Sukses

Isu Jokowi Restui Ganjar Nyapres, PDIP: Ibu Mega Sudah Ingatkan Jangan Bermanuver

Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah kembali mengingatkan pesan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Megawati menegaskan, kader PDIP jangan bermanuver dan jangan banyak pasang kaki.

Liputan6.com, Jakarta - Soal Isu Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menanggapi kabar memberikan restu kepada Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Jokowi mengaku tak masalah bila ada yang menafsirkan dirinya memberikan endorse kepada Prabowo atau Ganjar.

Menanggapi ini, Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah kembali mengingatkan pesan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Megawati menegaskan, kader PDIP jangan bermanuver dan jangan banyak pasang kaki.

"Ibu kan sudah mengingatkan jangan bermanuver, jangan double standar, jangan banyak pasang kaki. Tegak lurus," ujar Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/8/2022).

Basarah kembali bicara hak prerogatif Megawati sebagai ketua umum untuk menentukan calon presiden dan calon wakil presiden dan arah koalisi.

"Karena yang memberikan prerogatif kepada ibu Mega ya partai itu sendiri dalam kongres," kata wakil ketua MPR RI ini.

Kader PDIP diminta untuk patuh terhadap hak prerogatif Megawati. Akan ada saatnya Megawati menggunakan hak prerogatif itu untuk menentukan capres dan cawapres.

"Pengalaman-pengalaman itulah yang kami yakini dengan kearifan dan kematangan ibu Mega, beliau akan menggunakan hak prerogatifnya di saat yang tepat untuk menentukan siapa capres dan siapa cawapresnya," kata Basarah.

"Kader-kader PDIP harusnya tegak lurus terhadap aturan yang dibuat sendiri oleh seluruh segenap partai di dalam setiap kongresnya," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi isu dirinya memberikan restu kepada Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Dia hanya bilang, tidak melarang jika ada yang menyampaikan untuk maju jadi capres.

"Istilahnya saya kira karena menyampaikan kepada saya, masa saya bilang jangan, ndak, kan enggak begitu mustinya," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (12/8/2022).

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Jokowi Tak Mungkin Melarang

Menurutnya, dalam demokrasi siapapun bisa menyampaikan keinginan. Jokowi tak mungkin melarang jika menterinya berkeinginan maju jadi capres.

"Ya silakan, demokrasi kita kan memang harus disampaikan seperti itu, enggak mungkin presiden ada misalnya menteri yang ke saya untuk menyampaikan itu, kemudian saya bilang tidak, enggak bisa," tuturnya.

Bekas Wali Kota Solo ini juga mempersilakan saja bila ada tafsir memberikan restu capres kepada Prabowo maupun Ganjar.

"Ya silakan. Kalau itu ditafsirkan sebagai restu ya silakan juga," kata kepala negara.

Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Merdeka.com

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

  • Presiden Jokowi hibur anak-anak dengan atraksi sulap di peringatan Hari Anak Nasional, di Pekanbaru, Riau.
    Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014

    Jokowi

  • Ganjar Pranowo adalah Gubernur Jawa Tengah sejak Agustus 2013 yang bisa dianggap sebagai Gubernur Twitter-nya Indonesia
    Ganjar Pranowo adalah Gubernur Jawa Tengah sejak Agustus 2013 yang bisa dianggap sebagai Gubernur Twitter-nya Indonesia

    Ganjar Pranowo

  • Dr.(H.C.) Hj. Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri adalah Presiden Indonesia ke 5 periode  23 Juli 2001 — 20 Oktober 2004.
    Dr.(H.C.) Hj. Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri adalah Presiden Indonesia ke 5 periode 23 Juli 2001 — 20 Oktober 2004.

    Megawati

  • PDIP