Dicurhati Petani Kopra, Jokowi Sebut Pemerintah Sulit Intervensi Harga Komoditas

Presiden Joko Widodo atau Jokowi angkat bicara mengenai kepastian kenaikan harga BBM Subsidi. Ia menegaskan, soal ini masih dilakukan penghitungan. (Sumber: YouTube Sekretariat Presiden)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan bahwa pemerintah tak bisa mengintervensi harga komoditas internasional, seperti kopra dan kelapa sawit. Pasalnya, kata dia, harga komoditas tersebut ditentukan oleh internasional.

"Yang harganya banyak ditentukan oleh internasional. Naik turunnya sebuah komoditas itu sulit diintervensi oleh pemerintah," kata Jokowi kepada wartawan di Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara, Rabu (28/9/2022).

"Sama dengan CPO kelapa sawit, sama dengan seperti waktu dulu sawit jatuh, karena itu komoditas internasional. Kopra juga sama," sambungnya.

Dia mengaku sudah mendengar keluhan dari para petani terkait turunnya harga kopra. Jokowi mengatakan dirinya akan mencari cara membantu para petani menghadapi turunnya harga kopra.

"Saya mau cek detail seperti apa problemnya, kalau pemerintah bisa mengintervensi. Tapi pasar tidak bisa, mekanisme pasar tidak bisa diintervensi," jelasnya.

Jokowi menyampaikan bahwa harga sejumlah komoditas memang mengalami naik turun. Hal ini, kata dia, dikarenakan situasi dunia yang sedang mengalami ketidakpastiaan.

"Ya komoditas itu ada yang naik, ada yang turun. Sekarang yang banyak naik batubara, CPO, mekanical. Ini kopranya turun, nanti akan naik karena situasi dunia tidak pasti," tutur Jokowi.

Pemerintah telah memutuskan untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada hari Sabtu (3/9). Penyesuaian harga baru BBM ini dimulai pada pukul 14.30 WIB. Jika dulu di zaman Presiden SBY, sikap PDIP begitu keras menentang kenaikan harga BBM, di e...

2 dari 2 halaman

Jokowi Minta Kepala Daerah Kendalikan Inflasi

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta kepada seluruh pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi sehingga bisa tetap menjaga daya beli masyarakat. Ia pun menyinggung lima Kabupaten dan Kota dengan tingkat inflasi tertinggi.

Lima Kabupaten dan Kota dengan inflasi tertinggi yang disampaikan Jokowi adalah Kota Luwuk dengan angka inflasi 7,8 persen, Kota Jambi dengan inflasi 7,7 persen, Kabupaten Kotabaru dengan inflasi 7,6 persen, Kota Sampit dengan inflasi 7,5 persen dan Kota Tanjung Selor dengan iinflasi 7,4 persen.

"Ini kabupaten dan kota yang inflasinya tertinggi, tolong dilihat dan agar segera dilakukan intervensi di lapangan," perintah Jokowi saat memberikan arahan mengenai pengendalian inflasi dengan seluruh kepala daerah di Istana Negara, Senin (12/9/2022).

Jokowi juga menyentil 10 provinsi dengan tingkat inflasi tinggi. Jokowi memerintahkan provinsi tersebut segera mendata pasokan apa saja yang mengalami kenaikan harga, serta mendata asal barang tersebut.

"Harus ada datanya dan kalau masih ada yang belum tahu mengenai ini agar minta informasi ke menteri perdagangan," tegasnya.

Dalam pernyataannya, Jokowi pun sempat menyinggung sensitivitas para kepala daerah atas kondisi saat ini.

"Kalau sebuah daerah terjadi kenaikan harga barang dan jasa dan kepala daerahnya diam saja artinya dia tidak ngerti inflasi. Hati-hati dengan kata ini, inflasi," ucap Jokowi.

Bahas Peluang Investasi, CEO Apple Tim Cook Temui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan

Jokowi
Tokoh
Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
Lihat Selengkapnya
Jokowi
komoditas
Harga Komoditas
Komoditas Internasional
Sawit
CPO
harga
kopra