F dalam mengerjakan soal UN.Kendati demikian, berdasar laporan yang diterima Komnas Perlindungan Anak (Komas PA) terdapat  22 siswa lain yang terancam gagal ikut UN. Para siswa itu gagal ikut UN karena berbagai pelanggaran tata tertib. Seperti hamil, menikah dini, terjerat narkoba, dan pelanggaran lainnya. Mereka tersebar dari berbagai wilayah, seperti wilayah Wayngapu, Sumba Timur, NTT; Payakumbuh, Padang, Sumatera Barat; Sibolga, Sumatera Utara; dan Makassar, Sulawesi Selatan. (Ali)