Pencopotan Fadel Muhammad Sebagai Pimpinan MPR Dinilai Sarat Konflik Kepentingan

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Forum Dekan Ilmu-ilmu Sosial Perguruan Tinggi Negeri Se-Indonesia (Fordekiis), Andy Fefta Wijaya, menilai tindakan Fadel Muhammad melaporkan pemecatannya dari kursi pimpinan MPR RI ke Bareskrim Polri sudah tepat.

Alasannya, Fadel Muhammad adalah pimpinan MPR yang dilantik secara sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Dalam hal ini marwah institusi MPR RI yang dikedepankan bukan hanya kepentingan pribadi. Beliau diangkat secara resmi menjadi Wakil Ketua MPR dalam periode 2019-2024 melalui proses yang diatur secara legal dalam regulasi," kata Andy.

Andy mmenduga ada maladministrasi dalam proses pemecatan terhadap Fadel Muhammad. Menurut dia, pemecatan itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Artinya tindakan pencopotan tersebut menyalahi tata kelola administrasi," katanya.

Andy mengungkapkan, ada dua unsur terjadinya maladministrasi dalam pencopotan Fadel dari kursi pimpinan MPR.

"Pertama, tidak ada prosedur administrasi yang dibuat dan disepakati. Kedua, sudah ada prosedur administrasi yang dibuat secara mendadak dan sepihak untuk mewujudkan kepentingan tertentu," kata dia.

Karena itu, Andy mengatakan polemik yang dialami Fadel sangat mencoreng nama maupun marwah kelembagaan MPR.