Jokowi: Harga Beras Naik Meski 200 Perak, Segera Intervensi

Selain itu, Jokowi menuturkan pemerintah daerah bisa membantu UMKM dengan membeli bahan baku yang naik karena adanya penyesuaian harga BBM. Kemudian, memanfaatkan dana belanja tak terduga untuk memberikan subsidi pengiriman barang pangan.

"Misalnya harga bawang merah naik, bawang merah banyak berasal dari Brebes, misalnya ini provinsinya Lampung, Brebes-Lampung berapa biaya transportasinya? Rp3 juta, ini yang ditutup Rp3 juta oleh pemda," kata dia.

"Sehingga harga yang terjadi harga petani di Brebes kemudian sama dengan harga yang ada di pasar," imbuh Jokowi.

Jokowi menceritakan pengalamannya saat dirinya menjadi Walikota Solo di mana kala itu pemerintah pusat juga menaikkan harga BBM. Dia memberikan subsidi biaya transportasi dan mengalihkan belanja tak terduga ke bansos.

"Ini pernah saya lakukan pengalaman saat wali kota dengan menutup biaya transportasi tersebut sehingga saat itu inflasi bisa kita turunkan seingat saya sampai 1,2 (persen). Sehingga, saat itu saya diberikan hadiah dari Menteri Keuangan seingat saya Rp 10 Miliar dalam bentuk DID," pungkas Jokowi.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta pemerintah daerah untuk bekerja sama mengendalikan laju inflasi di Indonesia tahun ini. Jokowi menargetkan inflasi bisa berada dibawah 5 persen pada tahun ini.

Jokowi menyampaikan bahwa kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) berpotensi membuat inflasi naik hingga 1,8 persen. Untuk itu, kepala daerah dan pemerintah pusat harus bekerja secara serentak dalam mengatasi hal ini.

"Saya minta gubernur bupati wali kota agar daerah bersama pemerintah pusat kerja bersama sama seperti saat kita bekerja secara serentak dalam mengatasi covid," kata Jokowi saat memimpin rapat Pembahasan Pengendalian Inflasi dengan Seluruh Kepala Daerah secara virtual di Istana Negara Jakarta, Senin (12/9/2022).

"Saya yakin Insya Allah bisa kita lakukan sehingga inflasi di tahun ini kita harapkan bisa dikendalikan dibawah 5 (persen)," sambungnya.

Untuk mengendalikan inflasi, dia mengatakan pemerintah daerah bisa mengalihkan 2 persen anggaran dari dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) ke subsidi. Misalnya, dalam bentuk bantuan sosial (bansos) kepada rakyat yang membutuhkan.

"Ini 2 persen bisa digunakan untuk subsidi dalam rangka menyelesaikan akibat dari penyesuaian harga BBM, 2 persen, bentuknya bisa bansos, terutama pada rakyat yang sangat membutuhkan," ujarnya.

Selain itu, Jokowi menuturkan subsidi ini juga bisa diberikan untuk membantu nelayan atau pengemudi ojek yang menggunakan solar dan BBM. Kemudian, anggaran 2 persen itu bisa dimanfaatkan untuk membantu UMKM dengan cara, membeli bahan baku.

"UMKM bisa juga dibantu dalam pembelian bahan baku yang naik karena kemarin ada penyesuaian harga BBM, transportasi umum juga bisa dibantu kenaikan tarifnya berapa aja dibantu, bukan total dibantu, tetapi kenaikan tarif yang terjadi bisa dibantu lewat subsidi," jelas Jokowi.