Wapres Ma’ruf Amin: Pemda Perlu Ajak Swasta untuk Turunkan Angka Stunting

Oleh Delvira Hutabarat pada 04 Agu 2022, 18:55 WIB
Diperbarui 04 Agu 2022, 18:55 WIB
Wapres Ma'ruf Amin
Perbesar
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menggelar rapat pleno bersama Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan kementerian terkait, membahas soal percepatan penurunan prevalensi anak kerdil (Stunting). (Foto: Kantor Sekretariat Wakil Presiden)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menyatakan, pemerintah menargetkan penurunan prevalensi stunting hingga 14 persen pada tahun 2024. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan beberapa kebijakan untuk mempercepat penurunan angka stunting.

“Saya minta agar praktik baik terus dilanjutkan dan diperluas cakupannya. Saya juga minta agar para gubernur untuk fokus pada intervensi spesifik dan sensitif yang masih rendah cakupannya,” kata Ma’ruf Amin saat memimpin Rapat Kerja 12 Provinsi Prioritas Percepatan Penurunan Stunting, Kamis (04/08/2022).

Ma’ruf juga memberikan arahan pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah (Pemda) dengan pihak swasta dalam upaya penurunan stunting di daerah masing-masing.

“Pemerintah daerah perlu bekerja sama dan bermitra dengan lembaga non-pemerintah, baik dari perguruan tinggi dan lembaga riset, kalangan swasta dan filantrofi, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat maupun lembaga mitra pembangunan, dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting di daerahnya masing-masing,” ungkapnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, mengimbau kepada para pengusaha agar dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaannya digunakan untuk membantu meminimalisasi balita stunting.

“Melalui rekan-rekan wartawan, sekaligus saya menyerukan kepada para pemimpin perusahaan di tempat-tempat di mana stunting masih tinggi, supaya betul-betul peduli dengan penanganan stunting ini dengan menyisihkan CSR-nya khusus untuk stunting dan nanti akan dikoordinir oleh pemerintah pusat, satuan tugas (satgas) stunting di daerah setempat,” kata Muhadjir.

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.


12 Provinsi Prioritas Penurunan Stunting

Menko PMK Muhadjir Effendy
Perbesar
Menko PMK Muhadjir Effendy berdialog stunting di Kelurahan Afe-Taduma, Kecamatan Pulau Ternate, Provinsi Maluku Utara pada Sabtu, 11 Juni 2022. (Dok Kemenko PMK RI)

Muhadjir menyebut, terdapat 12 provinsi prioritas penurunan stunting, tujuh provinsi dengan angka prevalensi stuntingnya tertinggi di Indonesia yakni Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Barat, Aceh, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara.

"Yang lain dilihat dari persentasenya yang tinggi, angkanya tinggi tapi penduduk tidak banyak tapi tidak boleh diabaikan karena justru wilayah-wilayah yang persentase tinggi dengan penduduk tidak banyak daya ungkitnya perlu lebih besar," ujar Menko PMK.

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Infografis Stunting, Ancaman Hilangnya Satu Generasi
Perbesar
Infografis Stunting, Ancaman Hilangnya Satu Generasi. (Liputan6.com/Triyasni)
Lanjutkan Membaca ↓

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya