Moeldoko soal Ada Potensi Krisis Pangan: Kita Cari Solusinya

Oleh Lizsa Egeham pada 02 Agu 2022, 11:15 WIB
Diperbarui 02 Agu 2022, 11:15 WIB
Kepala Staf Presiden Moeldoko. (Foto: Humas KSP)
Perbesar
Kepala Staf Presiden Moeldoko. (Foto: Humas KSP)

Liputan6.com, Jakarta Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mewanti-wanti agar jangan sampai Indonesia mengalami krisis pangan.

Dia pun meminta seluruh masyarakat mulai mempersiapkan diri salah satunya, dengan meningkatkan produktivitas di sektor pertanian dan melakukan diversifikasi pangan.

"Sembilan belas juta orang di dunia mengalami kurang gizi. Tiga ratus sembilan puluh empat juta masyarakat global sedang kesulitan dalam sektor pangan. Menghadapi situasi ini kita ngapain? Ini yang harus kita cari solusinya," kata Moeldoko dikutip dari siaran persnya, Selasa (2/8/2022).

Menurut dia, saat ini ketersediaan pangan domestik masih sangat baik. Dalam tiga tahun terakhir, kata Moeldoko, produktivitas di sektor pertanian terutama pada komoditas beras mengalami surplus.

Hal ini membuat kebutuhan konsumsi nasional tercukupi. Kendati begitu, Moeldoko menekankan capaian tersebut tidak boleh membuat Indonesia lengah sebab situasi dunia terus berubah sangat cepat.

"Seperti perubahan iklim dan cuaca serta kondisi geopolitik global. Perubahan iklim dan cuaca bisa menyebabkan kondisi gagal panen," ujarnya.

Moeldoko mengingatkan perubahan geopolitik global dapat membuat negara-negara produsen komoditas pangan menghentikan ekspornya. Hal ini menyebabkan kenaikan harga energi.

"Sehingga terjadi konversi dari makanan menuju energi karena kebutuhan kapital," ucapnya.

Dia menilai bahwa Indonesia masih diuntungkan oleh kondisi iklim dan cuaca. Moeldoko menyebut fenomena La Nina atau fenomena curah hujan tinggi yang terjadi saat ini berdampak positif pada sektor pertanian, yakni tidak mengalami gagal panen.

Namun di sisi lain, Indonesia juga terkena dampak terjadinya geopolitik global seperti, konflik Rusia-Ukraina dan persoalan politik di Belarus. Konflik Rusia-Ukraina membuat Indonesia tidak bisa impor gandum.

"Padahal kebutuhan kita sebesar 30 persen. Persoalan politik di Belarus, membuat kita harus impor pupuk dari negara lain dengan harga lebih tinggi," tegas dia.

"Belum lagi kenaikan harga minyak dunia yang membuat situasi semakin sulit. Ini tantangan dan harus kita cari solusinya," sambung Moeldoko.

Menghadapi kondisi tersebut, Moeldoko menegaskan pemerintah sudah bekerja keras untuk mengantisipasi terjadinya krisis pangan akibat perubahan iklim dan geopolitik global.

Salah satunya, melakukan diversifikasi pangan, optimalisasi pupuk bersubsidi agar tepat sasaran, hingga kebijakan politik anggaran untuk ektensifikasi lahan-lahan pertanian.

"Untuk diversifikasi pangan, saya sudah mengawali menanam sorgum di NTT. Dan ternyata dalam kondisi yang kering, sorgum bisa tumbuh dengan subur. Nah, kita perlu mencari altrnatif-alternatif pangan baru untuk menggantikan beras," ungkap Moeldoko.

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.


Hadapi Ancaman Krisis Pangan, DPR Ajak Masyarakat Ganti Gandum dengan Tepung Singkong

Hadapi Ancaman Krisis Pangan, Legislator Ajak Masyarakat Ganti Gandum dengan Tepung Singkong
Perbesar
Anggota Komisi IV DPR, Firman Subagyo

Anggota Komisi IV DPR, Firman Subagyo mengajak semua pihak untuk melakukan substitusi pangan dengan beralih dari ketergantungan impor gandum.

Menurut legislator asal Pati, Jawa Tengah ini, penggunaan tepung singkong atau mokaf sebagai pengganti ketergantungan gandum dapat menjadi pilihan yang tepat saat ini.

“Kalau tidak dilakukan maka kita akan terjebak dalam ketergantungan bahan baku impor itu beresiko tinggi dengan harga semakin tidak bisa terkendali. Di samping pemerintah juga harus mulai melakukan evaluasi terhadap terhadap produksi pertanian tutur,” ujarnya kepada wartawan, Jumat 22 Juli 2022.

Disamping itu, dalam rangka menjaga ketahanan pangan nasional. Dirinya menyarankan agar pemerintah mulai menerapkan penggunaan pupuk organik bagi para petani, dengan alasan penggunaan pupuk kimia bisa berpengaruh terhadap produksi hasil pertanian nasional.

“Untuk itu kita harus melakukan gerakan menggunakan Pupuk Organik dalam rangka memperbaiki unsur kesuburan lahan dan meningkatkan produksi nasional,” terangnya.

Sekarang ini, menurut Firman banyak lahan pertanian dalam negeri tidak produktif, karena pupuknya itu berlebihan menggunakan pupuk kimia atau pupuk urea.

Oleh karenanya, pupuk subsidi itu jangan dikonsentrasikan hanya pupuk urea tapi juga pupuk organik sumbernya dari produk masyarakat hasilnya jauh lebih baik dan jangan bersumber dari BUMN saja, tetapi juga pupuk organik produksi masyarakat sudah dikeluarkan sertifikasinya oleh pemerintah.

“Ini bentuk kehadiran negara karena pupuk organik ini akan bisa mengobati lahan-lahan petani yg sudah sakit akibat menggunakan pupuk kimia yang berlebihan dan itu dapat diperbaiki dengan menggunakan pupuk organik. Sehingga dengan pupuk organik bisa memulihkan kesuburan lahan dan dapat meningkatkan produksi pangan nasional kita,” tegasnya.

 

 

 

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS


Covid-19 dan Konflik Geopolitik Akibatkan Krisis Pangan

20170214-Indonesia Kirim Bantuan Beras ke Sri Lanka-Jakarta
Perbesar
Pemerintah Indonesia mengirimkan 5.000 metrik ton beras untuk masyarakat Sri Lanka yang sedang mengalami krisis pangan. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Beberapa negara di belahan dunia tengah memasuki kondisi krisis pangan akibat pandemi Covid-19, konflik geopolitik dan perubahan iklim. Namun ekonom dari CORE Indonesia melihat Indonesia masih jauh dari krisis pangan.

Peneliti CORE Indonesia Dwi Andreas Santosa menjelaskan, secara umum kondisi pangan di Indonesia di 2022 relatif aman. Namun memang beberapa komoditas masih dipenuhi dengan impor.

Dampak pandemi dan perubahan iklim, produksi serealia dan biji-bijian kasar dunia diperkirakan menurun di 2022 pada kisaran 0,4 persen hingga 1 persen.

“Untuk produksi gandum turun 1 persen dari 778,3 juta ton menjadi 770,3 juta ton, hal ini dikarenakan kekeringan yang terjadi di Uni Eropa, peningkatan produksi di Kanada dan Australia karena iklim yang mendukung,” terang Andreas, Rabu 27 Juli 2022.

Sementara untuk produksi minyak nabati pada 2022 hingga 2023 akan mengalami peningkatan dari 600,33 juta ton menjadi 643,07 juta ton. Produksi kedelai juga mengalami kenaikan.

Andreas pun menerangkan harga minyak sawit dunia mengalami penurunan yang cukup tajam yang dikarenakan kebijakan pemerintah melarang ekspor.

“Harga minyak nabati dunia diperkirakan turun terus hingga 2023. Sementara turunnya harga minyak sawit dunia yang tajam merupakan akibat kebijakan pemerintah Indonesia yang menutup ekspor dan kemudian membuka lagi yang disertai program akselerasi ekspor,” terangnya.

Lebih lanjut, ia membeberkan bahwa impor pangan dan defisit neraca perdagangan pangan akan meningkat dibandingkan tahun 2021. Kemudian apabila panen padi mengalami gadu terganggu maka harga beras akan naik relatif tinggi mulai Agustus 2022 hingga Januari 2023.

“Para petani kita selalu mendapatkan harga yang sangat rendah, coba sekali-sekali naikan,” tambahnya.

 

INFOGRAFIS JOURNAL_ Ancaman Krisis Pangan Sudah Didepan Mata?
Perbesar
INFOGRAFIS JOURNAL_ Ancaman Krisis Pangan Sudah Didepan Mata? (Liputan6.com/Abdillah)
Lanjutkan Membaca ↓

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya