Sukses

Hasto: Capres ke Depan Harus Memiliki Kesadaran Geopolitik

Menurut Hasto, teori geopolitik Sukarno berciri pada didasarkan pada ideologi Pancasila. Lalu, bertujuan membangun tata dunia baru.

 

Liputan6.com, Jakarta - Calon Presiden (Capres) Indonesia ke depan harus memiliki kesadaran geopolitik untuk mengembangkan Indonesia. Hal itu diungkap Doktor Ilmu Pertahanan Hasto Kristiyanto dalam kuliah umum mengenai Geopolitik Soekarno di Kampus Universitas Hasanuddin (Unhas) di Makassar, Kamis (28/7/2022).

“Capres ke depan harus punya kesadaran geopolitik agar ketika mengembangkan wilayah-wilayah strategis Indonesia dia bisa melihat berbagai aspek geostrategis dan geoekonomi bagi kepemimpinan Indonesia untuk dunia,” kata Hasto.

Hasto lalu memaparkan soal teori geopolitik Sukarno yang menjadi hasil penelitiannya yang tertuang menjadi disertasi doktoral di Universitas Pertahanan RI. Dijelaskannya, teori geopolitik Sukarno berciri pada didasarkan pada ideologi Pancasila. Lalu, bertujuan membangun tata dunia baru.

Ketiga, berdasarkan prinsip bahwa dunia akan damai apabila bebas dari imperialisme dan kolonialisme. Keempat, pentingnya menggalang solidaritas bangsa berdasarkan prinsip koeksistensi damai (peaceful coexistence). Kelima, berorientasi pada struktur dunia yang demokratis, sederajat dan berkeadilan.

Teori Geopolitik Sukarno ini didasarkan pada 7 variabel. Yakni Demografi, Teritorial, Sumber Daya Alam, Militer, Politik, Koeksistensi Damai, Sains dan Teknologi.

“Berdasarkan teori geopolitik Sukarno, dapat dibuktikan bagaimana variabel demografi, teritorial, politik, militer, sumber daya alam, koeksistensi damai, dan sains-teknologi, menjadi instrument of national power yang berperan penting bagi ketahanan nasional Indonesia,” urai Hasto.

“Instrument of national power itulah yang harus dibangun, didayagunakan, dan diuji efektivitasnya. Misalnya, dalam kasus perang Rusia-Ukraina. Rusia menggunakan kekuatan energi, pangan, dan juga demografi, teritorial, dan teknologi,” tambahnya.

Hasto juga memaparkan persamaan yang ditemukannya dalam risetnya. Dijelaskannya, dari persamaan itu, faktor pertama yang terpenting adalah faktor kepentingan nasional.

“Presiden harus merumuskan kepentingan nasional kita. Apa kepentingan kita di Laut Tiongkok Selatan yang bisa terjadi perang setiap saat? Kalau terjadi perang, pasti Selat Malaka diblok. Karena itu memotong jalur energi ke Tiongkok 80%. Apa yang bisa dilakukan, termasuk melalui Selat Malaka. Apalagi ada IKN di Kaltim,” urainya.

 

 

** #IngatPesanIbu 

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

#sudahdivaksintetap 3m #vaksinmelindungikitasemua

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Poros Maritim

Dalam konteks pertahanan, faktor kedua di dalamnya adalah diplomasi. Faktor terbesar ketiga adalah teknologi, dimana didalamnya ada aspek pendidikan, serta city of intellect yang harus dikelola sebaiknya.

Faktor berikutnya yang terpenting adalah teritorial. Menurut Hasto, ada analisa yang menilai Indonesia belum terlalu punya kesadaran teritorial. Sebab Indonesia merasa sebagai bangsa benua, sehingga laut tidak menjadi halaman depan.

“Itulah sebabnya pada zaman Pak Jokowi ada perubahan paradigma menetapkan Indonesia sebagai Poros Maritim dunia dengan laut menjadi halaman depan kita,” katanya.

“Mari kita lihat ke laut yang menyatukan kita, masa depan kita. Unhas juga harus mengembangkan kelautan, sehingga kita menjadi terhebat,” urai Hasto.

Hasto mengatakan universitas harus mempersiapkan seluruh aspek kepemimpinan nasional. “Yakni dengan membangun kesadaran cara pandang geopolitik dalam mendayagunakan seluruh potensi instrument of national power bagi ketahanan nasional, kemajuan pembangunan, dan pertahanan negara Indonesia,” pungkasnya.

Di acara itu, ratusan mahasiswa dan civitas akademika Unhas hadir. Selain itu, hadir juga civitas akademika dari Universitas Negeri Makassar, Politeknik Negeri Makassar, dan Universitas Pertahanan RI. Turut hadir sejumlah kepala daerah dan anggota DPR/DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP). Tampak hadir juga Ketua DPD PDIP Sulsel Ridwan Andi Wittiri, Sekretarisnya Rudi Pieter Goni dan Ketua DPP PDIP Rokhmin Dahuri.

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.