Jadi Capres atau Cawapres di 2024, Menteri Jokowi Tidak Perlu Mundur

La Ode menambahkan, Pemerintah menghargai usaha‑usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam ikut memberikan sumbangan dan partisipasi pemikiran untuk membangun pemahaman tentang ketatanegaraan. Kata dia, pemikiran‑pemikiran masyarakat akan menjadi rujukan berharga bagi pemerintah.

"Atas dasar pemikiran tersebut, Pemerintah berharap agar Pemohon nantinya dapat ikut serta memberikan masukan dan tanggapan terhadap penyempurnaan undang-undang a quo di masa mendatang dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan," tandas La Ode.

Sementara itu, DPR yang diwakili oleh Anggota Komisi III Habiburokhman menjelaskan, bahwa jabatan menteri masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang merupakan bagian dari kekuasaan yang dimiliki oleh presiden dan wakil presiden.

"Jadi aneh apabila presiden dan wakil presiden tidak diwajibkan mengundurkan diri, tetapi menteri diwajibkan mengundurkan diri," ujarnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menyebut, Pemohon merujuk pada Putusan Nomor 45/PUU-VIII/2010, Nomor 12/PUU-XI/2013, Nomor 57/PUU-XI/2013, Nomor 41/PUU-XII/2014, dan Nomor 33/PUU-XIII/2015.

Dalam permohonan tersebut, terkait pengunduran pejabat negara menteri, sebab dasar pertimbangan pengunduran diri PNS, TNI, Polri, BUMN, atau BUMD, sebagaimana tersebut di atas didasarkan pada beberapa pertimbangan justifikasi yang dapat dilibatkan perdebatan dan perbedaan pendapat, yaitu pertimbangan masa jabatan, tipe pekerjaan, dan cara memperoleh jabatan hasil pemilihan umum atau jabatan profesi yang merupakan pilihan karier.

"Artinya, pilihan tersebut tidak dapat serta-merta diberlakukan seutuhnya menjadi dasar atau pertimbangan dalam mengurus permohonan a quo terkait pengunduran diri pejabat negara, in casu menteri," jelas Habiburokhman.

Untuk diketahui, Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana dan Sekretaris Jenderal Partai Garuda Yohanna Murtika menguji Pasal 170 ayat (1) frasa 'pejabat negara' UU Pemilu.

Pemohon mendalilkan bahwa menteri adalah pejabat negara yang tidak dikecualikan untuk mengundurkan diri dalam jabatannya apabila dicalonkan sebagai calon presiden ataupun calon wakil presiden oleh Pemohon atau gabungan partai politik.

Menteri yang saat ini tengah menjabat dalam Kabinet Indonesia Maju, juga Pemohon yang mengusung menteri untuk menjadi calon presiden atau wakil presiden, potensial mengalami kerugian konstitusional menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

Berbeda halnya dengan gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, walikota atau wakil walikota, apabila dicalonkan sebagai calon presiden ataupun calon wakil presiden hanya memerlukan izin kepada Presiden sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171 ayat (1) UU Pemilu.

Perlakuan berbeda antara menteri dengan dengan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota apabila dicalonkan sebagai presiden dan wakil presiden oleh Pemohon, juga telah mencederai dan menimbulkan ketidakadilan bagi Pemohon, sebagaimana yang dijamin dan dilindungi berdasarkan ketentuan Pasal 22E Undang Undang Dasar Tahun 1945.

Untuk itu, frasa 'pejabat negara' dalam Pasal 170 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'Pejabat Negara yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan dan anggota DPR, Pimpinan dan anggota DPD, Menteri dan pejabat setingkat menteri, dan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati Wali Kota dan Wakil Wali Kota'.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Sumber: Merdeka.com