PPP Kubu Mardiono: Kami Tetap di KIB, soal Capres Tunggu Petunjuk Majelis

Liputan6.com, Jakarta Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan DPP PPP, Usman M Tokan menegaskan, kisruh internal tak mengubah posisi politik parpolnya di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Seperti diketahui, internal PPP tengah berebut kepemimpinan antara Suharso Monoarfa dan Muhammad Mardiono.

Usman merupakan kubu Mardiono. Dia menegaskan, Plt Ketum PPP Mardiono adalah penanggungjawab parpol di KIB.

"Sampai hari ini koalisi tetap berjalan karena Pak Mardiono kan yang menjadi penanggung jawab mewakili PPP acara deklarasi KIB, Sekarang kita masih fokus selesaikan masalah internal," ujar Usman saat dihubungi merdeka.com, Selasa (6/9).

Mengenai calon presiden yang bakal diusung PPP, kata Usman, hal tersebut belum dibahas sampai hari ini. Menurut dia, PPP harus lebih dulu menggelar rapat internal untuk menentukan capres.

Usman mengatakan, fatsun politik PPP harus berdasarkan petunjuk dari pimpinan majelis yang diisi oleh para kiai.

"Nanti akan dirapatin dengan pimpinan majelis karena patsun politik PPP dalam urusan kebangsaan harus mendapatkan petunjuk dari pimpinan majelis setelah mereka melakukan istikharoh dan lain lain, baru kita memutuskan," tegas Usman.

Sementara itu, Ketua DPP PPP Achmad Baidowi alias Awiek menuturkan, sikap PPP terhadap KIB tidak bakal berubah. PPP telah berkomunikasi dengan Golkar dan PAN bahwa tidak akan mengubah sikap soal koalisi Pemilu 2024 meski ada konflik pemberhentian ketua umum.

"Beberapa petinggi partai baik Golkar maupun PAN sudah komunikasi dengan partai kami. Jadi bahwa ini tidak ubah konstelasi perkoalisian," ujar Awiek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 6 September 2022.

Awiek mengatakan, KIB tetap akan solid. Pemberhentian ketua umum di internal PPP tidak akan mengganggu konsolidasi yang telah dilakukan bersama KIB.

"Tetep KIB tetep solid, entah ketumnya tetep atau pergantian ketum ya PPP tetep bersama KIB," kata wakil ketua Baleg DPR RI ini.

Sementara itu, Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono juga merupakan koordinator PPP di KIB. Sehingga koalisi ini akan terus berlanjut.

"Sepanjang pengetahuan kami dengan KIB tidak ada masalah. Karena pak Mardiono kan koordinator koalisi dari PPP," kata Awiek.

Isi Kekosongan Jabatan hingga 2025

Sementara itu, Muhammad Mardiono mengatakan, ia akan mengisi kekosongan jabatan ketua umum hingga tahun 2025.

"Jadi dalam AD/ART itu kalau ada ketua umum misalnya berhalangan sebaginya maka pengurus harian menunjuk Plt ketua umum kemudian disahkan melalui Mukernas," ujar Mardiono ketika dihubungi merdeka.com, Senin (5/9).

"Iya menjabat sampai 2025," sambungnya.

Sehingga, PPP tidak akan menggelar Muktamar luar biasa untuk menetapkan ketua umum. Keputusan pemberhentian itu telah awalnya dibahas dalam rapat pengurus DPP pada Minggu (4/9) siang di Jakarta. Dilanjutkan dengan Musyawarah Kerja Nasional di Serang, Banten.

"Hasilnya menunjuk saya sebagai plt ketua umum," kata Mardiono.

Meski berstatus Plt, Mardiono memiliki kewenangan penuh selaku ketua umum. Tidak ada pengurangan jabatan.

"Adapun kewenangan Plt ketua umum sama dengan ketua umum definitif yaitu mengisi lowongan jabatan hingga masa bakti jabatan itu selesai. Tanpa ada pengurangan kewenangan apapun," ujarnya.

Saat ini pengurus PPP tinggal menjalankan proses administrasi untuk mendaftarkan pergantian ketua umum ke Kementerian Hukum dan HAM. PPP tengah melengkapi dokumen dan secepatnya akan ke Kementerian Hukum dan HAM.

"Proses sesuai dengan AD/ART sudah dilakukan ini sedang proses administrasi ya mudah-mudahan ini semua bisa dijalankan," kata Mardiono.