Penjelasan Mendagri Tito soal Pj Kepala Daerah Bisa Mutasi dan Berhentikan ASN  

Ia pun mengungkapkan, isu ini pun menjadi berkembang dan seolah-olah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah memberikan kewenangana penuh terhadap PJ untuk memberhentikan dan mutasi jabatan.

"Sudah dijelaskan Kapuspen, tapi saya marahi. Karena enggak detail, ini ada fenomena blind leads blind, berkomentar salah akhirnya salah. Makanya saya bilang ralat judulnya dan makasih Pak Guspardi Gaus bilang Kemendagri memberikan kewenangan amat terbatas," ungkapnya.

Selain itu, ia mengaku, ada kekhawatiran banyak pihak akan terjadi politisasi karena adanya kewenangan tersebut. Namun, kewenangan itu hanya ada saja yakni menandatangani yang sudah berhadapan dengan masalah hukum dan harus diberhentikan.

"Itu pun 7 hari kemudian harus lapor Kemendagri, dan saya bisa meralat. Dan kedua mutasi antardaerah, nanti prosesnya tetep ke Kemendagri, lalu ke Otda, diserahkan ke BKN. Kemudian disetujui atau tidaknya. Jadi sekadar tandatangan persetujuan mutasi daerah, enggak harus ke saya, karena nanti akan numpuk," paparnya.

"Karena kami ingin berikan pelayanan fleksibel dan lincah, dan menurut saya enggak bertentangan dengan UU. Kalau ada PJ yang sewenang-wenang, kita perketat. 3 bulan sekali mereka berikan pertanggungjawaban. Kedua sistem pengawasan kita harus paham juga temen-temen menjabat ini SK-nya mereka satu tahun, bisa diperpanjang orang sama atau berbeda," tambahnya.

Ia menegaskan, kalau PJ terlalu banyak sewenang-sewenang akan bisa diganti. Apalagi, jika tidak puas juga akan jauh lebih gampang lagi untuk melakukan pergantian.

"Temen-temen PJ ini penugasan Presiden dan Mendagri. Temen-temen ini karena penugasan bisa dipanggil DPR melalui Mendagri. Jadi temen-temen Komisi II sampaikan ke Kemendagri untuk dihadirkan. Saya enggak keberatan, kami enggak akan lindungi kalau melakukan sewenang-wenang, kalau enggak puas dengan pengawasan di Kemendagri," tutupnya. 

Reporter: Nur Habibie/Merdeka.com