BPKH Pastikan Pengelolaan Keuangan Haji Aman, Efisien dan Likuid

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyampaikan, pengelolaan keuangan haji tidak ada kendala. Anggota Badan Pelaksana Bidang Kesekretariatan Badan dan Kemaslahatan BPKH, Amri Yusuf saat mensosialisasikan pengelolaan keuangan haji, khususnya terkait Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2022 di Magelang, Jawa Tengah.

“Pengelolaan Keuangan Haji saat ini sangat aman, efisien dan likuid, sesuai dengan amanat UU No. 34/2014,” kata Amri seperti dikutip dari siaran pers, Selasa (6/12/2022).

Meskipun demikian, lanjut Amri, terdapat catatan soal biaya riil haji yang terus meningkat. Dia mencontohkan, pada tahun 2018 dengan angka biaya riil adalah sebesar Rp 68,96 juta per jemaah. Namun, pada tahun 2022 baya riil sudah menjadi Rp 97,92 juta.

Walau meningkat, Amri memastikan biaya penyelenggaraan haji yang dibebankan ke jemaah cenderung tetap, yaitu berkisar di angka Rp 35,24 juta dan baru naik belakangan ini dengan rata-rata sebesar Rp39,9 juta.

“Sehingga diperlukan optimalisasi penambahan sebesar Rp59 juta/jemaah yang diambil dari nilai manfaat hasil pengelolaan setoran awal jemaah,” urai Amri

Amri merinci, pengelolaan keuangan haji saat ini mencapai 160,68 triliun pada September 2022. Dampaknya, pendapatan nilai manfaat pun mengalami eskalasi hampir dua kali lipat dari sebesar Rp5,7 Triliun pada tahun 2018 menjadi Rp10,5 Triliun pada tahun 2021.

Amri memastikan, kenaikan tersebut tidak dibebankan kepada jemaah melainkan kepada hasil investasi yang ditampung dalam Virtual Account BPKH. Tetapi, dia meminta, tetap perlu dipertimbangkan kembali terkait nilai biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH).

“Mengingat prinsip Istito’ah serta riil biaya haji yang terus meningkat setiap tahun, sedangkan jumlah setoran awal dan pelunasan cenderung tetap," Amri menandasi.