Sukses

Menaker Ida Buka Suara soal Kesejahteraan Pekerja Seni Musik

Menaker Minta PAPPRI Perbaiki Kesejahteraan Pekerja Seni Musik.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta para pimpinan dan anggota DPP Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu, dan Pemusik RI (PAPPRI) mampu menjalankan tugasnya dan membawa kemajuan nyata bagi organisasi, bagi kesejahteraan para pekerja musik sebagai anggota PAPPRI dan juga bagi pembangunan bangsa Indonesia pada umumnya.

Ida Fauziyah berpendapat para pekerja seni musik sering mengalami masalah mulai dari upah kontrak kerja, hak cipta hingga permasalahan kesetaraan, diskriminasi dan pelecehan yang terjadi terutama pada pekerja perempuan.

"Saya yakin dengan pelantikan ini PAPPRI akan tetap terus membuktikan komitmennya untuk melawan segala bentuk diskriminasi, kekerasan dan pelecehan yang ada di dunia permusikan Indonesia," katanya saat mengikuti pelantikan dan pengukuhan DPP PAPPRI secara virtual di Jakarta, Senin (1/8/2022)

Ida Fauziyah menambahkan kesenian di Indonesia tak pernah kekurangan jumlah perempuan. Namun, adanya PAPPRI sebagai wadah yang menghimpun para pekerja seni di bidang musik, menjadi angin segar yang membawa harapan bagi perbaikan kesejahteraan dan kesetaraan bagi para anggotanya.

Ida Fauziyah pun sangat mengapresiasi acara pelantikan PAPPRI yang juga diisi dengan penghargaan kepada para pemusik legendaris kita. "Hal ini menunjukkan komitmen PAPPRI untuk terus memberi perhatian dan penghargaan kepada para artis dan pekerja musik yang telah berkontribusi besar bagi dunia permusikan di Indonesia," ujarnya.

Sementara Ketua Umum PAPPRI Tony Wenas dalam sambutannya mengatakan pihaknya akan bermitra dengan pemerintah dalam memimpin PAPPRI dalam mengurus para musisi dan penyanyi di Indonesia. Termasuk dalam memerangi segala bentuk diskriminasi, kekerasan dan pelecehan yang ada di dunia permusikan Indonesia.

"Kita akan bermitra dengan pemerintah untuk mengangkat kesejahteraan para pekerja seni musik. Sebab tak dipungkiri, pekerja seni sering mengalami masalah mulai dari upah kontrak kerja, hak cipta hingga permasalahan kesetaraan, diskriminasi dan pelecehan yang terjadi, terutama pada pekerja perempuan," ujar Tony yang terpilih sebagai Ketum dalam Munas PAPPRI di kota Mataram, NTB, awal Maret 2022 lalu.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.