Sukses

Soal Jadi Pj Gubernur Jakarta, Heru Budi: Itu Penuh Misteri, Tunggu Saja

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menanggapi soal dirinya merupakan salah satu sosok kuat yang akan menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan.

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menanggapi soal dirinya merupakan salah satu sosok kuat yang akan menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan. Heru mengatakan bahwa hal tersebut masih menjadi misteri.

"Tanggapannya, hari esok itu penuh misteri. Jadi, kita tunggu aja kedatangan misteri," kata Heru kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (30/9/2022).

Dia mengaku belum mengetahui apakah Kementerian Dalam Negeri sudah mengirim surat soal usulan nama Pj Gubernur DKI Jakarta kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Pasalnya, hal ini di bawah wewenang Sekretariat Kabinet Pramono Anung.

"Belum, belum ada. Saya enggak tahu, mungkin itu di bawah kewenangan Pak Seskab, saya belum tahu sudah dikirim atau sedang proses," jelasnya.

Sebagai informasi, masa jabatan Anies Baswedan dan Ahmad Riza Patria sebagai kepala dan wakil kepala daerah DKI Jakarta akan berakhir pada 16 Oktober 2022.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi pun telah mengirimkan tiga nama usulan Penjabat (Pj) gubernur pengganti Anies Baswedan pada Rabu 14 September 2022. Pras menyerahkan tiga nama tersebut kepada Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhajar Diantoro.

Nantinya, nama usulan akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo dan dirapatkan untuk menentukan siapa Pj gubernur yang dipilih dari usulan tersebut.

"Kita ajukan ke Pak Presiden, Pak Presiden akan lakukan sidang Tim Penilai Akhir (TPA), yang nanti tentu berkembang apapun keputusannya," kata Mendagri Tito Karnavian saat rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 31 Agustus 2022 lalu.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 4 halaman

DPRD DKI Minta Pj Gubernur Pengganti Anies Kaji Mendalam Soal Sumur Resapan

Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Ida Mahmudah meminta Penjabat Gubernur atau Gubernur selanjutnya untuk mengkaji lebih dalam mengenai sumur resapan untuk pencegahan banjir.

Menurut Ida hal tersebut guna meminimalisir terbuangnya anggaran secara sia-sia apabila Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI ingin mengalokasikan dana untuk pengadaan sumur resapan tersebut.

"Sumur resapan bagus apa tidak sih? Saya hanya berharap untuk 2023 kalau memang Pemda mau menganggarkan sumur resapan saya minta untuk dikaji betul-betul, titik lokasinya, titik tepatnya," kata Ida saat ditemui di Ruang Rapat Komisi D, Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (28/9/2022).

"Jangan dia bikin sumur resapan baru semeter dua meter digali sudah keluar air, kan percuma dong bikin sumur resapan," lanjut dia.

Ida mengatakan jangan sampai keberadaan sumur resapan membuat resah masyarakat. Mengingat sudah banyaknya lokasi titik-titik keberadaan sumur resapan di wilayah DKI Jakarta.

"Kedua titik sumur resapan ini tidak membuat resah masyarakat. Kita lihat saja kantor kelurahan, bisa 17 bisa 23 titik, satu kantor kelurahan halamannya dibuat sumur resapan," jelas Ida.

Ida berharap kajian terkait sumur resapan untuk mencegah banjir dilakukan dengan matang. Ida ingin agar pada 2023 nanti keberadaan sumur resapan tidak lagi mengganggu aktivitas dan kenyamanannya warga.

"Kenapa? Karena kajiannya yang tidak matang. Nah, ini jangan sampai terjadi lagi di 2023," ujar dia.

Tak hanya sumur resapan, program normalisasi pun kata Ida harus didiskusikan secara mendalam terlebih dahulu sebelum dilanjutkan oleh Pj Gubernur pengganti Anies Baswedan.

"Siapapun Gubernurnya, siapapun Pj itu harus menyelesaikan sampah, banjir, macet, dan sebagainya," ucap dia.

3 dari 4 halaman

Ma'ruf: Pemerintah Akan Pilih Pj Gubernur yang Bisa Memahami Jakarta

Wakil Presiden Ma'ruf Amin berbicara tentang Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan. Menurut dia, pemerintah akan memilih memilih sosok yang punya kompetensi untuk memahami ibu kota.

"Tentu pemerintah akan memilih orang yang bisa memahami Jakarta, orang yang pernah berkecimpung di Jakarta, dan tahu persis soal Jakarta. Nanti siapa orangnya kita harapkan ini sebagai untuk melanjutkan sampai ke 2024, tentu orang jangan tidak tahu Jakarta," kata Ma'ruf di Pontianak Convention Centre, Kalimantan Barat, Kamis (22/9).

"Kalau tidak tahu Jakarta, kan akan sulit, barangkali itu dan prosesnya seperti biasa, melalui penetapan," sambung dia.

Ma'ruf menyebut, penetapan Pj Gubernur DKI Jakarta tak berbeda dari beberapa provinsi lainnya yang sudah lebih dulu ditetapkan. Mekanisme dan prosesnya juga sama.

"Nanti periode berikutnya nanti beberapa daerah, termasuk DKI. Saya kira prosesnya akan sama. Seperti itu," ucap Ma'ruf.

4 dari 4 halaman

3 Nama Calon Pj Gubernur Jakarta Pilihan DPRD: Heru Budi, Marullah Matali, dan Bahtiar

DPRD DKI Jakarta telah memutuskan tiga nama yang diusulkan sebagai calon pejabat atau Pj Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan dalam rapat pimpinan gabungan atau Rapimgab.

Adapun rapat tersebut diikuti oleh sembilan Fraksi DPRD DKI Jakarta, di mana tiap fraksi telah menyetorkan tiga nama pilihan mereka.  

Tiga nama yang telah disaring dan paling banyak dipilih diantaranya ialah Kepala Sekretariat Kepresidenan (Kasetpres) Heru Budi Hartono, dan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Marullah Matali, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar.

Ada satu lagi yaitu deputi KSP Juri Ardiantoro, namun karena suaranya paling rendah akhirnya tak terpilih.

Untuk diketahui, Heru Budi Hartono memperoleh total sembilan usulan, Marullah Matali juga memperoleh total sembilan usulan, sedangkan Bachtiar memperoleh enam usulan. Sementara Juri Ardiantoro hanya memperoleh tiga usulan.

"Tiga nama ini yang akan kita serahkan ke Kemendagri," kata Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, di Ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Selasa (13/9/2022).

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.