Rencana BNPT Berdayakan Seluruh Potensi Negara dalam Pencegahan Terorisme dapat Dukungan

Oleh Liputan6.com pada 01 Sep 2022, 20:38 WIB
Diperbarui 02 Sep 2022, 13:04 WIB
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Boy Rafli Amar, saat menghadiri undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI yang diselenggarakan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/8) (BNPT)
Perbesar
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Boy Rafli Amar, saat menghadiri undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI yang diselenggarakan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/8) (BNPT)

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia Bureacracy and Service Watch (IBSW) mendukung langkah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Boy Rafli Amar, yang berkomitmen melakukan pemberdayaan seluruh potensi negara dalam mencegah dan menanggulangi aksi terorisme di tanah air.

“Langkah BNPT selaku leading sector Penanggulangan Terorisme di Tanah Air yang melibatkan seluruh elemen anak bangsa dalam proses pencegahan kita dukung," ujar Nova Andika Direktur Eksekutif Indonesia Bureaucracy and Service Watch .

“Termasuk di dalamnya memaksimalkan anggaran pinjaman luar negeri dalam rencana program lembaga Tahun Anggaran (TA) 2023 yang memang dibutuhkan. Dalam beberapa tahun terakhir, angka aksi teror yang dilakukan kelompok terorisme di Indonesia menurun signifikan ,Itu terjadi karena program pencegahan BNPT berhasil melibatkan dan memberdayakan seluruh potensi kekuatan bangsa.”

Kendati demikian, Andika sepakat dengan pandangan yang disampaikan Kepala BNPT, Boy Rafli Amar bahwa BNPT harus memperkuat di ranah pencegahan terutama pengembangan Pusat Analisis dan Pengendalian Krisis , kemudian berkaitan dengan teknologi surveillance dan early warning system.

Begitu juga BNPT harus memperkuat Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Kerja Sama (Pusdiklat) Terorisme dan Kerja Sama Internasional. Sedangkan untuk penguatan sarana Pusat Krisis/Command Center, ini dibutuhkan supaya petugas dapat melakukan monitoring secara langsung dan cepat bila terjadi serangan terorisme.

“Tiga poin besar BNPT yaitu peralatan terkait teknologi surveillance dan early warning system untuk memperkuat pencegahan membutuhkan anggaran tak sedikit. Sebab itu dalam fokus rencana program empowering di tahun 2023, pinjaman luar negeri sebesar USD 160 juta, yang sifatnya multiyears selama 3 tahun bisa menjadi solusi dalam memaksimalkan anggaran pinjaman berasal dari luar negeri untuk memperkuat pencegahan,” ujarnya.

Dengan demikian, menurut Andika BNPT dapat melakukan monitoring langsung secara real time saat terjadi krisis di tempat-tempat tertentu dalam konteks serangan terorisme. Sedangkan salah satu kebutuhan di bidang surveillance dan early warning system berguna untuk mendeteksi DPO tersangka teroris yang berkeliaran di ruang publik

“Ini memerlukan sarana teknologi yang tidak murah memang dan pinjaman luar negeri sebagai solusinya memang dibutuhkan , dan tidak berarti kita bersikap anti nasionalis jika mengambil opsi ini," tegasnya.

**Gempa Cianjur telah meluluhlantakkan Bumi Pasundan, mari bersama-sama meringankan penderitaan saudara-saudara kita di Cianjur dengan berdonasi melalui: rekening BCA No: 500 557 2000 A.N Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Bantuan akan disampaikan dalam bentuk sembako, layanan kesehatan, tenda, dll. Kepedulian kita harapan mereka.


Rapat Dengar Pendapat

Pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR pada Rabu (31/8) Kepala BNPT Boy Rafli Amar memaparkan rencana untuk mengintegrasikan data Dukcapil hingga BNPT dapat melakukan deteksi lokasi-lokasi publik seperti terminal, bandara. “Bagaimana jika nanti ada DPO, ada yang perlu dideteksi di gate atau di border-border dengan peralatan yang terintegrasi dengan lembaga terkait. Ini akan mampu menjadi bagian dari proses deteksi," ujar Boy Rafli

IBSW menilai jika tiga poin besar BNPT tersebut terealisasi, maka akan menghasilkan output yang maksimal di bidang pencegahan dan penanggulangan terorisme. “IBSW berharap besar agar usulan pinjaman luar negeri (PLN) ini dapat ditemukan solusi terbaiknya. Hal ini diperlukan agar penanggulangan di hulu yang dilakukan BNPT meraih hasil yang maksimal," kata Andika.

IBSW beralasan penguatan penanggulangan di hulu mesti diperkuat karena dampak kejahatan terorisme tidak cuma mengancam individu atau kelompok masyarakat tertentu, namun juga berefek domino kepada keutuhan tatanan sosial dan ekonomi masyarakat yang bisa memicu kesengsaraan bersama.

IBSW mengajak seluruh elemen masyarakat tanpa kecuali untuk bahu membahu bergotong-royong dalam rangka meminimalisir potensi aksi terorisme. Kesadaran masyarakat menjadi salah satu hal yang penting dalam penanggulangan terorisme. Pasalnya, terorisme merupakan kejahatan luar biasa yang perlu ditangani secara persisten dan kolaboratif melibatkan berbagai elemen.

Hal senada juga disampaikan oleh salah seorang Anggota Komisi III DPR RI, Adies Kadir. Dia menilai kurangnya ancaman radikalisme dan terorisme terbilang membanggakan. Namun Adies tetap mengingatkan semua pihak, termasuk BNPT agar tetap waspada.

"Turunnya terus angka radikalisme itu membanggakan kita, tapi tidak boleh lengah karena tetap saja kewaspadaan yang tinggi harus kita lakukan dari tahun ke tahun," pungkas kader Partai Golkar tersebut.

Infografis Anggota MUI Jadi Terduga Teroris Bekasi
Perbesar
Infografis Anggota MUI Jadi Terduga Teroris Bekasi (Liputan6.com/Triyasni)
Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Tag Terkait

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya