Usulan Jabatan Gubernur Dihapus Dinilai Bisa Sebabkan Timpang dan Bentrok Sana-sini

Liputan6.com, Jakarta - Belum lama ini Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengatakan sebaiknya jabatan gubernur di Indonesia dihapus. Sebab, dia menilai jabatan gubernur dalam sistem pemerintahan tak terlalu fungsional.

Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi pun angkat bicara.

"Wacana terkait penghapusan jabatan gubernur mencuat, alasannya adalah jabatan gubernur tidak efektif karena sudah ada Wali Kota maupun Bupati dalam suatu provinsi, sehingga peran gubernur tidak begitu signifikan. Apakah benar seperti itu?," ujar Teddy melalui keterangan tertulis, Rabu (1/2/2023).

Teddy kemudian mencontohkan peran gubernur dalam suatu provinsi itu ibarat sebuah perusahaan.

"Ibarat dalam sebuah perusahaan, presiden itu direktur utama, direktur adalah menteri, manajer adalah gubernur dan bupati/wali kota adalah para kepala divisi. Jika peran manajer dihapus, apa yang akan terjadi? Setiap divisi akan bentrok, karena tidak ada peran manajer dalam memanage antar divisi," papar dia.

Menurut Teddy, dari sekian banyak bupati atau wali kota, itu tidak mungkin secara teknis langsung dimanage oleh presiden melalui menterinya.

Karena, kata dia, tugas presiden dan menteri tidak hanya itu. Hal tersebut akan menjadi timpang dan bisa banyak tabrakan sana-sini. Oleh karena itu, perlu adanya Gubernur yang memanage setiap Provinsi.

"Tentu saja hal ini tidak hanya berlaku di negara atau perusahaan, juga termasuk dalam organisasi seperti Partai Politik, tidak mungkin Ketua umum Partai Pollitik langsung memanage DPC-DPC diseluruh Indonesia karena menghapus seluruh DPW di seluruh Indonesia. Bisa berantakan," terang dia.

"Jadi apakah Jabatan Gubernur masih diperlukan? Jawabannya adalah, tentu para para negarawan, para pimpinan dan para ahli tatanegara kita dahulu tidak membuat hal ini dengan dengan cara asal-asalan," jelas Teddy.