Kemendagri Tolak Perda Religius Kota Depok

Idris mengungkapkan, alasan penolakan Perda religius Kota Depok dikarenakan terdapat kata religius. Padahal sebelumnya tagline Kota Depok isinya adalah unggul, nyaman, religius, tidak dipermasalahkan oleh KPUD disetujui jadi catatan dokumen negara.

“Saya bilang baca dulu dong dalamnya kalau dibaca substansinya dalamnya, Insya Allah akan paham semuanya,” ungkap Idris.

Idris meminta maaf, jangan hanya kata-kata religius sampai orang mencurigai sebagai sentimen politik. Padahal Pemerintah Kota Depok tidak memiliki unsur politik namun membantu mengatur kepentingan sejumlah kelompok agama.

“Mohon maaf justru untuk membantu mengatur kepentingan teman-teman Muhammadiyah, NU, ustad, dan sebagainya,” kata Idris.

Pembuatan Perda Religius menghabiskan anggaran mencapai ratusan juta. Anggaran tersebut untuk melakukan berbagai hal seperti kunjungan kerja dan sejumlah perancangan lainnya untuk membuat perda Religius yang mencapai ratusan juta.

“Ini mandek cuma sekedar dimasukin laci di Kemendagri, saya ingin minta lagi nanti sebelum saya turun (menjabat),” tutur Idris.

Idris menambahkan, akan mendatangi Kemendagri dan Kementerian Agama untuk meminta rekomendasi Perda tersebut. Menurutnya, Kementerian Agama tidak mengatur atau memberikan anggaran seperti penyelenggaraan maulid Nabi maupun ustad.

“Di Kementerian ada enggak anggaran ustad maupun penyelenggaraan penyelenggaraan maulid, ya enggak ada, tapi Pemerintah Daerah berkepentingan itu,” pungkas Idris.