Survei Poltracking: Mayoritas Publik Setuju Pembangunan IKN

Kementerian PUPR telah memulai pembangunan infrastruktur dasar mendukung Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara, di Kalimantan Timur. (Dok Kementerian PUPR)

Liputan6.com, Jakarta - Mayoritas publik setuju keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Hal itu terungkap dari survei Poltracking Indonesia yang dirilis pada Kamis (8/12/2022).

Hasilnya, 58,3 persen setuju terhadap keberlanjutan pembangunan IKN. Jumlah itu terbagi dari yang menjawab Setuju 48,2 persen dan sangat setuju 10,1 persen.

Sedangkan 23,9 persen responden mengaku tak setuju dengan pembangunan IKN Nusantara. Terbagi dari tidak setuju 17,6 persen dan sangat tidak setuju 6,3 persen. 17,8 persen lainnya menyatakan tidak tahu atau tak menjawab.

"Publik yang mengatakan setuju 58,3 persen, gabungan sangat setuju dan setuju terhadap keberlanjutan pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan," ujar Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda saat menyampaikan rilisnya secara virtual, Kamis (8/12).

Setelah dibahas secara maraton, Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) akhirnya disahkan oleh DPR. Pengesahan itu diambil dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Gedung DPR, Selasa (18/1/2022).

2 dari 3 halaman

6 Harapan

Dari 58,3 persen masyarakat yang setuju, terdapat enam harapan dari pembangunan IKN Nusantara. Pertama adalah membuka lapangan pekerjaan baru sebesar 24,3 persen. Selanjutnya, meningkatkan perekonomian Indonesia 16,3 persen dan pemerataan pembangunan 7,4 persen.

Selanjutnya adalah meningkatkan investasi nasional 5,8 persen, menjadikan ibu kota negara lebih kondusif 5,2 persen, dan pengembangan sumber daya manusia 3,2 persen. Sebanyak 37,8 persen menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

3 dari 3 halaman

Metode

Survei ini dilakukan dengan wawancara tatap muka langsung pada tanggal 21-27 November 2022 Menggunakan metode multistage random sampling 1220 Responden margin of error +/- 2.9% pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Sumber: Muhammad Genantan Saputra/Merdeka.com