PKS Harap Menteri yang Maju Jadi Capres di Pemilu 2024 Mundur

Ilustrasi Pemilu Pilkada Pilpres (Freepik) — Ilustrasi Pemilu/Pilkada/Pilpres (Freepik)

Liputan6.com, Jakarta Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mendorong para menteri yang maju sebagai calon presiden di Pemilu 2024 untuk mundur dari jabatannya.

Menurut dia, para menteri perlu fokus bekerja daripada disibukkan dengan pencalonan sebagai presiden.

"Semua menteri mesti fokus menjaga portofolionya," ujar Mardani kepada wartawan, Kamis (4/8/2022).

Maka itu, menteri yang dicalonkan sebagai calon presiden sebaiknya mundur dari jabatannya. Kata Mardani, akan lebih elegan mundur jabatan agar tidak mengganggu kerja pemerintah.

"Kerja keras saja belum tentu berhasil apalagi tidak fokus. Mundur langkah elegan," ujar anggota Komisi II DPR RI ini.

Pengunduran diri menteri yang maju sebagai capres harus disadari sebagai etika berpolitik. Bukan hanya karena aturan yang mengatur.

Kata Mardani, Presiden adalah seorang negarawan, kalau dalam prosesnya Capres itu tidak menunjukkan kenegarawanan, tidak layak menjadi calon presiden.

"Mundur lebih ke etika. Aturan masih bisa disiasati karena Presiden itu negarawan. Kalau prosesnya sudah menunjukkan bukan negarawan gimana layak untuk dipilih," ujar Mardani.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan membuka pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2024, mulai tanggal 1-14 Agustus mendatang. Sebanyak 11 partai politik dipastikan akan mendaftar ke KPU pada hari pertama.

2 dari 3 halaman

Sudah Seharusnya

Sementara itu, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai sudah seharusnya menteri mundur dari jabatannya saat mencalonkan diri sebagai capres ataupun cawapres. Ini sudah sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Ini merespons gugatan yang diajukan Partai Garuda terhadap UU Pemilu untuk menguji Pasal 170 ayat (1) terkait frasa ‘pejabat negara’. Mereka ingin menteri bisa maju di Pilpres tanpa harus mundur dari jabatannya.

“Iya kalau menurut saya sudah pas yang ada di UU,” kata Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati saat dihubungi merdeka.com, Rabu (3/8/2022).

Dia khawatir, bila menteri tidak mundur dari jabatannya dapat menggunakan posisinya untuk kepentingan pribadi. Bahkan, dapat memanfaatkan program kementerian untuk pencapresannya.

“Karena menteri ini kan punya sumber daya, punya program, kalau mereka maju sebagai capres bisa jadi memanfaatkan program-program yang ada di kementeriannya,” tutup Khoirunnisa.

3 dari 3 halaman

Deklarasi Dini

Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kian mesra. Keduanya yang telah bersepakat koalisi di 2024 ini akan daftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama pada Senin, 8 Agustus 2022. Kedua parpol juga berencana menggelar deklarasi bersama dalam membangun koalisi untuk Pemilu 2024.

Terkait hal itu, Peneliti BRIN, Wasisto Rahardjo Jati mendukung partai politik deklarasi sejak dini. Hal itu menurut dia, berdampak positif bagi parpol maupun masyarakat.

"Deklarasi dini secara positif berdampak pada penguatan soliditas dan solidaritas internal. Dimana semakin awal suatu partai deklarasi, maka semakin percaya diri dan optimis para kadernya untuk berkompetisi,” jelas Wasisto saat dihubungi merdeka.com, Rabu (3/8/2022).

Wasis menilai, deklarasi dini juga bagian dari alat gertak politik. Khususnya untuk kompetitor lainnya yang masih belum punya pasangan kandidat definitif. Sementara untuk dampak buruknya dari deklarasi sejak dini ini, Wasis menilai, tergantung pada kualitas dan kandidat yang akan diusung nantinya.

"Dampak negatif dari deklarasi dini adalah rentannya sosok tersebut menjadi sasaran perundungan di ruang publik terlebih soal rekam jejak politiknya. Potensi ‘kampanye hitam’ ini yang masih menjadi momok dalam nominasi di Indonesia,” jelas Wasisto.

Reporter: Ahda Bayhaqi/Merdeka.com

Pemilu 2024
Peristiwa
Pemilihan umum legislatif yang disingkat sebagai Pemilu tahun 2024 akan mulai dilaksanakan pada 14 Februari 2024.
Lihat Selengkapnya
Pemilu 2024
PKS
Capres