Wali Kota Depok Beberkan Sejumlah Prestasi Usai Dikritik Sekjen PDIP

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok telah membangun dan menata Kota Depok di tiap tahunnya. Bahkan upaya tersebut mendapatkan ganjaran sejumlah prestasi yang secara tidak langsung menjawab kritikan Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto yang mempertanyakan PKS memimpin Kota Depok.

Wali Kota Depok, Mohammad Idris mengatakan, berbagai pembangunan fisik dan non fisik sedang diupayakan untuk menunjang berbagai aktivitas masyarakat. Pemkot Depok telah melakukan pembangunan infrastruktur kesehatan, ekonomi masyarakat, hingga ruang publik.

Wali Kota Depok Keluarkan SE Kesiapsiagaan Peningkatan Kasus DBD

“Seperti RSUD ASA, Alun-alun Kota Depok, pasar di Sawangan dan renovasi puskesmas di Bojongsari, jadi pembangunan bukannya hanya di Margonda saja,” ujar Idris, Senin (19/9/2022).

Idris menjelaskan, pembangunan fisik lainnya yang akan dikerjakan Pemerintah Kota Depok yakni pembangunan alun-alun wilayah barat pada 2023. Pada pembangunan tersebut akan melibatkan pemerintah provinsi hingga karang taruna sehingga pembangunan tersebut bersinggungan dengan pembangunan pemuda dan ekonomi.

“Nantinya pengelolaan akan melibatkan karang taruna sebagai bentuk Kerjasama,” jelas Idris.

Selain itu, Pemerintah Kota Depok tahun ini Pemkot Depok akan merevitalisasi empat lapangan sepakbola. Lokasi tersebut berada di Lapangan Jembatan Serong Kelurahan Cipayung, Lapangan PSP Sawangan Kelurahan Sawangan, lapangan Pusaka di Duren Seribu, dan lapangan sepakbola di Kelurahan Grogol.

“Untuk non fisik, Pemkot Depok memberikan pembinaan wirausaha dan telah dilakukan dalam program 5.000 pengusaha baru dan 1.000 perempuan pengusaha,” ucap Idris.

Idris mengakui membangun Kota Depok terdapat tantangan yang berbeda dalam menata kota baru yang telah matang perencanaannya. Tantangan Kota Depok terletak pada jalan lingkungan yang sempit.

“Tidak ideal menurut ilmu tata kota, ada juga di dalam aturan terkait jalan yang bukan menjadi kewenangan kota, seperti jalan milik pemerintah pusat dan provinsi yang tidak bisa di intervensi,” terang Idris.

Pemkot Depok berencana memutarkan lagu ‘Hati-hati’ yang dinyanyikan Wali Kota Depok Mohammad Idris saat lampu lalu lintas merah menyala.

2 dari 4 halaman

Perlu Dilakukan Kolaborasi

Wali Kota Depok, Mohammad Idris, saat ditemui usai mengikuti kegiatan di MUI Kota Depok. (Liputan6.com/Dicky Agung Prihanto)

Hal itu perlu dilakukan kolaborasi bersama menata jalan di Kota Depok. Begitupun dengan tantangan lainnya seperti migrasi penduduk di Kota Depok dinilai cepat sehingga mempengaruhi produksi kendaraan dengan ketersediaan jalan.

“Sebab mau selebar apapun jalan tersebut, produksi kendaraan akan terus berkembang dan warganya bertambah sehingga akan tetap padat,” kata Idris.

Idris mengungkapkan, Pemerintah Kota Depok tidak dapat menutup pabrik kendaraan. Terdapat sejumlah ide untuk mencari solusi dengan dengan melakukan kajian konsep transportasi langsung ke Kementerian Perhubungan.

“Transportasi berbasis rel dengan menghubungkan stasiun Pondok Cina dengan LRT Cibubur sebagai penawaran rencana transportasi,” ungkap Idris.

3 dari 4 halaman

Penerima WTP 11 Kali

Wali Kota Depok, Mohammad Idris saat ditemui di aula Teratai Balai Kota Depok. (Liputan6.com/Dicky Agung Prihanto)

Terkait prestasi, Kota Depok menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 11 kali secara berturut-turut sejak tahun 2010 hingga 2021 dan raihan WTP terbanyak se-Indonesia. Prestasi tersebut berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi JAwa Barat.

Begitupun dengan gelar Adipura yang berhasil diraih Pemerintah Kota Depok dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2017. Begitupun pada kategori kemiskinan, Kota Depok pada 2021 berada pada urutan ketiga kota dengan persentase 2,58 penduduk miskin terendah di Indonesia.

"Balai Kota Depok dalam waktu dekat akan menjadi publik space seperti Sarinah di Jakarta sehingga digunakan masyarakat untuk kegiatan seni dan sebagainya," pungkas Idris.

4 dari 4 halaman

Disindir Sekjen PDIP

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di sela-sela Rakernas II PDIP, Rabu (22/6/2022). (Foto: Dokumentasi PDIP).

Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan, tidak mempermasalahkan apabila PKS dan partai politik melakukan penolakan atas kebijakan kenaikan harga BBM. Namun, Hasto tidak ingin partai politik kehilangan konteks ketika melempar kritik.

"PKS harus melihat bagaimana Presiden Jokowi ini telah melakukan upaya yang tidak dilakukan ketika PKS berada di pemerintahan Pak SBY," kata Hasto dalam keterangannya, Sabtu 17 September 2022.

Daripada mengkritik pemerintah, Hasto menyarankan PKS untuk melakukan autokritik.

"Sekarang tampilkan saja kepala daerah mana dari PKS yang berprestasi. Di Kota Depok puluhan tahun dipimpin PKS tetapi bagaimana prestasinya. Itu baru memimpin kota, belum memimpin Indonesia yang begitu kompleks," tegas Hasto.