3 Fakta Terkait Tim Bayangan Mendikbudristek Nadiem Makarim

Oleh Devira Prastiwi pada 28 Sep 2022, 13:03 WIB
Diperbarui 28 Sep 2022, 13:37 WIB
Menteri Nadiem Bahas Penghapusan UN Bersama DPR
Perbesar
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim saat rapat dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2019). Rapat membahas penghapusan Ujian Nasional (UN) pada 2021 dan sistem zonasi. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Mendikbudristek Nadiem Makarim akhirnya angkat bicara soal adanya 400 anggota tim bayangan (shadow organization) di belakangnya yang diungkap di depan United Nations Transforming Education Summit di markas besar Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pekan lalu.

Nadiem menampik jika tim bayangan (shadow organization) hadir untuk memberi kesan negatif. Namun justru sebaliknya, menurut Nadiem, kehadiran mereka untuk kemajuan kementerian yang dikomandoinya melalui teknologi.

"Apa inovasi dari Kemdikbudristek, kenapa kok bisa terjadi begitu banyak anak muda mau ingin bergabung ke dalam govtech edu tersebut untuk membangun produk ini? Itu adalah karena inovasi budaya dalam Kemdikbud yang walaupun mereka vendor, mereka tidak diperlakukan sebagai vendor," kata Nadiem di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 26 September 2022.

Dia pun memastikan, keputusan terkait tindak-tanduk kebijakan semua masih ada dalam dalam pengawasan direktorat terkait. Artinya, kata Nadiem, anggapan bahwa mereka memegang kendali penuh atas seluruh direktorat di Kemdibudristek adalah salah.

Penjelasan Nadiem itu pun ditanggapi Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS Abdul Fikri Faqih. Dia mengingatkan Mendikbudristek Nadiem Makariem bahwa tim bayangan atau sistem pendukung Menteri harus memenuhi unsur legal dan akuntabel.

"Kalau memang menteri menganggap tim tersebut penting, tuangkan semuanya di dalam regulasi, karena kalau tidak, mesti akan ada problematika, terutama akuntabilitas," ujar Fikri dalam keterangannya, Selasa 27 September 2022.

Berikut sederet fakta terkait adanya 400 anggota tim bayangan (shadow organization) di belakangnya yang diungkap Mendikbudristek Nadiem Makarim di depan United Nations Transforming Education Summit di markas besar Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pekan lalu dihimpun Liputan6.com:

 

**Gempa Cianjur telah meluluhlantakkan Bumi Pasundan, mari bersama-sama meringankan penderitaan saudara-saudara kita di Cianjur dengan berdonasi melalui: rekening BCA No: 500 557 2000 A.N Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Bantuan akan disampaikan dalam bentuk sembako, layanan kesehatan, tenda, dll. Kepedulian kita harapan mereka.


1. Penjelasan Nadiem Pastikan Semua Keputusan Tetap Diawasi

4 Pokok Kebijakan 'Merdeka Belajar', Ini Penjelasan Mendikbud
Perbesar
Nadiem Makarim (Sumber: Kemdikbud.go.id)

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim angkat suara soal hadirnya 400 orang di kementeriannya yang disebut sebagai tim bayangan.

Dia menampik jika mereka hadir untuk memberi kesan negatif. Justru sebaliknya, kehadiran mereka untuk kemajuan kementerian yang dikomandoinya melalui teknologi.

"Apa inovasi dari Kemdikbudristek, kenapa kok bisa terjadi begitu banyak anak muda mau ingin bergabung ke dalam govtech edu tersebut untuk membangun produk ini? Itu adalah karena inovasi budaya dalam Kemdikbud yang walaupun mereka vendor, mereka tidak diperlakukan sebagai vendor," kata Nadiem di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 26 September 2022.

Dia memastikan, keputusan terkait tindak-tanduk kebijakan semua masih ada dalam dalam pengawasan direktorat terkait. Artinya, anggapan bahwa mereka memegang kendali penuh atas seluruh direktorat di Kemdibudristek adalah salah.

"Semua keputusan ada di dalam dirjen, baik dirjen maupun direktur melihat dan bekerja sama dengan mereka, dengan filsafat kemitraan, gotong royong dan itulah yang ingin dipelajari negara-negara lain bagaimana kita bisa menciptakan suatu kapasitas yang baru," jelas Nadiem.

 


2. Nadiem Tegaskan Tim Bayangan Hanya Aspirasi Pribadinya

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim memperkenalkan konsep Kampus Merdeka.
Perbesar
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim memperkenalkan konsep Kampus Merdeka. (Foto: Kemendikbud)

Nadiem mengakui, 400 orang dalam tim bayangan ini merupakan aspirasi pribadinya sebagai menteri.

Tujuannya, semata demi kerjasama yang kedepan bisa diterapkan di setiap jenjang kedinasan.

"Saya ingin mengucapkan sekali lagi bahwa ini adalah aspirasi saya sebaga pemimpin. Harapan besar saya adalah kami bisa sharing ini ke pemda dan kementeiran lain sehingga nantinya, bayangkan jika semua kementerian punya tim teknologi yang bisa bekerja sama sebagai mitra meluncurkan berbagai macam aplikasi gratis untuk masyarakat Indonesia meningkatkan kualitas pendidikan," Nadiem menandaskan.

 


3. Komisi X DPR RI Ingatkan Semua Harus Legal

Nadiem Makarim
Perbesar
Mendikbudristek, Nadiem Makarim, datang ke Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut) melakukan peletakan batu pertama pembangunan Universitas Satya Terra (ST) Bhinneka (Reza Efendi/Liputan6.com)

Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih, mengingatkan Mendikbudristek Nadiem Makariem bahwa tim bayangan atau sistem pendukung Menteri harus memenuhi unsur legal dan akuntabel.

"Kalau memang menteri menganggap tim tersebut penting, tuangkan semuanya di dalam regulasi, karena kalau tidak, mesti akan ada problematika, terutama akuntabilitas,” ujar Fikri dalam keterangannya, Selasa 27 September 2022.

Dalam rapat bersama Nadiem pada Senin 26 September 2022, Fikri menyoroti pernyataan Mendikbudristek Nadiem Makariem terkait tim di belakang Menteri yang fokus pada inovasi teknologi.

Namun, menurut Fikri, tim tersebut harus punya mandat yang legal, sebagaimana ketentuan di dalam Permendikbudristek Nomor 28 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikburdistek.

"Tetapi tidak ada satu pun celah di Permen tersebut yang memberikan mandat pada siapapun (soal tim teknologi)," imbuh dia.

Lebih lanjut Fikri memaparkan soal Peraturan Presiden Nomor 68/2019 tentang organisasi kementerian negara yang diubah dengan Perpres No.32/2021, dan kemudian diterjemahkan ke dalam permendikbudristek no. 28/2021, bahwasanya tidak ada dari sederet regulasi tersebut yang memberikan amanah-amanah itu.

"Padahal Permendikbudristek 28/2021 itu ada 335 pasal dan 1 lampiran, kalau ada supporting system mau shadowing, mau mirroring, atau mau apalah tetap harus ada cantolannya, saya sarankan kalau mau selamat, mestinya dituangkan (di regulasi)," tekannya.

Dia juga mengingatkan langkah Nadiem tersebut yang berpotensi nanti apabila ada audit akan terdapat temuan BPK.

"Bila nanti diaudit akan salah, karena saya kira audit kan ada 2, apakah dia bertindak sesuai aturan atau merugikan keuangan negara atau tidak," jelas Fikri.

INFOGRAFIS: Subsidi Kuota Internet Untuk Peserta Didik (Liputan6.com / Abdillah)
Perbesar
INFOGRAFIS: Subsidi Kuota Internet Untuk Peserta Didik (Liputan6.com / Abdillah)
Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya