Langkah KPK Percepat Proses Dugaan Rasuah Formula E Tak dapat Dikategorikan Manuver Jegal Anies

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Penuhi Panggilan KPK Terkait Formula E — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melambaikan tangan saat tiba di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (7/9/2022) (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Sengkarut kasus dugaan rasuah ajang balap Formula E, memicu polemik antara KPK dan Anies Baswedan. Imbasnya, KPK dianggap akan mengkriminalisasi Anies agar tidak dapat melanggeng ke Pilpres 2024.

Menanggapi hal itu, Koordinator Pergerakan Advokat Nusantara, Petrus Selestinus, justru melihat jika benar stigma itu, maka hal tersebut adalah langkah cerdas. Sebab, KPK mempertimbangkan faktor politik dan psikologis yang timbul dan mempengaruhi jalannya proses peradilan.

"Sebagai pimpinan KPK, keinginan Firli Bahuri mempercepat penyelidikan dugaan korupsi Formula E, adalah untuk menghindari intervensi dari kekuasaan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif atau Partai Politik sesuai amanat UU KPK," kata Petrus dalam keterangan tertulis diterima, Kamis (6/10/2022).

Petrus meyakini, apa yang dilakukan KPK sudah tepat demi menciptakan peradilan yang cepat, murah dan sederhana.

"Sehingga bagi siapapun yang bermanuver untuk merintangi KPK, hal itu menjadi kejahatan korupsi baru yang dipidana dengan pasal 21 UU KPK," jelas dia.

Petrus menilai, langkah pendeklarasian Anies lebih cepat dari tanggal yang diwacanakan Partai NasDem adalah sebuah manuver. Sebab, jika saja benar Anies nantinya akan berstatus tersangka, maka harapan NasDem untuk mengusung Anies di Pilpres 2024 akan sulit.

Gubernur Jakarta Anies Baswedan dipanggil KPK terkait Formula E

2 dari 2 halaman

Tak Ada Penjegalan

Meski begitu, langkah pimpinan KPK Firli Bahuri dkk mempercepat proses penyidikan kasus dugaan korupsi Formula E, tidak pula dapat dikategorikan sebagai tindak penjegalan Anies.

Sebab, apa yang dilakukan KPK merupakan proses hukum yang secara filosofis bertujuan melahirkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas KKN.

"Semua pihak harus memahami bahwa fungsi penyelidikan itu untuk mencari apakah peristiwa yang diselidiki itu sebagai tindak pidana atau bukan dan jika peristiwa itu kualifikasinya tindak pidana, maka Penyidik mengumpulkan bukti-bukti dan dengan bukti-bukti itulah Penyidik menetapkan tersangkanya," dia menandasi.

Infografis Jabatan Gubernur Anies Baswedan Berakhir di 2022. (Liputan6.com/Trieyasni)

KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK
Anies Baswedan
Tokoh
Anies Baswedan pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia ke-29 pernah menjadi rektor termuda se-Indonesia
Lihat Selengkapnya
Anies Baswedan