Memanas, Demokrat dan PDIP Saling Sindir soal Progam BLT

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Adian Napitupulu mengatakan, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) harus lebih banyak belajar soal data. Bahkan menurut Adian, putra sulung Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut Perlu juga kembali belajar berhitung.

Pernyataan Adian itu menanggapi AHY yang mengkritik bantuan langsung tunai (BLT) di era Presiden Joko Widodo. AHY membandingkannya dengan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Kalau menurut saya, AHY harus lebih banyak belajar tentang data. Kalau bisa belajar berhitung lagi lah," ujar Adian di Bogor, Jawa Barat, Jumat 16 September 2022.

Anggota Komisi VII DPR RI mengatakan, BLT di era SBY dan dan Presiden Joko Widodo alias Jokowi berbeda. Sebabnya kenaikan bahan bakar minyak (BBM) di era pemerintahan SBY lebih tinggi.

"Naiknya BBM di era SBY itu 259 persen, di era Jokowi BBM cuma naik 54 persen. Ada selisih 205 persen kenaikan antara SBY dan Jokowi. Lebih tinggi 200 persen di jaman SBY dibandingkan Jokowi," jelasnya.

"Kalau kenaikan BBM sampai 254 persen siapa pun boleh menangis untuk itu," imbuhnya.

Bedanya lagi, BLT di era Jokowi dibantu dengan program sosial lainnya. Sementara di era SBY tidak ada tambahan bantuan sosial tersebut.

"Nilai BLT, sebagai satu BLT tidak jauh berbeda. Tapi kan ada 6 sampai 7 program-program sosial lainnya. Ada PKH dan sebagainya, ya akumulasikan saja," kata Adian.

"Ada satu keluarga yang bisa dapatkan 4-5 program. Untuk anaknya sekolah, dia dapat untuk pengganti BBM-nya, dia dapat utk kesehatan. Zaman SBY mana, enggak ada," sambungnya.

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini alias Risma menjawab sindiran Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) soal program bantuan langsung tunai (BLT) yang pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendapat kritik, namun dipakai pemerintahan Presiden Jokowi saat ini.

Risma menyampaikan bahwa saat ini kondisi sedang tidak stabil sehingga pemerintah menyalurkan BLT bahan bakar minyak (BBM).

"Jadi sebetulnya yang disampaikan karena saat kita tahu memang ada kondisi yang tidak stabil, tidak seperti biasanya maka diturunkan BLT BBM," jelas Risma dalam konferensi pers yang disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Jumat 16 September 2022.

Ketua DPP Partai demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengatakan bahwa kondisi yang tak stabil ini bukan hanya terjadi di Indonesia saja, namun juga dirasakan negara-negara lain. Selain BLT BBM, pemerintah juga sudah menyalurkan bantuan untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

"Ini kan bukan terjadi hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, jadi makanya diturunkan BBM. Kemudian kemarin diturunkan pada saat kemarin terjadi Covid-19," ujarnya.

Mantan Wali Kota Surabaya ini menjelaskan bahwa sesuai Undang-Undang Dasar 1945, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Oleh sebab itulah, pemerintah menggelontorkan sejumlah bantuan kepada masyarakat.

"Memang gini sebagaimana di Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34, bahwa fakir miskin dan anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Jadi itu lah konsepnya," tutur Risma.