Mahfud MD Ajak Menghayati Nilai-Nilai Pancasila pada Peringatan 1 Oktober

Oleh Liputan6.com pada 01 Okt 2022, 21:25 WIB
Diperbarui 01 Okt 2022, 21:25 WIB
Menko Polhukam Bersama Wakil Ketua KPK Jelaskan Kondisi Papua Pasca Lukas Enembe Jadi Tersangka Korupsi
Perbesar
Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan keterangan terkait situasi Papua usai penetapan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka kasus korupsi di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (19/9/2022). Mahfud menyebut panasnya kondisi Papua tak lepas dari penetapan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka korupsi oleh KPK. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengajak semua pihak untuk meningkatkan penghayatan nilai-nilai Pancasila. Ia turut mengucapkan selamat Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober.

"Yang penting kita perhatikan adalah meningkatkan penghayatan atas nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," katanya, seperti dikutip dari akun resmi media sosialnya di Jakarta, Sabtu (1/10/2022). 

Ia menjelaskan kesaktian Pancasila, dimana Pancasila selalu menjadi tempat kembali dan kesepakatan sebagai ideologi negara terhadap setiap ancaman bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Pancasila sering diuji dan ditentang, tapi selalu menang. Itu arti Pancasila sakti," kata anggota kabinet yang juga doktor di bidang hukum tata negara itu dilansir Antara

Selain itu, dia mengungkapkan, Kesaktian Pancasila dapat dicatat dalam beberapa hal. Di antaranya melalui debat filosofi di Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) dan PPK pada tahun 1945, dimana kesepakatannya adalah Pancasila.

Selanjutnya, melalui perkawanan fisik oleh DI/TII, PKI, RMS dan organisasi lain yang tetap dimenangkan Pancasila. Kemudian, melalui prosedur konstitusional (Pemilu) dimana pilihannya tetap Pancasila.

"Dalam kehidupan sehari-hari pun jika kita berselisih atau terjadi konflik politik, maka masing-masing mengajak penyelesaian sesuai dengan Pancasila," jelasnya.

**Gempa Cianjur telah meluluhlantakkan Bumi Pasundan, mari bersama-sama meringankan penderitaan saudara-saudara kita di Cianjur dengan berdonasi melalui: rekening BCA No: 500 557 2000 A.N Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Bantuan akan disampaikan dalam bentuk sembako, layanan kesehatan, tenda, dll. Kepedulian kita harapan mereka.


Mahfud Tanggapi AHY soal Kasus Hukum Lukas Enembe

Menko Polhukam Mahfud MD Dukung Pemberantasan Mafia Hukum
Perbesar
Menko Polhukam Mahfud MD usai menggelar pertemuan tertutup dengan sejumlah rektor di Malang, Jawa Timur pada Kamis, 22 September 2022 (Liputan6.com/Zainul Arifin)

Di sisi lain, Mahfud merespons pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang mempertanyakan penetapan Lukas Enembe sebagai tersangka murni soal hukum atau bermuatan politik. AHY menyebut ada indikasi bahwa sejak lama kadernya itu sudah berusaha dijatuhkan.

Dia menegaskan bahwa kasus hukum yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe tak ada kaitannya dengan politik. Dia memastikan tidak ada intervensi atau pengancamam terhadap Lukas Enembe.

"Kasus hukum Lukas Enembe itu tak ada hubungannya dengan politik. Secara hukum pidana keduanya masalah yang tak ada hubungan kausalitas karena merupakan dua peristiwa yang berbeda," kata Mahfud kepada wartawan, Jumat, 30 September 2022.

Dia mencotohkan hal ini sama dengan seorang wartawan yang ditetapkan sebagai tersangka karena menulis berita tentang ombak tsunami. Mahfud menuturkan keduanya merupakan fakta, namun tak ada hubungan kausalitasnya.

"Sama dengan, misalnya, seorang wartawan jadi tersangka padahal dia sedang menulis berita tentang ombak tsunami. Itu bukan berarti ada hubungan antara penegakan hukum dan wartawan membuat reportasi tentang tsunami," jelasnya.


Pertanyakan soal Penetapan Lukas Enembe Sebagai Tersangka

Sebelumnya, AHY mempertanyakan penetapan Lukas Enembe sebagai tersangka dalam kasus suap dan gratifikasi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) murni soal hukum atau bermuatan politik. AHY lantas mengurai sejumlah temuan partainya, ada indikasi bahwa sejak lama kadernya sudah berusaha dijatuhkan.

"Membaca pengalaman empiris pada lima tahun terakhir ini, kami melakukan penelaahan secara cermat, apakah dugaan kasus Pak Lukas ini murni soal hukum atau ada pula muatan politik?," tanya AHY saat jumpa pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Kamis, 29 September. 

AHY mengurai, dugaan terkait diawali sejak tahun 2017. Saat itu Partai Demokrat pernah memberikan pembelaan terhadap Lukas Enembe ketika ada intervensi dari elemen negara untuk memaksakan salah seorang bakal calon wakil gubernur untuk mendampingi Lukas dalam Pilkada tahun 2018.

Padahal, penentuan calon gubernur dan calon wakil gubernur Papua dalam Pilkada Papua 2018 sepenuhnya kewenangan Partai Demokrat.

Menurut AHY, saat momen itu terjadi pengancaman kepada Lukas untuk dikasuskan secara hukum apabila permintaan tidak dipenuhi. Namun hal itu dapat digagalkan partainya sehingga intervensi batal terwujud.

Infografis Kasus Positif Covid-19 di Indonesia Melandai pada September 2022. (Liputan6.com/Trieyasni)
Perbesar
Infografis Kasus Positif Covid-19 di Indonesia Melandai pada September 2022. (Liputan6.com/Trieyasni)
Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya