Bisa Berimbas dan Merusak Citra Polri Jika Kasus Ferdy Sambo Tak Segera Dituntaskan

Liputan6.com, Jakarta Ketua Badan Pengurus Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Julius Ibrani mengatakan, kasus kematian Brigadir J yang melibatkan mantan Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo harus segera dituntaskan, agar tak berdampak ke institusi Polri secara menyeluruh.

"Karena jika tidak diselesaikan atau lambat, maka akan merusak institusi Polri, dan merugikan masyarakat luas selaku penerima manfaat," kata dia dalam keterangannya, Selasa (16/8/2022).

Menurut Julius, ada tiga poin utama yang harus diperhatikan dalam penyelesaian kasus kematian Brigadir J. Pertama adalah tupoksi inti Polri yakni pemeriksaan Pro Justitia.

"Pro Justitia menjadi sangat krusial dan signifikan, karena seharusnya dapat menjawab keresahan publik atas pemberitaan yang begitu liar di berbagai media. Terkait apa peristiwa dan bagaimana kronologisnya, siapa pelaku yang menyebabkan hilangnya nyawa Brigadir J, siapa saja yang mengetahui, bekerja sama, atau siapapun yang terlibat dalam pembunuhan Brigadir J, serta apa saja alat bukti yang ditemukan," jelas dia.

Julius menyebut, Pro Justitia wajib dijelaskan kepada publik lantaran transparansi merupakan kewajiban Polri. Keluarga Brigadir J juga berhak untuk mendapatkan perkembangan pemeriksaan.

"Belakangan, publik masih bertanya soal motif pembunuhan, dan Polri wajib membuka motif pembunuhan terhadap Brigadir J segera," ujar Julius.

Kemudian yang kedua, lanjutnya, Pro Justitia secara paralel akan menjawab terjadinya obstruction of justice atau upaya menghalangi keadilan dalam proses pemeriksaan.

Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo sendiri telah menginstruksikan seluruh jajaran Polri untuk menggabungkan pemeriksaan beberapa dugaan tindak pidana sekaligus, mulai dari pembunuhan berencana, pelecehan seksual, hingga percobaan pembunuhan.

"Melalui helicopter view ini terungkap selain materi Pro Justitia, juga mengungkapkan Irjen FS merekayasa peristiwa dan merusak serta menghilangkan alat bukti CCTV, TKP, dan lainnya," kata Julius.

"Perbuatan tersebut masuk dalam kategori obstruction of justice yang mengandung tiga unsur, yaitu adanya tindakan yang menyebabkan tertundanya proses hukum, lalu pelaku mengetahui tindakannya atau menyadari perbuatannya yang salah atau fiktif alias palsu, kemudian pelaku bertujuan untuk mengganggu atau mengintervensi proses atau administrasi hukum," sambungnya.