Antisipasi Cuaca Ekstrem, Pemprov Jakarta Larang ASN Cuti Sampai Februari 2023

Pasalnya, Isnawa menambahkan tak hanya terkait banjir, cuaca ekstrem kata dia juga dapat menyebabkan longsor, pohon tumbang, hingga kejadian bencana lainnya yang memerlukan penanganan sejumlah dinas dari berbagai lintas sektor.

"Jadi apapun tidak hanya banjir. Mungkin nanti kan dampaknya ini bisa ada longsor, ada pohon tumbang, atau misalnya ada dampak kejadian kebakaran dan lain jadi lebih kepada antisipasi sampai dengan bulan Februari kedepan lah," terangnya.

Isnawa mengatakan bahwa larangan cuti itu berlaku secara umum untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta. Mengingat permasalahan banjir melibatkan multi sektor baik Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Bina Marga, hingga Dinas Pendidikan (Disdik).

"Jadi artinya seperti yang tadi saya bilang, penanganan banjir itu multi sektor ada Dinas Kesehatan, ada Dishubnya, ada Satpol PPnya, BPBD nya, ada Bina Marga jadi semuanya terlibat ada Dinas Pendidikan. Jadi sepertinya umum," ujar dia.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono menegaskan pilihan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) saat cuaca ekstrem dan banjir menggenang di wilayah DKI Jakarta hanya bersifat imbauan.

Heru menyebut keputusan WFH sepenuhnya dikembalikan lagi kepada perusahaan dan instansi masing-masing. Lebih lanjut, Heru mengatakan tak ada Surat Edaran (SE) ataupun Instruksi Gubernur perihal itu.

"Iya itu kan imbauan WFH terkait dengan cuaca ekstrem, itu diserahkan kepada masing-masing gedung. Iya imbauan aja. Surat edaran, instruksi itu ngga," kata Heru di Balairung, Balai Kota DKI, Rabu (26/10/2022).

Mantan Wali Kota Jakarta Utara itu mengaku telah mengetahui adanya penerapan WFH pada sejumlah perusahaan swasta di ibu kota.

"Saya mendengar ada sebagian pihak swasta yang sudah mencoba setiap Jumat WFH," kata Heru.

Kendati demikian, hal tersebut, kata Heru tidak menjadi suatu keharusan. Menurutnya, WFH saat cuaca ekstrem terjadi juga perlu kajian lebih lanjut.

"Cuma kita serahkan kepada mekanisme di lapangan supaya tidak mengganggu kinerja mereka, tidak terganggu juga proses ekonomi. Ya nanti dengan perhimpunan-perhimpunan pengelola kita undang kedekatan itu bisa," jelasnya.