Gerindra-PKB Koalisi, Demokrat: Mari Hormati Independensi Parpol

Oleh Nanda Perdana Putra pada 13 Agu 2022, 22:12 WIB
Diperbarui 13 Agu 2022, 22:12 WIB
FOTO: AHY Berikan Tanggapan Terkait KLB Demokrat
Perbesar
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat konferensi pers terkait KLB Partai Demokrat di DPP Pusat Partai Demokrat, Jakarta, Jumat (5/3/2021). AHY memberikan respons atas KLB di Deliserdang yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) resmi membentuk koalisi. Terkait hal tersebut, Partai Demokrat memberikan apresiasi sekaligus menghormati independensi setiap partai politik (Parpol) dalam bersikap, untuk dapat ikut andil dalam Pilpres 2024.

"Selamat untuk teman-teman Gerindra dan PKB yang telah meresmikan koalisinya. Secara hitung-hitungan kursi parlemen, telah memenuhi syarat ambang batas presiden untuk mengajukan Capres dan Cawapres di Pilpres 2024. Semoga kita semua sama-sama diumumkan lolos sebagai parpol peserta Pemilu 2024 pada 14 Desember 2022 nanti," tutur Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra dalam keterangannya, Sabtu (13/8/2022).

Herzaky turut mendoakan agar agar koalisi dan kebersamaan Gerindra-PKB dapat tetap terjalin solid dan lancar sampai dengan hari pendaftaran Capres-Cawapres yang diusung dalam Pilpres 2024.

"Jadi, bisa mendaftarkan satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kami menghargai dan mengapresiasi, kemandirian dan independensi setiap parpol untuk melaksanakan haknya, baik menggunakan istilah berkoalisi maupun bekerja sama, agar bisa memenuhi persyaratan ambang batas mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2024, sesuai dengan UU Pemilu," jelas dia.

"Begitu pula sebaliknya. Kami pun berharap kemandirian dan independensi kami dalam menentukan calon mitra koalisi, untuk dihargai dan dihormati," sambung Herzaky.

Menurutnya, Partai Demokrat sangat berharap tidak ada satu pihak pun yang berupaya mengganggu, menggerogoti kemandirian dan independensi parpol dalam menentukan arah berkoalisi. Termasuk soal menentukan siapa capres-cawapres yang akan diusung.

"Makin rusak dan hancur demokrasi kita kalau ada, kami tegaskan, kalau ada, ya, upaya abuse of power, baik oleh kekuasaan maupun alat-alat kekuasaan, yang berupaya mengintervensi kemandirian dan upaya parpol-parpol merangkai koalisi serta menentukan capres-cawapres yang akan diusungnya," kata Herzaky.

Dia pun mengajak semua pihak untuk menghormati proses demokrasi yang sesuai dengan konstitusi. Pemilu 2024 merupakan tahun rakyat dan saatnya masyarakat berdaulat menentukan pemimpin terbaik.

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.


Intens Komunikasi dengan PKS dan Nasdem

Lebih lanjut, Partai Demokrat disebutnya sudah semakin dekat dalam sikap menentukan arah koalisi. Komunikasi sudah dilakukan dengan jajaran berbagai parpol, baik yang sudah membentuk koalisi maupun dalam proses.

"Seperti yang disampaikan oleh Ketum AHY, kami memang lebih intens berkomunikasi dengan Nasdem dan PKS. Sudah ada beberapa pertemuan membahas ini. Tetapi, kami juga tetap menjalin komunikasi dengan parpol-parpol lainnya," ujar Herzaky.

Untuk pengumuman koalisi, lanjutnya, Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan adanya kemungkinan di akhir tahun 2022 atau awal 2023.

"Kan sudah dekat juga. Ditunggu saja. Bahkan, bisa saja lebih awal. Politik Indonesia kan sangat dinamis, bahkan cenderung last minute kepastiannya, baru ada informasi yang bisa kita bagi. Yang jelas, koalisi yang akan kami bentuk, memperjuangkan perubahan dan perbaikan untuk rakyat Indonesia. Karena harapan rakyat, adalah perjuangan Demokrat," Herzaky menandaskan.

 

 

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS


Isi Piagam Kerja Sama

Partai Gerindra dan PKB resmi menjalin koalisi untuk menghadapi ajang Pilpres 2024 mendatang. Hal itu ditandai dengan penandatanganan Piagam Kerjasama oleh dua Ketua Umum yakni Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar yang berlangsung di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (13/8/2022).

Isi dari piagam tersebut pun dibacakan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco dan Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu DPP PKB Jazilul Fawaid. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkesinambungan partai Gerindra dan PKB bekerja sama dalam pemilu serentak tahun 2024;

2. Kerja sama partai Gerindra dan PKB di dasarkan pada visi bersama agar terjadi percepatan pembangunan untuk Indonesia secara berdaulat adil makmur sejahtera dan aktif mendorong terciptanya perdamaian dunia;

3. Kerja sama partai Gerindra PKB dilatarbelakangi keinginan menyatukan dua kekuatan besar di Indonesia yakni nasionalis dan religius untuk menghindari polarisasi masyarakat pada pemilu tahun 2024 dan membuka koalisi dengan partai politik lain atas persetujuan kedua belah pihak;

4. Calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan diusung oleh kerja sama partai politik partai Gerindra dan PKB akan ditentukan secara bersama sama oleh Ketua Dewan Pembina atau Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar;

5. Kesepakatan kerja sama Partai Gerindra dan PKB ditindaklanjuti dengan kerja sama politik bersama dan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang disepakati.

 

Infografis Manuver Manuver Para Parpol Cari Koalisi dan Poros Baru. (Liputan6.com/Abdillah)
Perbesar
Infografis Manuver Manuver Para Parpol Cari Koalisi dan Poros Baru. (Liputan6.com/Abdillah)
Lanjutkan Membaca ↓

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya