Eks Kader Demokrat Beberkan, SBY Tak Ingin AHY Gagal Jadi Capres 2024

Beredar sebuah video pernyataan dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengaku siap untuk 'turun gunung' di Pemilu 2024 mendatang. Pernyataan SBY ini beredar dalam sebuah TikTok @pdemokrat.sumut.

Alasan pria kelahiran Pacitan, Jawa Timur tersebut untuk turun gunung karena dirinya sudah melihat adanya tanda-tanda Pemilu 2024 mendatang tidak jujur dan adil. 

 "Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilihan Umum 2024 mendatang. Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil," kata SBY dalam video yang dikutip Sabtu 17 September 2022.

Menurut SBY, dirinya mendapatkan informasi bahwa Pemilu 2024 akan diatur hanya ada dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Sehingga SBY menyoroti informasi adanya ketidakjujuran di Pemilu 2024 ini. 

"Konon, akan diatur dalam Pemilihan Presiden nanti hanya diinginkan oleh mereka hanya dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikendaki oleh mereka," tegasnya.

Presiden RI ke-6 ini menegaskan, dugaan ketidakjujuran Pemilu 2024 ini agar Partai Demokrat bersama dengan koalisi tidak bisa mengajukan capres dan cawapres di Pilpres 2024.

"Informasinya Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres-cawapresnya sendiri. Bersama koalisi tentunya. Jahat bukan, menginjak-injak hak rakyat bukan," tuturnya.

SBY mengungkapkan, jangan rusak Pemilu 2024 mendatang dengan menggunakan cara-cara curang. Sebab rakyat berhak memilih siapa capres dan cawapres yang mereka kehendaki.

"Pikiran seperti itu bathil, itu bukan hak mereka, Pemilu adalah hak rakyat, hak untuk memilih dan dipilih, yang berdaulat juga rakyat," tegasnya.

SBY menjelaskan, selama dirinya menjadi kepala negara dua periode yakni 2004-2009 dan 2009-2014 dan Partai Demokrat menjadi penguasa, tidak pernah menggunakan cara-cara kotor guna merusak pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

"Dan, ingat selama 10 tahun dulu. Kita di pemerintahan. Dua kali menyelenggarakan pemilu termasuk pilpres, Demokrat tidak pernah melakukan kebathilan seperti itu," ungkap SBY.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan alias PDIP menanggapi serius pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengungkapkan harus 'turun gunung' karena Pemilu 2024 mendatang terindikasi tidak adil.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto justru menyindir balik SBY. Kata dia, catatan pemilu terburuk justru berada di era SBY. Sehingga dia menegaskan Presiden Joko Widodo alias Jokowi tidak mungkin melakukan tindakan curang.

“Mohon maaf Pak SBY tidak bijak. Dalam catatan kualitas Pemilu, tahun 2009 justru menjadi puncak kecurangan yang terjadi dalam sejarah demokrasi, dan hal tersebut Pak SBY yang bertanggung jawab. Jaman Pak Harto saja tidak ada manipulasi DPT. Jaman Pak SBY manipulasi DPT bersifat masif," kata Hasto dalam keterangan tertulis, Sabtu 17 September 2022.

"Salah satu buktinya ada di Pacitan. Selain itu Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati, yang seharusnya menjadi wasit dalam Pemilu, ternyata kemudian direkrut menjadi pengurus teras Partai Demokrat. Di luar itu, data-data hasil Pemilu kemudian dimusnahkan. Berbagai bentuk tim senyap dibentuk,” tambahnya.

Hasto menegaskan bahwa kita mempersilakan SBY untuk turun gunung, sama-sama bertarung di Pemilu 2024. Namun Hasto memperingatkan ke SBY untuk berhati-hati jika menganggu Presiden Jokowi.

“Setahu saya, Beliau tidak pernah lagi naik gunung. Jadi turun gunungnya Pak SBY sudah lama dan berulang kali. Monggo turun gunung. Tetapi kalau turun gunungnya itu mau menyebarkan fitnah kepada Pak Jokowi, maka PDIP akan naik gunung agar bisa melihat dengan jelas apa yang akan dilakukan oleh Pak SBY. Sebab informasi yang diterima Pak SBY sangat tidak tepat. Jadi hati-hati kalau mau ganggu Pak Jokowi,” kata Hasto.

Hasto menegaskan apa yang disampaikan oleh pihak SBY bahwa selama 10 tahun Demokrat memimpin tidak pernah melakukan kecurangan Pemilu, mudah sekali dipatahkan.

“Jadi biar para pakar Pemilu yang kredibel yang menilai demokratis tidaknya 10 tahun ketika Demokrat memimpin. Bukan hanya itu, saksi kunci berbagai kasus korupsi besar pun banyak meninggal tidak wajar di jaman Pemerintahan Pak SBY. Itu yang bisa diteliti,” tegasnya.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Sumber: Merdeka.com