BPK Temukan Dana KJP Plus dan KJMU Mengendap hingga Rp 82,97 Miliar

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan sejumlah permasalahan dalam pengelolaan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

"Hasil pemeriksaan menyimpulkan masih terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diatasi oleh Pemprov DKI Jakarta, maka dapat menghambat efektivitas pengelolaan program KJP Plus dan KJMU," demikian bunyi laporan BPK tersebut, dikutip Kamis (6/10/2022).

Adapun permasalahan yang pertama yakni regulasi dan pendataan calon penerima KJP Plus dan KJMU belum sepenuhnya menghasilkan data yang valid.

"Permasalahan ini antara lain terjadi karena regulasi yang terkait dengan pendataan dan penerima kriteria belum sepenuhnya mendukung program KJP Plus dan KJMU. Pendataan calon penerima KJP Plus dan KJMU berpotensi belum dapat menjangkau seluruh peserta didik yang memiliki risiko sosial," tulis laporan BPK, dikutip pada Rabu (5/10/2022).

Selain itu, belum ada Peraturan Gubernur (Pergub) atau Petunjuk Teknik (Juknis) yang mengatur periode pendataan calon penerima program KJP Plus dan KJMU.

Selanjutnya, terkait dengan pendataan yang dilakukan. Dimana BPK menemuka bahwa pendataan belum sepenuhnya melalui proses verifikasi dan validasi data yang didukung dengan sumber daya yang memadai.

"Akibatnya, penyaluran KJP Plus dan KJMU belum seluruhnya tepat sasaran," bunyi laporan BPK.

BPK kemudian memberikan rekomendasi supaya Kepala Dinas Pendidikan untuk menyempurnakan Pergub atau Juknis terkait KJP Plus dan KJMU. Khususnya untuk mengatur sasaran penerima KJP Plus dan KJMU diarahkan kepada calon penerima yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan sosial, serta pendataan calon penerima KJP Plus melibatkan satuan pendidikan dalam menjaring dan mengusulkan calon penerima KJP Plus.

Kedua, BPK juga menemukan permasalahan terkait pendistribusian kartu dan buku tabungan kepada penerima KJP Plus dan KJMU. Sehingga, menurut laporan BPK, kartu ATM atau buku tabungan KJP Plus dan KJMU belum didistribusikan sesuai dengan waktu yang disepakati.

"Permasalahan ini terjadi sejak pembuatan rekening dan kartu ATM atas penerima baru KJP Plus dan KJMU. Tahapan ini belum dilaksanakan sepenuhnya berdasarkan data yang valid, belum didukung dengan sumber daya yang memadai, serta belum sesuai waktu yang ditentukan, sehingga kartu ATM dan/atau buku tabungan KJP Plus dan KJMU belum didistribusikan sesuai dengan waktu yang disepakati," papar BPK.