Kejar Realisasi APBD, Kemendagri Kirim Tim Gabungan ke Daerah

Mendagri Tito Karnavian mengeluarkan SE Penggunaan BTT untuk mengendalikan inflasi daerah. (Foto: Puspen Kemendagri)

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mengejar realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2022. Menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni, tim gabungan sudah turun ke tiap daerah untuk mendorong percepatan realisasi APBD, salah satunya NTT.

“Kegiatan monitoring, evaluasi, dan asistensi penyerapan APBD dilakukan untuk mendorong percepatan penyerapan APBD TA 2022 bagi daerah yang masih rendah realisasinya,” kata Fatoni saat kunjungannya ke Nusa Tenggara Timur (NTT), seperti dikutip dari siaran pers diterima, Kamis (25/8/2022).

Fatoni menambahkan, tim gabungan bertugas menggali sekaligus mengetahui penyebab rendahnya realisasi APBD. Tim gabungan ini, lanjut Fatoni, juga berupaya membantu pemerintah daerah untuk menemukan permasalahannya untuk kemudian dicari solusinya bersama-sama.

“Pemerintah daerah agar menyusun perencanaan dan penganggaran kegiatan secara konsisten dan terukur. Dalam melakukan transaksi belanja pengadaan barang/jasa, daerah dapat memanfaatkan fitur di e-Katalog dan Toko Daring,” jelas dia.

Fatoni mencatat, berdasar data yang dihimpun Kemendagri per tanggal 22 Agustus 2022, realisasi pendapatan APBD provinsi, khususnya di NTT, kota tengah dikunjunginya, TA 2022 sebesar Rp12.721,23 miliar atau 45,86 persen dari total anggaran pendapatan yang berjumlah Rp27.736,53.

Sedangkan, untuk realisasi belanjanya diketahui sebesar Rp10.501,27 miliar atau 35,07 persen dari total belanja Rp29.944,44 miliar. Kemudian, untuk anggaran tersisa dalam kas daerah (kasda) saat ini untuk provinsi adalah sebesar Rp230,10 miliar, dan total kasda kabupaten/kota berjumlah Rp2.051 miliar.

“Beberapa daerah di NTT realisasi pendapatannya terbilang cukup tinggi dengan angka di atas 40 persen. Daerah tersebut yakni Kabupaten Alor 53,99 persen, Kabupaten Sumba Tengah 47,42 persen, Kabupaten Flores Timur 43,71 persen, Kabupaten Manggarai Barat 43,03 persen, serta Kabupaten Manggarai Timur dengan angka 42,80 persen. Sementara untuk daerah lainnya capainnya masih berada di bawah 40 persen,” rinci Fatoni.

Fatoni meminta, Pemda agar terus memaksimalkan realisasi APBD baik dari segi pendapatan maupun belanja. Hal tersebut untuk mendukung pembangunan, serta memacu pertumbuhan ekonomi agar semakin meningkat.

“Dengan demikian, langkah itu juga bakal mendorong pelayanan yang maksimal kepada masyarakat,” Fatoni menutup.

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh memberikan klarifikasi tentang Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) berdomisili Sumatera Selatan ditemukan tercecer di Jalan Raya Salaben...

2 dari 2 halaman

Tentang Tim Gabungan Kemendagri

Diketahui, Tim gabungan Kemendagri bertugas melakukan monitoring, evaluasi dan asistensi guna menemukan permasalahan utama terkait rendahnya realisasi belanja APBD di Provinsi NTT. Tim ini diisi oleh dari Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (P2KD) Kemendagri, Ditjen Bina Keuda hingga Inspektorat Jenderal Kemendagri.

Tim bertugas memecahkan permasalahan belanja dan pendapatan daerah yang umumnya disebabkan oleh perencanaan dan penganggaran kegiatan yang kurang optimal, serta lambatnya proses lelang.

Selain di NTT, kegiatan serupa juga sudah digelar di Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi, Riau dan DKI Jakarta. Daerah lainnya yakni Jawa Tengah, Papua, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Timur. Monev dan asistensi juga telah dilaksanakan di Kota Pariman, Bukittinggi dan Kota Cilegon.