BNPT Sebut Dana Mencurigakan ACT Mengalir ke India dan Turki

Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) turut mencermati dugaan penyalahgunaan dana bantuan kemanusiaan yang dikelola organisasi Aksi Cepat Tanggap (ACT). Sejauh ini, pengurus telah menghentikan transaksi 300 rekening milik ACT.

"Saat ini PPATK menghentikan sementara transaksi di 141 CIF di lebih dari 300 rekening milik ACT yang tersebar di 41 Penyedia Jasa Keuangan (PJK)," kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam keterangannya, Kamis (7/7).

Berdasarkan data transaksi dari dan ke Indonesia periode 2014 hingga Juni 2022 terkait ACT, diketahui dana masuk yang bersumber dari luar negeri sebesar Rp64.946.453.924 dan dana keluar dari Indonesia sebesar Rp52.947.467.313.

Selanjutnya, salah satu tanggapan PPATK terhadap hasil penilaian risiko TPPU dan TP Pendanaan Terorisme, serta teridentifikasinya beberapa kasus penyalahgunaan yayasan sebagai media pencucian uang dan pendanaan terorisme, Pemerintah telah menerbitkan atau menetapkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2017.

"Esensinya adalah meminta kepada setiap organisasi yang melakukan kegiatan penghimpunan dan pendistribusian donasi agar mengenal pemberi (know your donor) dan mengenal penerima (know your beneficiary) serta melakukan pencatatan dan pelaporan yang akuntabel atas penerimaan bantuan kemanusiaan. bantuan,” jelasnya.

PPATK berharap berbagai pihak yang melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana bantuan kemanusiaan tidak menolak memberikan ruang pengawasan oleh pemerintah. Karena kegiatan penggalangan dana dan donasi yang dilakukan melibatkan masyarakat luas, serta nama baik negara.

“PPATK berkomitmen untuk bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga terkait, termasuk Aparatur Penegak Hukum dan Kementerian Sosial selaku Pembina Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dalam menangani isu-isu yang menarik perhatian masyarakat,” tegas Ivan.

Reporter: Bachtiarudin Alam

Merdeka.com