Korban Binomo Indra Kenz Pertanyakan Putusan Hakim: Kami Disebut Penjudi dan Harta Dirampas Negara

Liputan6.com, Jakarta - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang mumutus terdakwa Indra Kesuma alias Indra Kenz penjara selama 10 tahun dan denda Rp5 miliar. Diketahui, sidang putusan itu digelar pada Senin (14/11) kemarin.

Terkait dengan adanya putusan itu, Wakil Ketua Paguyuban Korban Binomo Rob Situmorang yang mewakili para korban mengaku kecewa atas putusan tersebut.

"Padahal yang kita tahu tuntutan jaksa sangat jelas dituntut 15 tahun penjara, dan denda Rp10 miliar subsider 12 bulan serta harta yang disita dikembalikan ke korban melalui paguyuban," kata Rob dalam keterangannya, Selasa (15/11).

"Vonis hakim terhadap Indra kenz jauh di bawah tuntutan jaksa yaitu 10 tahun penjara dan denda Rp5 milliar dan harta dirampas oleh negara," sambungnya.

Menurutnya, belajar dari kasus afiliator yang berada di Medan, Sumatera Utara, harta milik korban dikembalikan, dan vonis hakim jauh lebih tinggi daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

"Tuntutan jaksa 8 tahun vonis hakim 10 tahun. Nah ini ada apa hakim di PN Tangerang? Padahal kami sangat yakin, dan mendorong kepada aparat penegak hukum untuk memberantas kejahatan digital. Karena kejahatan digital adalah musuh kita bersama," sebutnya.

Selain itu, putusan PN Tangerang tersebut dikatakannya telah memfitnah para korban. Terlebih, harta mereka pun dirampas untuk negara.

"Tetapi apa yang kita dapat? Setelah berjuang selama hampir 1 tahun? Sia-sia perjuangan kami meminta hak kami. Apalagi di dalam putusan kami disebutkan sebagai pemain judi. Namanya saja sudah trading Binomo, bukan judi Binomo. Kalau dari awal ini judi, kami tidak mungkin mau masuk kedalamnya," ungkapnya.

"Secara tidak langsung sudah harta kami diambil, kami difitnah sebagai pemain judi. Dimana negara bisa hadir? Semua korban sudah putus harapannya terhadap hukum di Indonesia. Padahal, kami sebelumnya sangat yakin hakim tegak lurus kepada para korban untuk memberantas kejahatan digital," sambungnya.

Dirinya mengku bingung harus melaporkan kepada siapa lagi atas putusan tersebut. Ia berharap, agar presiden dapat melihat para korban.

"Coba bayangkan kami tidak melaporkan kejadian ini? Pasti semakin banyak korban berjatuhan, karena tidak adanya kepedulian pemerintah memberantas itu. Bahkan disaat kami melaporkan barulah pemerintah bertindak," jelasnya.