PDIP Sindir Pemimpin yang Bicara Kecurangan, Padahal Pemilu Belum Berjalan

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menuturkan, seorang pemimpin harus bicara masa depan untuk menyelesaikan masalah hari ini dan akan datang. Menurut dia, tidak pantas sudah bicara kecurangan padahal Pemilu 2024 belum dimulai.

"Saudara sekalian yang namanya pemimpin berbicara memadukan masa lalu untuk menyelesaikan masalah sekarang dan masa depan. Membangun masa depan, itu namanya pemimpin," ujar Hasto Kristiyanto di hadapan kader PDIP dalam kegiatan Pendidikan Kader Pratama (PKP) yang diinisiasi oleh DPC PDIP Kota Tangerang Selatan di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/9/2022).

Hasto pun menyindir seorang pemimpin yang sudah bicara kecurangan pemilu lebih dini. Meski kontestasi Pemilu 2024 juga masih jauh.

"Kalau pemimpin bicaranya ini terjadi kecurangan pemilu, ini ada kecurangan pemilu, padahal pemilunya saja belum berjalan. Tapi akhirnya sudah dijawab beliau sendiri, karena beliau mengatakan yang sering melakukan kecurangan pemilu, dahulunya melakukan kecurangan," ujarnya.

Hasto pun meminta kader PDIP tidak diam menghadiri narasi kecurangan pemilu yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo.

Hanya saja kader PDIP diminta tidak emosi saat melakukan pembelaan. Hasto meminta kader banteng mengedepankan intelektual dalam berpolitik seperti pesan Proklamator Sukarno.

"Jadi, meskipun saat ini ada yang mengatakan pemilu curang, kita diam, tetapi ketika itu ditujukan kepada Pak Jokowi yang tugasnya saat ini berat. Kita membela Pak Jokowi saudara sekalian," kata Hasto.

PDI Perjuangan menegaskan calon presiden pengganti Joko Widodo, akan ditentukan berdasarkan pertimbangan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, termasuk dengan memohon petunjuk kepada Tuhan.

2 dari 4 halaman

SBY: Saya Harus Turun Gunung, Ada Indikasi Pemilu 2024 Curang

20161102-Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Gelar Jumpa Pers di Cikeas-Bogor — Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menggelar jumpa pers di Cikeas, Bogor, Rabu (2/11). Presiden ke-6 RI itu menyampaikan tanggapannya terkait berbagai isu nasional, keamanan dan politik. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Beredar sebuah video pernyataan dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengaku siap untuk 'turun gunung' di Pemilu 2024 mendatang. Pernyataan SBY ini beredar dalam sebuah TikTok @pdemokrat.sumut.

Alasan pria kelahiran Pacitan, Jawa Timur tersebut untuk turun gunung karena dirinya sudah melihat adanya tanda-tanda Pemilu 2024 mendatang tidak jujur dan adil.

"Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilihan Umum 2024 mendatang. Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil," kata SBY dalam video yang dikutip Sabtu (17/92022).

Menurut SBY, dirinya mendapatkan informasi bahwa Pemilu 2024 akan diatur hanya ada dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Sehingga SBY menyoroti informasi adanya ketidakjujuran di Pemilu 2024 ini.

3 dari 4 halaman

Diatur Hanya Ada 2 Pasangan Capres Cawapres

SBY Sampaikan Pidato pada Malam Kontemplasi — Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan pidato pada malam kontemplasi di Puri Cikeas Bogor, Senin (9/9/2019). Pada pidatonya di tengah-tengah bangsa Indonesia yang majemuk ini, menurut SBY, kasih sayang adalah sebuah harga mati. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

"Konon, akan diatur dalam Pemilihan Presiden nanti hanya diinginkan oleh mereka hanya dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikendaki oleh mereka," tegasnya.

Presiden RI ke-6 ini menegaskan, dugaan ketidakjujuran Pemilu 2024 ini agar Partai Demokrat bersama dengan koalisi tidak bisa mengajukan capres dan cawapres di Pilpres 2024.

"Informasinya Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres-cawapresnya sendiri. Bersama koalisi tentunya. Jahat bukan, menginjak-injak hak rakyat bukan," tuturnya.

SBY mengungkapkan, jangan rusak Pemilu 2024 mendatang dengan menggunakan cara-cara curang. Sebab rakyat berhak memilih siapa capres dan cawapres yang mereka kehendaki.

"Pikiran seperti itu bathil, itu bukan hak mereka, Pemilu adalah hak rakyat, hak untuk memilih dan dipilih, yang berdaulat juga rakyat," tegasnya.

SBY menjelaskan, selama dirinya menjadi kepala negara dua periode yakni 2004-2009 dan 2009-2014 dan Partai Demokrat menjadi penguasa, tidak pernah menggunakan cara-cara kotor guna merusak pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

"Dan, ingat selama 10 tahun dulu. Kita di pemerintahan. Dua kali menyelenggarakan pemilu termasuk pilpres, Demokrat tidak pernah melakukan kebathilan seperti itu," ungkap SBY.

4 dari 4 halaman

PDIP Sarankan SBY Laporkan Dugaan Kecurangan Pemilu ke Jalur Hukum

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. (Liputan6.com/Putu Merta Surya Putra)

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyesalkan pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait adanya kecurangan pada Pemilu 2024.

Hasto menyebut, PDI Perjuangan lah yang kerap disudutkan hingga difitnah oleh berbagai pihak. Namun pihaknya selalu berupaya menempuh jalur hukum.

Enam+01:03VIDEO: Habiburokhman Yakin Tidak Ada Petinggi Polri yang Bela Ferdy SamboOleh karena itu, Hasto berharap SBY bisa membawa dugaan kecurangan Pemilu 2024 itu ke jalur hukum sehingga tak menimbulkan kegaduhan.

"Kami puluhan ribuan kali difitnah, tetapi kami selalu menempuh jalur hukum. Sehingga daripada menyampaikan pernyataan politik yang menciptakan kegaduhan politik. Karena Pak SBY sendiri sudah mengatakan, mendengar dan mengetahui ada fakta-fakta pemilu," kata Hasto dalam konferensi pers yang disiarkan secara virtual, Minggu (18/9/2022).

Hasto menilai, pernyataan yang dilontarkan SBY justru cenderung memfitnah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dia kembali menekankan supaya membawa temuan kecurangan pesta demokrasi itu ke ranah hukum.

"Itu semua akan fair apabila dilakukan dengan baik melalui jalur hukum daripada membuat pernyataan politik yang cenderung memfitnah Bapak Presiden Jokowi," tegas Hasto.

Dia pun menyarankan, sebagai pihak yang mengaku menemukan kecurangan itu bisa mengadukan ke pihak penyelenggara pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Kami harap Pak SBY menyampaikan apa yang beliau dengar dan menyampaikan apa yang beliau ketahui terhadap kecurangan fakta-fakta pemilu 2024," tandas Hasto.

Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Merdeka.com