Sukses

Survei Sebut Kebijakan Maritim Era Jokowi Belum Gali Potensi Maksimal

Lembaga Survei Indodata bersama International Sea Port Exhibition and Conference (ISPEC) merilis hasil survei kolaborasi terkait kebijakan maritim era pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Liputan6.com, Jakarta - Lembaga Survei Indodata bersama International Sea Port Exhibition and Conference (ISPEC) merilis hasil survei kolaborasi terkait kebijakan maritim era pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Hasilnya, mayoritas responden mengaku tidak puas dengan kebijakan maritim saat ini.

“Sebanyak 73 persen masyarakat Indonesia tidak puas dengan kebijakan maritim pemerintahan Jokowi-Ma’ruf,” kata Direktur Eksekutif Indodata, Danis TS Wahidin saat jumpa pers Kick Off Hasil Survei Isu Kemaritiman Indonesia, Minggu (11/9/2022).

Danis menjelaskan, ketidakpuasan mayoritas responden disebabkan karena penggalian potensi belum dilakukan maksimal. Padahal, kekayaan laut Indonesia sangat besar dan bisa menarik investasi yang dari berbagai kawasan di dunia.

“Kita akan mencoba memunculkan kembali gagasan tentang pentingnya kebijakan maritim nasional itu dalam upaya memperkuat pertahanan ekonomi nasional,” ucap dosen UPN Veteran Jakarta ini.

Danis berharap, dengan temuan itu pemerintah dapat bergerak dalam momentum Hari Maritim Nasional pada 23 September mendatang.

“Nantinya, pada peringatan hari tersebut, Indodata akan memberikan penganugrahan award kepada beberapa tokoh maritim, baik sebagai perintis, inisiator kebijakan maupun yang berjasa dalam diplomasi kemaritiman,” urai Danis.

Diketahui, survei terhadap kebijakan maritim nasional ini dilakukan di 34 provinsi dari tanggal 25 Juli-30 Agustus 2022. Total sebanyak 1200 responden dilibatkan dengan margin of Error plus minus 2,8 persen.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Latar Belakang Survei

Sementara itu, salah satu perwakilan dari tim ISPEC, Agus Bandono menjelaskan, pihaknya melakukan studi ini untuk mengingat kembali kebijakan poros maritim yang dicanangkan Jokowi pada 2014. Dia meyakini, kebijakan maritim tersebut sudah mulai terlupakan seiring dengan adanya proyek pemerintah yang lebih monumental, seperti IKN dan sebagainya.

“Jadi serangkaian kegiatan ini gong-nya adalah untuk mengingat kembali bagaimana realisasi kebijakan tentang poros maritim dunia,” kata Agus. 

Dalam rangka itu, lanjut dia, ISPEC akan mendorong pembentukan kelembagaan yang memonitoring kerjasama di bidang maritim, serta melakukan penyusunan buku sejarah Maritim Indonesia.

“Kita juga akan melakukan pameran dan sebagainya. Kemudian kita juga akan melakukan pembuatan film tentang maritim. Jadi hal-hal seperti itulah yang kita dorong untuk mengingat kembali tadi, termasuk menggalakkan kerjasama dengan negara maritim dunia,” Agus menutup

.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.