Pemprov Jateng Terima Predikat A dari Kemen PANRB, Ini Kata Ganjar Pranowo

Liputan6.com, Jakarta Gubernur Ganjar Pranowo yang memimpin Jawa Tengah kembali berbahagia dan bangga. Itu karena provinsi yang dimpimpinnya kembali menerima predikat A dalam Hasil Evaluasi Reformasi di tahun 2022. Ini adalah kali keempat Provinsi Jawa Tengah mendapatkan predikat A pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) berturut-turut sejak 2018.

Penghargaan kali ini diterima langsung oleh Ganjar dari Menteri PANRB RI, Abdullah Azwar Anas di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto  Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (6/12 ). 

"Saya menyampaikan terima kasih atas apresiasi dari Kementerian PANRB pada kita, termasuk hasil kerja kawan-kawan Pemprov Jateng," ujar Ganjar.

Penghargaan tersebut, bagi Ganjar merupakan motivasi untuk terus berbenah di bidang reformasi birokrasi.

"Dan, kita mesti ada satu target lagi untuk bisa dapat double A, jadi AA. Kita harus belajar dari tempat lain agar bisa melakukannya," lanjut dia.

Ganjar menjelaskan, target tersebut telah berjalan di Jateng dengan membangun puluhan Mal Pelayanan Publik (MPP). Ganjar menargetkan 100% dari 35 Kabupaten/Kota se-Jateng memiliki MPP sendiri. 

"Maka saya minta seluruh Jawa Tengah yang belum ada Mal Pelayanan Publik, segera buat, itu tidak sulit dan hanya butuh mau saja untuk melakukan itu," terangnya. 

Sejauh ini, Jateng telah memiliki 22 MPP yang tersebar di berbagai wilayah. Di antaranya MPP Pemprov Jateng, Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Sragen, Kota Surakarta, Karanganyar, dan Kota Salatiga. 

Kemudian Kota Magelang, Kota Semarang, Kendal, Kudus, Jepara, Pati, Blora, Kebumen, Purworejo, Banyumas, Grobogan, Klaten, Brebes, Rembang, dan Cilacap.

Ditegaskannya, reformasi birokrasi terpenting adalah memberikan pelayanan dengan baik dan optimal. Maka, salah satunya dengan pemanfaatan mal pelayanan publik yang ada.

"Tapi intinya birokrasinya mesti di reformasi, pelayanannya harus lebih baik. Maka, saya minta untuk Jateng seluruh kabupaten/kota yang belum punya segera buat. Itu tidak sulit, hanya butuh mau saja untuk melakukan itu," paparnya.

Selain itu, tak kalah penting pemerintah harus memperhatikan sektor investasi, penurunan angka kemiskinan, dan digitalisasi.

"Itu semua juga perlu mendapat perhatian," ujarnya. 

(*)