Peta Koalisi 2024 Diprediksi Bakal Berubah Buntut Konflik Internal PPP

Oleh Liputan6.com pada 15 Sep 2022, 04:14 WIB
Diperbarui 15 Sep 2022, 04:14 WIB
Tiga Petinggi Koalisi Indonesia Bersatu Jalan Bersama ke KPU
Perbesar
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) menyapa awak media saat tiba di Gedung KPU RI, Jakarta Pusat, Rabu (10/8/2022). Kedatangan ketiga petinggi KIB tersebut terlihat mesra saat jalan bersama menuju Gedung KPU. (merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Konflik internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan mempengaruhi sikap dan posisi partai untuk membangun koalisi politik jelang 2024. Posisi PPP di internal Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dinilai bisa goyah.

Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP-BRIN) Aisah Putri Budiatri menjelaskan, kondisi umum partai politik cenderung dipengaruhi oleh elite yang menjadi kunci di partai tersebut. Berubah ketua umum partai di PPP bisa mengubah posisi koalisi.

"Oleh karena itu, ketika ada konflik internal yang mengubah posisi elite di internal partai seperti di PPP saat ini, langsung atau tidak langsung pasti mempengaruhi keputusan tersebut," ujar Puput kepada wartawan, Rabu (14/9/2022).

Peta koalisi pun dapat berubah karena konflik internal PPP. Elite baru yang menduduki partai Ka'bah itu bisa mengubah strategi menghadapi Pemilu 2024, termasuk masalah koalisi.

"Konflik internal PPP akan mengubah peta politik internal PPP karena elite kunci akan bergeser. Keputusan terkait dengan koalisi menuju Pemilu 2024 juga bisa jadi akan dipikirkan ulang oleh elite kunci baru," papar Puput.

Meski PPP saat ini masih memutuskan berada di KIB, kinerjanya tidak akan maksimal karena persoalan internal. Diprediksi kisruh pelengseran Suharso Monoarfa masih akan berlanjut.

"Dalam konteks konflik masih berlangsung dan masih panjang langkah perdamaian internal partai, maka gerak PPP untuk berkiprah dalam kerja koalisi bisa jadi akan stagnan karena partai sibuk dengan persoalannya sendiri. Apalagi PPP juga harus menyiapkan berkontestasi dalan Pemilu 2024 dan menyiapkan diri untuk pileg," jelas Puput.

 

**Gempa Cianjur telah meluluhlantakkan Bumi Pasundan, mari bersama-sama meringankan penderitaan saudara-saudara kita di Cianjur dengan berdonasi melalui: rekening BCA No: 500 557 2000 A.N Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Bantuan akan disampaikan dalam bentuk sembako, layanan kesehatan, tenda, dll. Kepedulian kita harapan mereka.


Mardiono Belum Berkomunikasi dengan Elite KIB

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhamad Mardiono menyambangi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyerahkan SK baru PPP. (Istimewa)
Perbesar
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhamad Mardiono menyambangi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyerahkan SK baru PPP. (Istimewa)

Di tengah kisruh, PPP belum juga bertemu dengan rekan koalisinya Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono dinilai punya kepentingan politik lain untuk membawa PPP ke depan.

Meski keduanya telah menegaskan kisruh PPP tidak berpengaruh ke koalisi, tetapi belum adanya komunikasi patut dipertanyakan. Mardiono dinilai ada rencana politik lain.

"Kalau Pak Mardiono belum membangun komunikasi, itu artinya dia ada rencana politik yang berbeda dengan Pak Suharso Monoarfa yang lebih pro terhadap KIB, dan memiliki fokus yang sama," kata Pengamat Politik dari Universitas Veteran Jakarta, Danis TS Wahidin.

Sementara itu, PPP akan menjadi tuan rumah sebuah pertemuan KIB yang digelar di Semarang, Jawa Tengah dalam waktu dekat.

Danis melihat dinamika politik yang dialami PPP maupun KIB adalah sebuah kewajaran dalam proses politik dan demokrasi.

"Peta politik koalisi ini kan tidak pernah final sebelum kemudian KPU menetapkan kandidat presiden dan cawapres. Apa yang terjadi di PPP, bentuk dari dinamika internal PPP menuju Pemilu 2024. Namanya parpol tidak bisa dilepaskan dari pemilu dan kepentingan elit dan konstituen," kata Direktur Indodata ini.

Disharmonisasi itu, menurut Danis, akan mewarnai berbagai dinamika-dinamika akan menemukan titik equilibrium.

"Titiknya adalah koalisi figur-figur penting yang memiliki daya elektoral untuk kemudian masuk dalam kontestasi politik kebangsaan yaitu pemilu 2024," pungkas Danis.

 

Reporter: Ahda Bayhaqi

Merdeka.com

Infografis Golkar, PAN dan PPP Bentuk Koalisi Indonesia Bersatu. (Liputan6.com/Trieyasni)
Perbesar
Infografis Golkar, PAN dan PPP Bentuk Koalisi Indonesia Bersatu. (Liputan6.com/Trieyasni)
Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya