Komnas HAM Sebut Ada Pengaruh Jabatan dalam Upaya Rintangi Penyelidikan Kasus brigadir J

Liputan6.com, Jakarta - Komnas HAM menemukan penggunaan pengaruh jabatan melanggengkan upaya rintangi penyelidikan kasus pembunuhan Brigadir J. Hal itu disampaikan Komisioner Bidang Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Choirul Anam saat memaparkan hasil pemantauan dan penyelidikan pada Kamis (1/9/2022). Salah satunya, disebut Anam dalam hal pembuatan skenario.

"Pertama anggota kepolisian memerintahkan untuk mengikuti skenario yang ada, berikutnya pembuatan dia laporan di polres Jaksel itu bisa terjadi karena ada pengaruh jabatan," kata dia saat jumpa pers di Gedung Komnas HAM, Jakarta, Kamis (1/9/2022).

Anam mengatakan, proses BAP terhadap dua laporan yang dibuat di Polres Jaksel tidak sesuai prosedur. Adapun laporannya mengenai dugaan percobaan pembunuhan ke Bharada E dan dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Candrawathi. 

"BAP hanya formalitas dan tinggal di TTD. itu juga pengaruh jabatan, terus pemeriksaan kesaksian Bharada E, Bripka RR dan KM tidak dilakukan sesuai prosedur. Ini bisa terjadi karena adanya pengaruh jabatan," ujar dia.

Selain itu, pada saat olah Tempat Kejadian Perkara dan melakukan proses otopsi. Anam menyebut, ada pengaruh jabatan di dalamnya.

"Terus anggota kepolisian yang tidak memiliki otoritas memasuki TKP, ini pengaruh jabatan juga, terus permintaan ke Kepala RS Bhayangkara untuk menyiapkan otopsi ini juga karena adanya pengaruh jabatan," ujar dia.

Polri sebelumnya menetapkan tujuh polisi sebagai tersangka obstruction of justice kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J. Salah satunya Ferdy Sambo selaku mantan Kadiv Porpam Polri.

"Info terakhir dari penyidik, malam ini tersangka obstruction of justice bertambah menjadi tujuh orang," tutur Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (1/9/2022).