Ganjar ke Kepala Daerah Se-Jateng: Jangan Asal Gunakan Anggaran Dana Tak Terduga

Liputan6.com, Jakarta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta setiap kepala daerah yang berwenang menyalurkan anggaran bantuan ditengah inflasi terkait penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM), untuk menggunakannya sesuai dengan peruntukan. 

Ganjar pun meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah mengawasi penyaluran bantuan untuk mencegah inflasi. 

Hal itu disampaikan Ganjar, usai memimpin serah terima jabatan (sertijab) Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah Ayub Amali kepada Hari Wiwoho. Ayub kini menjadi Kepala BPK Perwakilan DKI Jakarta, sementara Hari menjabat Kepala BPK Perwakilan Lampung sebelumnya.

Menurut Ganjar, struktur BPK harus diisi oleh orang-orang yang memang ahli dalam mengelola keuangan dengan tujuan agar akuntabilitas daerah tetap terjaga dan tidak terjadi kesalahan dalam penghitungan dana-dana kedaerahan. 

"Kita mau menanggulangi inflasi, Presiden sudah mendorong dana tak terduga bisa digunakan, tapi kan enggak boleh ngawur dan asal-asalan. Inilah tenaga ahli teknisnya penting menjadi garda terdepan menjaga akuntabilitas daerah," kata Ganjar di Kantor BPK Perwakilan Jawa Tengah, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Banyumanik, Semarang, Selasa (13/9/2022). 

Lebih lanjut, terkait merangkaknya tingkat inflasi di sejumlah daerah seluruh Indonesia, anggaran daerah yang tersedia dan yang akan dikeluarkan harus diawasi agar anggaran yang ada tidak jebol. 

Ganjar meminta untuk menutup segala potensi-potensi yang memungkinkan terjadi jebolnya anggaran. Ganjar juga ingin memastikan tidak ada pihak yang mengambil untung ditengah penyesuaian harga bahan bakar minya (BBM). 

"Persis seperti hari ini kita menangani inflasi, butuh teknis orang yang mengerti dan paham pengelolaan keuangan. Sehingga pintu-pintu yang bikin jebolnya anggaran mesti ditutup," ucap politikus PDI Perjuangan itu. 

Dalam kesempatan itu turut disampaikan bahwa seluruh 35 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK pada tahun 2022. 

Kendati demikian, Ganjar mengingatkan seluruh kepala daerah untuk tetap mempertahankan prestasi yang telah dicapai dan menjaga integritas. Kata Ganjar, tetap ada catatan perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan daerah.