Pesan Suharso Monoarfa ke Plt Ketum PPP Mardiono: PPP Harus Diperjuangkan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) resmi mengesahkan Muhammad Mardiono sebagai Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggantikan Suharso monoarfa. Keputusan tersebut dikeluarkan pada Jumat, 9 September 2022.

Terkait Suharso Monoarfa di PPP, Mardiono menyebut bahwa keputusan tetsebut untuk meringankan beban Suharso dalam menjalankan tugas negara sebagai pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi). Adapun Suharso dipercaya Jokowi menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

"Karena beliau sekarang memilik tugas tugas berat dan sering meninggalkan Indonesia untuk harus bertugas negara pergi ke luar negeri. Di lain pihak partai memang sangat memerlukan perhantian serius karena kita sudah menghadapi agenda agenda Pemilu 2024," kata Mardiono, saat konferensi pers, di Jakarta, Jumat 9 September 2022 malam.

Kendati demikian, Monoarfa menegaskan PPP tidak pernah melupakan jasa-jasa yang telah diberikan oleh Suharso Monoarfa untuk partai berlambang Ka'bah ini. Sebab, Suharso bagi PPP adalah guru dan mentor terbaik.

"Terkait dengan Pak Suharso, bagaimanapun apapun beliau adalah tokoh kami. Beliau adalah guru kami, beliau adalah mentor kami. Kami akan selalu menghormati dan juga kami selalu memberikan pengharagaan besar kepada beliu atas jasa-jasanya kepada PPP," ucapnya.

Sehingga, permasalahan ke depan saat ini, kata Mardiono bukan lagi persoalan perseorangan, melainkan organisasi untuk bagaimana di Pemilu 2024 bisa meraih kemenangan.

"Tentu saya yakin beliau Pak Suharso akan berjiwa besar, kembali akan bergandeng tangan dengan kami semua untuk mengawal sampai Pemilu 2024," ujar Mardiono.

Dia pun meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia karena banyaknya pemberitaan simpang siur karena konflik internal di Partai Persatuan Pembangunan. Sesungguhnya, hal itu dilakukan untuk menjemput kemenangan PPP di pesta demokrasi 2024 mendatang.

"Kami sampikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia apabila akhir-akhir ini telah terdapat berita yang mungkin membuat kurang nyaman. Tapi itu semua adalah pemberitaan sesungguhnya mengingatkan kita semua agar PPP lebih kuat lagi, jadi lebih baik lagi dan seluru kader semangat menyongsong menjemput kemenangan," imbuhnya.

Pemberhentian Suharso Monoarfa dari jabatan ketua umum PPP merupakan kumpulan dari masalah di internal. Dari masalah elektabilitas PPP yang jeblok jelang pemilu hingga pernyataan kontroversial Suharso soal amplop kiai yang memicu kemarahan banyak pihak.

Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani mengakui, masalah pernyataan amplop kiai menjadi pemicu. Akibat pernyataan tersebut, tiga majelis PPP dua kali mendesak Suharso untuk mundur dari partai. Ketegangan antara Suharso majelis PPP mendorong digelarnya Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang memberhentikan Suharso dan mengukuhkan Muhammad Mardiono sebagai pelaksana tugas (Plt) ketua umum.

"Itu tidak bisa dipungkiri ada sebagai faktor pendorong bukan penentu," ujar Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 5 September 2022.

Akhirnya, Partai Persatuan Pembangunan menggelar Mukernas untuk memberhentikan Suharso Monoarfa sebagai ketua umum. Dalam forum Mukernas, 30 DPW yang hadir menginginkan ada pemisahan fungsi dan tugas ketua umum. Ketua umum diminta fokus untuk konsolidasi dan tugas kepartaian. Tidak menjalankan fungsi di pemerintahan sebagai menteri.

"Jadi itu dominasi kesadaran dan keinginan agar ada diferensiasi atau pemisahan fungsi-fungsi dari fungsi kepartaian yang dibutuhkan untuk meningkatkan konsolidasi untuk memfokuskan kerja kepartaian dengan katakanlah fungsi-fungsi yang diemban pimpinan partai yang ada di pemerintahan," ujar Arsul.

Sejak lama di internal PPP menginginkan ketua umum tidak rangkap jabatan sebagai menteri. Diskusi di internal PPP sudah lama digaungkan dan Suharso juga sudah dengar.

"Kalau yang menjadi pimpinan PPP itu tidak merangkap di jajaran pemerintahan. Diskusi itu sudah lama dan pak Suharso juga sudah mengetahui," ujar Arsul.

Alasannya tidak jauh dari urusan Pemilu 2024. Arsul mengungkap elektabilitas PPP yang jeblok menjelang Pemilu 2024. Dalam beberapa survei, elektabilitas PPP disalip oleh Perindo.

"Apalagi ini sebagian, yang mau saya bilang adalah ketika kemudian katakanlah kok Perindo tiba-tiba di satu dua survei itu nyelip PPP, temen-temen itu kan ini gimana," ujar Arsul.

"Bukan tidak menyalahkan Pak Suharso, kemudian jawabannya kita harus melakukan pemisahan fungsi, pokonya yang di partai itu fokus ngurus partai gitu loh," tegas anggota Komisi III DPR RI.