HEADLINE: Target Agustusan 2024 di IKN Nusantara, Pindah Ibu Kota Negara Kian Nyata?

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali berbicara soal target pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagai kota modern pada bulan Agustus 2024. Jokowi bahkan menargetkan ingin melaksanakan Upacara HUT ke-79 RI digelar di halaman Istana Kepresidenan yang ada di IKN.

Dia meyakini hal ini akan menjadi semangat bagi semua masyarakat Indonesia, apabila benar terwujud. Namun, kata Jokowi, semua masyarakat harus bergotong royong dalam pembangunan IKN. Ia menyampaikan bahwa pembangunan IKN merupakan agenda besar pemerintah yang dilakukan untuk kemajuan negara dan bangsa.

Selain itu, Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) tidak perlu diragukan lagi. Menurutnya, pemindahan ibu kota negara ke IKN Kalimantan Timur sudah memiliki payung hukum jelas dan UU IKN telah disetujui oleh mayoritas fraksi di DPR.

Menanggapi hal itu, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagai kota modern sejatinya tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Menurutnya, pemindahan IKN masih membutuhkan banyak waktu agar bisa dapat dihuni dan masuk ke wilayah IKN tersebut.

"Saya setuju (pembangunan IKN), tapi tidak dalam waktu lima tahun kedepan. karena memindahkan IKN bukan seperti memindahkan nasi ke satu piring. oleh karenanya terkait pemindahan ini masih membutuhkan banyak waktu sampai bisa dihuni dan masuk," Kata Agus kepada Liputan6.com Kamis, (20/10/2022)

Adapun terkait progres pembangunan IKN di Kalimantan sendiri, Agus menerangkan bahwa saat ini belum ada progres yang berjalan dan hanya progres pembangunan jembatan dan waduk sedangkan untuk yang lainnya masih belum ada progres.

"Ya enggak ada (Progres). saya sudah lima kali ke sana dan tidak ada progres. progresnya itu hanya pembangunan jembatan dan waduk yang sudah selesai, yang lainnya itu belum," Ujarnya

Selain itu, Agus juga menyinggung soal rencana pelaksanaan upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia ke-79 pada tahun 2024 yang ditargetkan Presiden akan dilaksanakan di IKN. Dia mengungkapkan bahwa rencana tersebut sepertinya sulit untuk dapat dilaksanakan pada tahun tersebut. Mengingat kondisi tanah dan ruangnya yang tergolong sempit.

"Upacaranya Dimana? kondisi titik nol IKN tidak rata tanahnya dan sempit. Kalaupun dipercepat tentunya akan berdampak pada kualitas pembangunannya sendiri. Karena, tidak mematuhi pakem atau aturan tentang pertanahan yang pada akhirnya akan membuat kerusakan seperti halnya jalan-jalan yang ada," Kata Agus

Ketika disinggung soal realisasi pemindahan IKN. Agus juga menerangkan bahwa sesungguhnya pemindahan IKN hingga saat ini masih belum jelas dan programnya dinilai masih sekilas pemanggilan-pemanggilan investor dan belum pada tindakan yang nyata.

"Masih belum jelas!, karena programnya apa? hanya melakukan pemanggilan investor, tetapi sampai sekarang kenyataannya masih belum ada dan semua (pembangunan) masih menggunakan APBN," Tambahnya.

Terakhir, Agus menegaskan bahwa skema pemindahan IKN sendiri sejatinya harus dapat memenuhi faktor kebutuhan hidup seperti halnya transportasi dan makanan yang juga menjadi hal penting dalam pemindahan IKN sendiri.

"Manusia itu butuh penyokong hidup, kalau hal itu tidak ada maka akan susah. dan pastinya semua orang punya batas kesabaran dan batas survival hidup, jika hal itu juga tidak ada maka akan seperti apa IKN ini?," Jelas Agus.

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menilai adanya penggaungan kembali soal target pemindahan IKN dan pelaksanaan upacara HUT RI ke-79 di tahun 2024, merupakan bentuk kepanikan yang dialami oleh Presiden Jokowi. Mengingat, Adanya keragu-raguan yang diwacanakan Jokowi terkait pembagunan IKN di Kalimantan sejak Undang-Undang IKN ditetapkan.

"Menurut saya ini adalah suatu kondisi yang dimana saya melihat Presiden dalam kondisi panik. Dimana di pidatonya Presiden dalam penyampaiannya ada keragu-raguan yang sedang dialami terkait target yang sudah ditetapkan sejak awal dan sejak Undang-Undang IKN Ditetapkan. Keraguan itu terletak pada Apakah sesuai target atau tidak?," kata Trubus kepada Liputan6.com Kamis, (20/10/2022)

Terkait progres pembangunan IKN, Trubus menyebut bahwa pembangunan IKN sendiri belum berjalan karena masih tersendat pada pencarian investor dan juga bergantungnya pembangunan pada APBN. "Progresnya belum berjalan karena masih bergantung pada APBN bukan pada investor," Ujarnya

Lebih lanjut, kata Trubus, pada kenyataannya pembangunan IKN masih belum ada perkembangan yang signifikan, terlebih jika merinci pada target pemindahan di tahun 2024 dan masih jauh dari target.

"Saya melihat justru belum banyak berkembang. Kecuali hanya infrastruktur jalan saja yang sudah. Tapi, jika merinci pada target yang disebut IKN belum dan itu masih jauh," kata Trubus.

Trubus juga menilai terkait konsep hutan kota IKN di Kalimantan yang direncanakan sebelumnya. Menurutnya, konsep tersebut justru berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada. Terlebih hal ini menyangkut soal lingkungan.

"Jadi saya melihat terkait konsep ini (Hutan Kota IKN) agak berbanding terbalik dengan kondisi yang ada. Nantinya akan berisiko merusak lingkungan yang ada. Tidak hanya itu, hal ini juga berpotensi memicu adanya konflik agraria yang terjadi dengan penduduk setempat," Jelas Trubus.

Berbeda dengan sebelumnya, Pengamat Tata Kota Yayat Supriatna menyambut positif soal target pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagai kota modern pada bulan Agustus 2024, yang sebelumnya telah digemborkan oleh pemerintah.

Ia menilai hal tersebut adalah sebagai bukti bahwa adanya kepastian untuk menetapkan langkah-langkah pembangunannya, khususnya terkait dengan investasi.

"Kepastian (waktu) itu penting untuk menetapkan langkah-langkah perencanaan. Karena IKN otomatis membutuhkan kepastian waktu, dan karenanya juga terkait investasi. Investor akan masuk jika melihat perkembangan IKN cepat terwujud dan daya tariknya pun tumbuh," kata Yayat kepada Liputan6.com Kamis, (20/10/2022)

"Bagi Jokowi hal tersebut sangat penting, terlebih soal visi untuk mempunyai IKN. Dalam konteks ini, IKN bukan berarti hanya dimiliki oleh seseorang melainkan karya bersama yang diawali oleh keberanian Presiden untuk mengambil keputusan," Lanjutnya.

Lebih lanjut, kata Yayat, Progres pembangunan IKN sendiri sudah banyak dilakukan dari mulai rencana tata ruang di pusat pemerintahan IKN hingga pembangunan insfrastruktur kota.

"Dari sisi rencana tata ruang sudah hampir selesai ditandatangani, khususnya di empat wilayah perencanaan. yang kedua dari sisi infrastruktur, jalan-jalan sudah dibangun waduk air sudah diselesaikan. Jadi langkah awalnya sudah dilakukan," Ujar Yayat

Kendati demikian, dalam langkah untuk mewujudkan bentuk atau tatanan kota secara keseluruhan, Yayat menjelaskan bahwa hal tersebut sejatinya memang memakan waktu yang panjang bahkan ditaksir sampai 25 hingga 30 tahun. Tetapi untuk menyampai tahun-tahun tersebut dibutuhkan tahun pertama dan kedua agar progresnya dapat terealisasi.

"Untuk mewujudkan suatu kota membutuhkan sekitar 25 hingga 30 tahun. Tetapi untuk mencapai 25 tahun itukan butuh tahun pertama untuk membangun kantor-kantor pemerintah," Jelas Yayat.

Sementara itu, Pengamat Tata Kota Nirwono Yoga, menerangkan bahwa terkait target pemerintah soal pelaksanaan upacara HUT RI ke-79 yang rencananya akan dilangsungkan di IKN. Menururtnya, hal tersebut bisa saja terjadi. Terlebih, dalam prosesi upacara yang dibutuhkan hanya cukup kota mini yang kapasitasnya sesuai dengan pesertanya.

"Kalau ‘hanya’ melaksanakan upacara 17 Agustus 2024 mestinya bisa, karena yang dibutuhkan cukup kota mini/kota butik yg terdiri dari lapangan rumput yang luas (sesuai kapasitas peserta upacara yg dibutuhkan hadir), infrastruktur jalan utama (sumbu kebangsaan), kantor bersama pemerintahan, serta apartemen/rusun ASN terbatas (6000) yg bisa selesai dikejar dibangun sampai dengan juni/juli 2024," kata Nirwono kepada Liputan6.com Kamis, (20/10/2022).

Namun, ketika disinggung soal pembangunan konsep kota hutan IKN, Nirwono menjelaskan bahwa konsep hutan kota IKN sendiri masih perlu adanya pendalaman soal spesifikasi dari konsepnya sendiri, misalnya konsep kota hutan tropis atau yang lainnya.

"Dimana dalam konsep hutan kota tropis, dengan kondisi hutan seluas 65 persen dari luas total wilayah IKN dapat dikembangkan sebagai carbon sink yg dapat dinilai/dibeli dalam skema carbon trading dan didukung pusat inovasi teknologi di bidang bio farmasi dan pangan, fasilitas pendidikan dan penelitian terhadap plasma nutfah hutan, industri farmasi dan pangan, fasilitas layanan dan pendidikan kesehatan dan kedokteran (wisata kesehatan dunia)," Ujarnya.

Sehingga konsep hutan yang dimaksud tidak hanya memiliki nilai lingkungan yang tinggi melainkan juga memiliki nilai ekonomi dan sosial yang tinggi.

"tidak sekadar hijau/hutan saja tetapi memiliki nilai ekonomi sosial dan lingkungan yg sangat tinggi untuk kesejahteraan masyarakat dan kota IKN," Jelas Nirwono.

Di sisi lain, Anggota Komisi V DPR RI, Nurhayati memberikan tanggapan soal rencana pelaksanaan Upacara HUT RI ke-79 yang bakal digelar di IKN pada tahun 2024. Menururtnya, langkah tersebut boleh saja dilakukan. Tetapi, harus dipastikan dengan rencana yang baik dan tidak menghamburkan anggaran.

"Boleh-boleh saja jika ingin merayakan dimana-pun. Asal memang direncanakan dengan baik dan tidak menghambur-hamburkan uang karena kebutuhan transportasi dan akomodasi," kata Nurhayati kepada Liputan6.com, Kamis (20/10/2022).

Meski demikian, Nurhayati menyebut semakin ketatnya APBN dan bayang-bayang resesi serta dampak dari pandemi covid-19 dan kenaikan BBM. Maka, apakah hal itu masih perlu dan harus dilakukan dari pada berpikir hemat demi kepentingan ekonomi masyarakat.

"Semakin mahalnya semua kebutuhan pokok efek dari naiknya BBM, Apakah hal itu masih harus dilakukan? atau kita berpikir hemat saja dengan memberikan bantuan kepada masyarakat?," Ujarnya.