SBY Sebut Potensi Kecurangan di Pemilu 2024, Ini Respons KPU

Pidato Kebangsaan Ketua Umum Demokrat dalam Rapimnas — Ketua Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono hadir dalam Rapimnas Partai Demokrat di JCC, Jakarta, Jumat (16/9/2022). Dalam pidatonya, AHY menyebut Demokrat sedang intens dengan 2 partai dan Demokrat tengah intens membangun komunikasi dengan 2 partai yang juga memiliki semangat dan energi perubahan untuk Indonesia yang lebih baik. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku siap untuk 'turun gunung' di Pemilu 2024. Pernyataan SBY ini dilontarkan sebab dia melihat ada tanda-tanda kecurangan yang akan akan terjadi dalam pesta demokrasi mendatang.

Menanggapi hal itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Idham Holik memastikan jika segala bentuk kecurangan akan diantisipasi. Dia menjelaskan, sepanjang kuartal pertama dari masa penyelenggaraan tahapan Pemilu Serentak 2024, KPU telah meyakinkan pemilih Indonesia bahwa Pemilu Serentak 2024 akan diselenggarakan berdasarkan asas luber jurdil atau langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

"Sebagaimana amanah konstitusi bangsa Indonesia, Pasal 22E ayat 1 UUD 1945 juncto Pasal 2 UU No. 7 Tahun 2017 dan juga didasarkan prinsip-prinsip nilai-nilai integritas elektoral yang menjadi esensi dari nilai-nilai demokrasi sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 UU No. 7 Tahun 2022,” kata Idham saat dihubungi Liputan6.com, Senin (19/9/2022).

Idham pun mengajak, segenap pemilih, stakeholder, masyarakat sipil, aktivis dan publik Indonesia untuk berpartisipasi aktif di semua tahapan penyelenggaraan Pemilu. Hal ini dilakukan untuk memastikan asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu teraktualisasi dengan baik seperti yang termaktub dalam Pasal 93 huruf b angka 1 UU No. 7 Tahun 2017.

Selain itu, sambung Idham, Badan Pengawas Pemilu juga akan bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu.

Dia pun mendorong, jika terdapat potensi itu dapat melaporkan dugaan pelanggaran aturan pemilu atau potensi kecurangan pemilu ke pihak Bawaslu, baik di tingkat pusat dan daerah.

"Mitigasi potensi kecurangan adalah literasi kepemiluan pemilih agar pemilih dalam berpartisipasi rasional dan aktif, termasuk memiliki keberanian atau intensi melaporkan potensi kecurangan pemilu atau dugaan pelanggaran pemilu,” urai Idham.

Idham percaya, melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih, KPU akan meningkatkan literasi kepemiluan pemilih demi mengantisipasi potensi kecurangan. Sehingga Pemilu dapat berjalan sesuai asas luber jurdil.

"Ini (luber jurdil) yang menjadi basis peningkatan kualitas partisipasi elektoral pemilih,” Idham menutup.

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku melihat tanda-tanda ada potensi kecurangan pada Pilpres 2024. Ada skenario memunculkan hanya ada dua pasangan capres-cawapres dalam pesta demokrasi tersebut.

2 dari 3 halaman

Alasan SBY Turun Gunung

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengaku siap untuk 'turun gunung' di Pemilu 2024 mendatang. Pernyataan SBY ini beredar dalam sebuah TikTok @pdemokrat.sumut.

Alasan pria kelahiran Pacitan, Jawa Timur tersebut untuk turun gunung karena dirinya sudah melihat adanya tanda-tanda Pemilu 2024 mendatang tidak jujur dan adil.

"Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilihan Umum 2024 mendatang. Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil," kata SBY dalam video yang dikutip Sabtu (17/92022).

Menurut SBY, dirinya mendapatkan informasi bahwa Pemilu 2024 akan diatur hanya ada dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Sehingga SBY menyoroti informasi adanya ketidakjujuran di Pemilu 2024 ini.

"Konon, akan diatur dalam Pemilihan Presiden nanti hanya diinginkan oleh mereka hanya dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikendaki oleh mereka," tegasnya.

Presiden RI ke-6 ini menegaskan, dugaan ketidakjujuran Pemilu 2024 ini agar Partai Demokrat bersama dengan koalisi tidak bisa mengajukan capres dan cawapres di Pilpres 2024.

"Informasinya Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres-cawapresnya sendiri. Bersama koalisi tentunya. Jahat bukan, menginjak-injak hak rakyat bukan," tuturnya.

3 dari 3 halaman

Jangan Ada Kecurangan

SBY mengungkapkan, jangan rusak Pemilu 2024 mendatang dengan menggunakan cara-cara curang. Sebab rakyat berhak memilih siapa capres dan cawapres yang mereka kehendaki.

"Pikiran seperti itu bathil, itu bukan hak mereka, Pemilu adalah hak rakyat, hak untuk memilih dan dipilih, yang berdaulat juga rakyat," tegasnya.

SBY menjelaskan, selama dirinya menjadi kepala negara dua periode yakni 2004-2009 dan 2009-2014 dan Partai Demokrat menjadi penguasa, tidak pernah menggunakan cara-cara kotor guna merusak pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

"Selama 10 tahun dulu. Kita di pemerintahan. Dua kali menyelenggarakan pemilu termasuk pilpres, Demokrat tidak pernah melakukan kebathilan seperti itu," ungkap SBY.