TGIPF Harap Temukan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tragedi Kanjuruhan

Liputan6.com, Jakarta - Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF Tragedi Kanjuruhan mulai terjun langsung ke lapangan menyelidiki tragedi meninggalnya ratusan jiwa usai laga antara Arema FC dan Persebaya Surabaya.

Ketua TGIPF yang juga Menko Polhukam Mahfud Md menyebut tim akan menemui semua pihak yang berkaitan. Pihak yang bakal ditemui adalah pihak yang menyiapkan, melaksanakan pertandingan, yang ada di lokasi kerusuhan, pascakerusuhan, dan saat menangani korban.

Mahfud berharap TGIPF segera menemukan pihak yang akan bertanggung jawab dalam tragedi ini.

"Dengan demikian, akan diketahui pada bagian apa, siapa melakukan apa, dan siapa yang bertanggung jawab atas terjadinya kerusuhan, serta bagaimana seharusnya hal itu ditangani berdasarkan aturan dan ketentuan sebuah pertandingan sepak bola," ujar Mahfud Md di Malang, Jawa Timur, Rabu (5/10/2022).

Mahfud mendampingi Presiden Jokowi mengunjungi para pasien yang masih dirawat di berbagai rumah sakit di Malang, sekaligus memberikan santunan kepada para keluarga korban tragedi Kanjuruhan.

Mahfud mengatakan, TGIPF juga membuka akses informasi dan menerima masukan dari berbagai pihak, baik bertemu langsung dengan tim maupun melalui telepon, email, dan akun media sosial Twitter dan Instagram.

"Sebagai berikut, email tgipf.kanjuruhan@gmail.com, Twitter tgipf_malang, Instagram @tgipf.malang, nomor telpon 0821 3586 9256," tandas Mahfud.

Menko Polhukam Mahfud MD, mengumumkan susunan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta, Tragedi Kanjuruhan. Tim ini beranggotakan menteri, jurnalis, hingga mantan pemain timnas sepakbola Indonesia.

2 dari 4 halaman

Masa Tugas TGIPF

Pintu 13 Stadion Kanjuruhan — Kondisi pintu 13 Stadion Kanjuruhan, Malang saat Bola.com hadir ke lokasi hari Senin (03/10/2022). (Iwan Setiawan/Bola.com)

Menko Polhukam Mahfud Md menyebut Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) bisa merekomendasikan perombakan organisasi sepak bola Indonesia. Perombakan organisasi buntut dari meninggalnya ratusan jiwa dalam Tragedi Kanjuruhan.

"Kerja tim ini termasuk nanti menjatuhkan atau merekomendasikan penjatuhan sanksi maupun perombakan organisasi, itu mungkin saja," ujar Mahfud dalam keterangannya, Rabu (5/10/2022).

Selain itu, menurut Mahfud, TGIPF juga akan merekomendasikan sinkronisasi regulasi dalam sepak bola Tanah Air. Nantinya sinkronisasi ini harus dijalani para stakeholder serta aparat keamanan dalam sepak bola.

"Tentu akan merekomendasikan sinkronisasi regulasi baik regulasi yang diatur oleh FIFA maupun peraturan perundang-undangan kita. Dan tentu sosialisasi serta pemahaman ke seluruh stakeholder sepak bola, aparat keamanan, suporter, official, dan sebagainya semua harus memahami peraturan ini," kata dia.

Mahfud berharap rekomendasi-rekomendasi itu nantinya didapatkan TGIPF yang kemudian akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Mahfud berharap TGIPF rampung bekerja dalam waktu kurang dari satu bulan.

"Insyaallah 3 minggu tim ini sudah dapat menyampaikan hasil kerjanya ke Presiden, dan mudah-mudahan bisa lebih cepat dari itu," kata Mahfud.

3 dari 4 halaman

Korban Meninggal Dunia Tragedi Kanjuruhan Jadi 131 Jiwa

Potret Tragedi Kerusuhan Stadion Kanjuruhan Malang yang Tewaskan 127 Orang — Suporter memasuki lapangan saat terjadi kerusuhan pada pertandingan sepak bola antara Arema Vs Persebaya di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, 1 Oktober 2022. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta dalam jumpa pers di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Minggu, mengatakan dari 127 orang yang meninggal dunia tersebut, dua di antaranya merupakan anggota Polri. (AP Photo/Yudha Prabowo)

Polri membuka data baru terkait total korban meninggal dunia tragedi Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Kini jumlahnya pun bertambah dari 125 orang ke 131 jiwa.

"Ya, setelah semalam dilakukan coklit bersama Kadinkes, Tim DVI dan direktur RS, penambahan data yang meninggal di nonfaskes. Karena tim mendatanya korban yang dibawa ke RS," tutur Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi, Rabu (5/10/2022).

Adapun rincian jumlah korban meninggal tragedi Kanjuruhan terdata sebanyak 44 orang di tiga rumah sakit pemerintah, yakni RSUD Kanjuruhan sebanyak 21 orang, RS Bhayangkara Hasta Brata Batu sebanyak 2 orang dan RSU dr Saiful Anwar Malang sebanyak 20 orang.

Kemudian sebanyak 75 korban meninggal dunia terdata di tujuh rumah sakit swasta, yakni RSUD Gondanglegi sebanyak 4 orang, RS Wafa Husada sebanyak 53 orang, RS Teja Husada sebanyak 13 orang, RS Hasta Husada sebanyak 3 orang, RS Ben Mari sebanyak 1 orang, RST Soepraoen 1 orang, dan RS Salsabila 1 orang. Lalu sebanyak 12 orang korban meninggal dunia di luar fasilitas kesehatan.

4 dari 4 halaman

Jokowi: Saya Benar-benar Ingin Tahu Akar Masalah Tragedi Kanjuruhan

Jokowi saat menjenguk korban tragedi Kanjuruhan di Malang. (Zainul Arifin/Liputan6.com)

Presiden Joko Widodo atau Jokowi sempat berbincang-bincang dengan beberapa korban tragedi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang. Hal ini dilakukan Jokowi untuk mencari tahu akar masalah saat itu sehingga terjadi kerusuhan yang menyebabkan ratusan orang meninggal dunia.

"Tadi saya juga berbincang-bincang dengan satu, dua, tiga empat pasien korban di Stadion Kanjuruhan untuk mengetahui situasi di malam pertandingan 1 Oktober yang lalu," kata Jokowi usai menjenguk korban tragedi Kanjuruhan di RSUD dr. Saiful Anwar Kota Malang Jawa Timur, Rabu (5/10/2022).

"Saya benar-benar ingin tahu akar masalah penyebab tragedi ini," sambungnya.

Menurut dia, penyebab tragedi Kanjuruhan ini harus dicari tahu agar tak terjadi lagi peristiwa seperti di Stadion Kanjuruhan. Pemerintah, kata Jokowi, pun telah membentuk tim pencari fakta untuk mengusut kasus ini.

"Sehingga kedepan kita bisa mendapatkan sebuah solusi terbaik dan kita tahu sudah dibentuk tim pencari fakta independen yang diketuai oleh Pak Menko Polhukam," ujarnya.

Jokowi telah meminta agar tragedi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang harus diusut tuntas, tanpa ada ditutup-tutupi. Dia menegaskan pihak yang terbukti bersalah dalam tragedi ini harus diberi sanksi pidana.

"Ya, kenapa dibentuk tim pencari fakta independen karena ingin kita usut tuntas, tidak ada yang ditutup-tutupi, yang salah juga diberikan sanksi, kalau masuk pidana juga sama," tutur Jokowi.