Buntut Saling Sindir, DPC PDIP Bongkar Kepemimpinan PKS di Depok

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Depok, Hendrik Tangke Allo memberikan penjelasan terkait pembangunan Kota Depok. (Liputan6.com/Dicky Agung Prihanto)

Liputan6.com, Jakarta - Saling sindir dan membandingkan kota yang dipimpin PKS dan PDIP berbuntut panjang. DPC PDIP membongkar kemunduran penataan Kota Depok yang dipimpin kader PKS hingga belasan tahun.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Depok, Hendrik Tangke Allo mengatakan, Pemerintah Kota Depok mendapat kritikan dari Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto seharusnya menerima kritikan dengan bijak. Menurutnya, kritikan dari Sekjen PDI Perjuangan merupakan kritikan membangun dan mempertanyakan PKS hampir 20 tahun kepemimpinan di Kota Depok.

“Seharusnya kritik itu ditanggapi dengan bijak, tidak menjawab pak Hasto asal bunyi, ini kan bukan sikap seorang pemimpin bijak,” ujar Hendrik kepada Liputan6.com, Selasa (20/9/2022.

Hendrik menjelaskan, Wali Kota Depok menjawab kritikan tersebut dengan emosional dan sudah berkembang. Untuk itu, DPC PDI Perjuangan maupun Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Depok akan menjawab dengan sesuai fakta di Kota Depok.

“Jadi apa yang disampaikan Pak Hasto memang betul kenyataan seperti itu tidak ada perkembangan signifikan hampir 20 tahun PKS memimpin Kota Depok,” jelas Hendrik.

Hendrik mencontohkan, selama Depok dipimpin PKS tidak ada solusi terbaik pada penanganan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung. TPA Cipayung menjadi sumber masalah masyarakat sekitar.

“Pengolahan sampah masih tradisional, bandingkan dengan Kota Surabaya yang produksi sampahnya justru menghasilkan energi listrik,” ucap Hendrik.

Banjir terjadi di perempatan Mampang, Pancoranmas, Depok, Kamis (23/9/2021) pagi. Genangan banjir mengakibatkan lalu lintas dari Jalan Sawangan menuju ke Cipayung dan Margonda macet.

2 dari 3 halaman

Singgung Soal Kondisi Jalanan Depok

Kondisi Jalan Raya Margonda saat penerapan ganjil genap di Kota Depok. (Liputan6.com/Dicky Agung Prihanto)

Selain itu, ruas jalan di Kota Depok tidak terdapat penambahan, bahkan jalan yang ada dibiarkan dalam kondisi memprihatinkan. Begitupun titik banjir semakin bertambah tanpa adanya penanganan, seperti wilayah Mampang, Jalan Margonda, hingga depan kantor DPRD Kota Depok.

“Maka Depok menjadi termasuk 10 besar kategori kota tidak layak huni versi Ikatan Ahli Perencana,” terang Hendrik.

Hendrik mengungkapkan, Pemerintah Kota Depok membanggakan pembangunan pasar di wilayah Sawangan, padahal pasar tersebut dibangun menggunakan APBD Provinsi. Begitupun dengan Pasar Kemirimuka yang sebelumnya menjadi aset Pemerintah Kota Depok namun kini sudah dimiliki pihak lain.

“Pasar Cisalak dibangun menghabiskan APBD tetapi dipergunakan tidak sesuai fungsinya, contohnya masih banyak pedagang berjualan di luar area pasar hingga ke pinggir Jalan Raya Bogor,” ungkap Hendrik.

Begitupun dengan keberadaan RSUD di Sawangan dan Tapos berada pada tipe C. Hal itu menunjukan penanganan Kesehatan masyarakat saat ini masih bergantungan dengan rumah sakit swasta lainnya atau di luar Kota Depok.

“Pada 2021 pertumbuhan ekonomi naik tetapi ternyata angka kemiskinan dan gini ratio ikut naik, seharusnya angka kemiskinan turun dan gini ratio semakin kecil,” kata Hendrik.

3 dari 3 halaman

Data yang Disampaikan Pemkot Depok Berbanding Terbalik

Hendrik menambahkan, data yang disampaikan Pemerintah Kota Depok berbanding terbalik dengan kondisi masyarakat sebenarnya. Ironisnya penghargaan Kota Sehat yang diterima Kota Depok berbeda dengan fakta sebenarnya bahwa tingkat Kesehatan sangat rendah, terbukti dari masyarakat kategori gizi buruk dan stunting.

“Data yang kami terima dari Pemkot Depok bahwa kasus stunting pada sebanyak 12,3 persen dan pada 2022 sebanyak 3.693 balita,” pungkas Hendrik.

Sebelumnya, Wali Kota Depok, Mohammad Idris mengatakan, berbagai pembangunan fisik dan non fisik sedang diupayakan untuk menunjang berbagai aktivitas masyarakat. Pemkot Depok telah melakukan pembangunan infrastruktur kesehatan, ekonomi masyarakat, hingga ruang publik.

“Seperti RSUD ASA, Alun-alun Kota Depok, pasar di Sawangan dan renovasi puskesmas di Bojongsari, jadi pembangunan bukannya hanya di Margonda saja,” ujar Idris, Senin (19/9/2022).

Idris menjelaskan, pembangunan fisik lainnya yang akan dikerjakan Pemerintah Kota Depok yakni pembangunan alun-alun wilayah barat pada 2023. Pada pembangunan tersebut akan melibatkan pemerintah provinsi hingga karang taruna sehingga pembangunan tersebut bersinggungan dengan pembangunan pemuda dan ekonomi.

“Nantinya pengelolaan akan melibatkan karang taruna sebagai bentuk Kerjasama,” jelas Idris.

Selain itu, Pemerintah Kota Depok tahun ini Pemkot Depok akan merevitalisasi empat lapangan sepakbola. Lokasi tersebut berada di Lapangan Jembatan Serong Kelurahan Cipayung, Lapangan PSP Sawangan Kelurahan Sawangan, lapangan Pusaka di Duren Seribu, dan lapangan sepakbola di Kelurahan Grogol.

“Untuk non fisik, Pemkot Depok memberikan pembinaan wirausaha dan telah dilakukan dalam program 5.000 pengusaha baru dan 1.000 perempuan pengusaha,” ucap Idris.