Dicurhati Petani Kopra, Jokowi Sebut Pemerintah Sulit Intervensi Harga Komoditas

Oleh Lizsa Egeham pada 28 Sep 2022, 17:01 WIB
Diperbarui 28 Sep 2022, 17:01 WIB
Presiden Joko Widodo atau Jokowi angkat bicara mengenai kepastian kenaikan harga BBM Subsidi.
Perbesar
Presiden Joko Widodo atau Jokowi angkat bicara mengenai kepastian kenaikan harga BBM Subsidi. Ia menegaskan, soal ini masih dilakukan penghitungan. (Sumber: YouTube Sekretariat Presiden)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan bahwa pemerintah tak bisa mengintervensi harga komoditas internasional, seperti kopra dan kelapa sawit. Pasalnya, kata dia, harga komoditas tersebut ditentukan oleh internasional.

"Yang harganya banyak ditentukan oleh internasional. Naik turunnya sebuah komoditas itu sulit diintervensi oleh pemerintah," kata Jokowi kepada wartawan di Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara, Rabu (28/9/2022).

"Sama dengan CPO kelapa sawit, sama dengan seperti waktu dulu sawit jatuh, karena itu komoditas internasional. Kopra juga sama," sambungnya.

Dia mengaku sudah mendengar keluhan dari para petani terkait turunnya harga kopra. Jokowi mengatakan dirinya akan mencari cara membantu para petani menghadapi turunnya harga kopra.

"Saya mau cek detail seperti apa problemnya, kalau pemerintah bisa mengintervensi. Tapi pasar tidak bisa, mekanisme pasar tidak bisa diintervensi," jelasnya.

Jokowi menyampaikan bahwa harga sejumlah komoditas memang mengalami naik turun. Hal ini, kata dia, dikarenakan situasi dunia yang sedang mengalami ketidakpastiaan.

"Ya komoditas itu ada yang naik, ada yang turun. Sekarang yang banyak naik batubara, CPO, mekanical. Ini kopranya turun, nanti akan naik karena situasi dunia tidak pasti," tutur Jokowi.

**Gempa Cianjur telah meluluhlantakkan Bumi Pasundan, mari bersama-sama meringankan penderitaan saudara-saudara kita di Cianjur dengan berdonasi melalui: rekening BCA No: 500 557 2000 A.N Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Bantuan akan disampaikan dalam bentuk sembako, layanan kesehatan, tenda, dll. Kepedulian kita harapan mereka.


Jokowi Minta Kepala Daerah Kendalikan Inflasi

Jokowi
Perbesar
Presiden Joko Widodo (Jokowi) minta belanja kementerian dan lembaga serta pemda mengutamakan penyerapan produk-produk dalam negeri saat Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2020 pada Kamis (22/10/2020). (Biro Pers Sekretariat Presiden/Lukas)

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta kepada seluruh pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi sehingga bisa tetap menjaga daya beli masyarakat. Ia pun menyinggung lima Kabupaten dan Kota dengan tingkat inflasi tertinggi.

Lima Kabupaten dan Kota dengan inflasi tertinggi yang disampaikan Jokowi adalah Kota Luwuk dengan angka inflasi 7,8 persen, Kota Jambi dengan inflasi 7,7 persen, Kabupaten Kotabaru dengan inflasi 7,6 persen, Kota Sampit dengan inflasi 7,5 persen dan Kota Tanjung Selor dengan iinflasi 7,4 persen.

"Ini kabupaten dan kota yang inflasinya tertinggi, tolong dilihat dan agar segera dilakukan intervensi di lapangan," perintah Jokowi saat memberikan arahan mengenai pengendalian inflasi dengan seluruh kepala daerah di Istana Negara, Senin (12/9/2022).

Jokowi juga menyentil 10 provinsi dengan tingkat inflasi tinggi. Jokowi memerintahkan provinsi tersebut segera mendata pasokan apa saja yang mengalami kenaikan harga, serta mendata asal barang tersebut.

"Harus ada datanya dan kalau masih ada yang belum tahu mengenai ini agar minta informasi ke menteri perdagangan," tegasnya.

Dalam pernyataannya, Jokowi pun sempat menyinggung sensitivitas para kepala daerah atas kondisi saat ini.

"Kalau sebuah daerah terjadi kenaikan harga barang dan jasa dan kepala daerahnya diam saja artinya dia tidak ngerti inflasi. Hati-hati dengan kata ini, inflasi," ucap Jokowi.

Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya