Dipanggil KPK, Para Kader PSI Bakal Dibekali Pendidikan Antikorupsi

Oleh Fachrur Rozie pada 18 Agu 2022, 09:35 WIB
Diperbarui 18 Agu 2022, 09:35 WIB
Ilustrasi KPK
Perbesar
Gedung KPK (Liputan6/Fachrur Rozie)

Liputan6.com, Jakarta Komisi Pemberantasan Komisi (KPK) akan menyelenggarakan pembekalan antikorupsi untuk para kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada hari ini, Kamis (18/8/2022). Pembekalan ini merupakan bagian dari program Politik Cerdas Beritegritas (PCB) Terpadu 2022.

"Kegiatan akan berlangsung secara daring dan luring terbatas di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK pukul 09.00 - 12.00 WIB," ujar Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryadi dalam keterangannya.

Ipi mengatakan, agenda ini akan dibuka oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata bersama Sekjen PSI Dea Tunggaesti, Ketua DPP PSI Isyana Bagoes Oka, Bendahara Umum Suci Mayang Sari, dan Wakil Bendahara Lila Zuhara.

Selain itu, kegiatan tersebut juga akan dihadiri secara langsung oleh sekitar 69 kader partai. Selebihnya para pengurus DPD, DPW dan DPC akan mengikuti kegiatan pembekalan secara daring.

Para peserta akan menerima pembekalan sejumlah materi. Di antaranya tentang Penguatan Integritas, Sistem Integritas Partai Politik (SIPP), dan pembahasan pembelajaran mandiri antikorupsi yang akan disampaikan oleh para pejabat di Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK.

Ipi mengatakan, melalui kegiatan ini KPK mendorong penguatan integritas partai politik sebagai institusi politik yang memiliki peran penting dalam menghasilkan para pemimpin dan pejabat publik baik di pusat maupun daerah.

"Organisasi dikatakan berintegritas jika organisasi membangun sistem untuk membuat individu di dalamnya berintegritas dan memastikan terdapat keselarasan antara nilai organisasi, visi, dan tujuan organisasi dengan tindakan yang dilakukan oleh organisasi," kata Ipi.

Ipi menyebut, pihak KPK berharap dengan penguatan integritas internal partai politik melalui pendidikan antikorupsi bagi kader dan pembangunan sistem antikorupsi ini bisa memperkuat parpol sebagai institusi politik yang berintegritas dan menekan korupsi di sektor politik.

"KPK mengidentifikasi modus utama korupsi politik terjadi dalam bentuk penyalahgunaan wewenang dengan memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri atau kelompoknya, memuaskan pendukung atau sebagai kompensasi maupun untuk memelihara sumber-sumber kekuasaan," kata Ipi.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.


Korupsi Politik

Salah satunya, Ipi mengatakan dilakukan dalam bentuk intervensi ketika proses perizinan dan pengadaan barang dan jasa. Korupsi politik juga terjadi pada momen elektoral dengan memanfaatkan sarana dan prasanara maupun dana negara dalam berbagai bentuk untuk memenangkan kontestasi elektoral termasuk vote buying.

"Selain itu, dalam momen pembuatan kebijakan, korupsi politik dilakukan untuk memenangkan agenda kebijakan kalangan tertentu dan karenanya mendapatkan imbalan sebagai balas jasa," terang Ipi.

Pembekalan antikorupsi ini merupakan rangkaian kegiatan program Politik Cerdas Beritegritas (PCB) Terpadu 2022. PSI merupakan partai ke-14 setelah sebelumnya KPK memberikan pembekalan yang sama kepada jajaran pimpinan dan pengurus dari 13 parpol, yaitu PAN, PBB, Demokrat, Gerindra, PDIP, Golkar, Hanura, Berkarya, PKS, PKB, Perindo, PPP, dan Nasdem.

Infografis Deretan Kepala Daerah Terkena OTT KPK. (Liputan6.com/Trieyasni)
Perbesar
Infografis Deretan Kepala Daerah Terkena OTT KPK. (Liputan6.com/Trieyasni)
Lanjutkan Membaca ↓

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag Terkait

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya