Diduga Ada Praktik Suap, Aktivis Tunggu KPK Obrak-abrik BNP2TKI

Ketua Umum Angkatan Muda Restorasi Indonesia (AMRI) Riza Suarga mengungkapkan, saat ini pihaknya sedang mengumpulkan bukti keterlibatan sejumlah pihak di Badan Nasional Penempatan dan Pengelolaan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang melakukan praktik suap dalam pengurusan keberangkatan dan kepulangan TKI yang bekerja di luar negeri. Setelah terkumpul, pihaknya akan langsung melaporkan hal tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Itu langkah kongkret kami. Kami sudah bekerjasama dengan aktivis buruh migrant lainnya, tidak hanya yang ada di Indonesia untuk kumpulkan bukti-bukti adanya praktik suap," kata Riza usai diskusi di Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu (16/3/2013).

"Setelah itu kami tunggu KPK obrak-abrik BNP2TKI," sambung dia.

Menurut Riza, TKI adalah simbol negara yang punya hak konstitusional yang sama, bahkan dengan Presiden sekalipun. Tapi hingga saat ini pembelaan yang dilakukan sangat terlihat timpang. Padahal selain pajak, devisa terbesar negara ini juga disumbang oleh para TKI.

"Ini bukan berarti mengganti Jumhur Hidayat (Kepala BNP2TKI). Ini soal kita membangun good goverment. Tapi jika nantinya KPK temukan bukti Jumhur terlibat ya dicopot saja," tukas Riza.

Menurutnya, data yang dimiliki oleh BNP2TKI menyebutkan bahwa terdapat 4,5 juta TKI di luar negeri yang menghasilkan sekitar 100 Triliun rupiah devisa negara. Tapi kenyataannya pada 2012 lalu BNP2TKI memulangkan sebanyak 328 kantong jenazah TKI yang rata-rata merupakan korban dari kekerasan.

"Beda dengan pemerintah AS yang all out dan mati-matian bela warganya di luar negeri, setetes darah TKI itu merupakan kedaulatan, Indonesia tidak lakukan itu," tegas Riza.

"Untuk itu, selain negara harus memperhatikan keselamatan TKI, negara juga harus memperhatikan kejahatan pemerasan terhadap TKI. Dan karena itu KPK diharapkan masuk ikut mengawasi," pungkas Riza. (Mut)