Harga Minyak Dunia Turun, PKS Minta Pemerintah Batalkan Kenaikan BBM

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: Azka/Man

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto, minta Pemerintah segera membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi karena menurutnya harga minyak dunia turun hingga USD 80 per barel.

Angka ini, kata Mulyanto, jauh di bawah besaran asumsi makro harga ICP yang ditetapkan dalam APBN Perubahan tahun 2022 yaitu sebesar USD 100 per barel.

"Dengan penurunan harga minyak dunia ini maka alasan Pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi jadi tidak relevan dan sulit dinalar logika masyarakat," kata Mulyanto dalam keterangannya, Kamis (8/9/2022).

Karena itu, lanjut Mulyanto, Pemerintah harus segera meninjau ulang kebijakan kenaikan BBM bersubsidi tersebut.

Menurutnya, tidak pantas Pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi ketika patokan harga pokok produksi (HPP) terus turun.

"Logika kenaikan harga BBM bersubsidi karena melambungnya harga minyak dunia, makin tidak mendapat pembenaran," ujarnya.

Anggota Komisi VIII menjelaskan, sejak Juni 2022 sampai hari ini, data harga minyak dunia di oilprice.com terus merosot mendekati angka USD 80 per barel. Itu sebabnya Amerika, Malaysia dan beberapa negara lain kabarnya menurunkan harga BBM-nya. Bahkan di Indonesia sendiri, menyusul Pertamina, Shell dan VIVO, kemarin BP menurunkan harga jual BBM-nya.

"Jadi aneh kalau BBM bersubsidi kita malah naik, di tengah penurunan harga-harga BBM. Logikanya kurang masuk," tandas Mulyanto.

Negara-negara di dunia termasuk Indonesia tengah dipusingkan dengan kenaikan harga komoditas, salah satunya minyak mentah. Di Indonesia, kondisi ini membuat anggaran subsidi energi yang harus digelontorkan pemerintah pun membengkak.

2 dari 2 halaman

Walk Out Saat Paripurna

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin rapat paripurna peringatan HUT ke-77 DPR. Dalam rapat paripurna ini beragendakan pengambilan keputusan RUU tentang pertanggungjawaban APBN TA 2021.

Saat pimpinan Banggar menyampaikan laporan RUU tersebut, fraksi PKS menyampaikan interupsi dan dilanjutkan melakukan walk out keluar dari ruang paripurna.

“Kami akan menanyakan kepada setiap fraksi tentang apakah RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN 2021 dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU?,” tanya Puan, Selasa 6 September 2022.

Ketua DPP PKS Mulyanto langsung melakuan interupsi. “Interupsi pimpinan dari PKS. Kami ingin sampaikan aspirasi masyarakat. Dengan ini kami nyatakan bahwa fraksi PKS menolak kenaikan BBM bersubsidi. Karena ini jelas memberatkan masyarakat. Hari ini di depan demo terus menerus. Kami dukung demo masyarakat. Karenanya kami Fraksi PKS nyatakan walk out dari forum ini,” ujar Mulyanto.