KSP Klaim Pembebasan Lahan Trans Papua Tetap Penuhi Hak Masyarakat Adat

Liputan6.com, Jakarta - Kantor Staf Presiden (KSP) melalui Kedeputian I Bidang Infrastruktur memastikan bahwa proses pembangunan Jalan Trans Papua yang menghubungkan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat tidak akan merampas hak-hak masyarakat adat Papua. Menurut Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Febry Calvin Tetelepta, justru Jalan Trans-Papua dibangun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

“Dengan meningkatkan akses serta konektivitas antar wilayah. Jadi, kita akan pastikan proses pembebasan lahannya tidak menyalahi hak masyarakat adat, bahkan untuk beberapa permasalahan, KSP mendorong pemberian legal opinion oleh kejaksaan,” kata Febry dalam keterangan pers diterima, Rabu (6/7/2022).

Febry menambahkan, berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan rapat koordinasi bersama Kepala Balai Pembangunan Jalan Nasional (BPJN) Kementerian PUPR di Jayapura hari ini, proses pembebasan lahan untuk pembangunan Jalan Trans Papua sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“KSP mengapresiasi pemerintah daerah terus melakukan musyawarah dengan tokoh adat dan agama. Pemerintah memberikan penghargaan terhadap hak ulayat masyarakat dan prinsip pembebasan lahan di proyek ini adalah ganti untung sesuai dengan arahan Presiden Jokowi,” jelas Febry.

Febry berharap, jalan yang saat ini sudah terbangun dan teraspal untuk segera dioptimalkan pemanfaatannya sebagai jalur logistik dari pelabuhan hingga ke daerah pegunungan Papua.

“KSP yang bertugas mengawal isu-isu strategis nasional menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Kepala BPJN di Papua dan Papua Barat untuk mencari langkah-langkah strategis percepatan pembangunan jalan ini dan debottlenecking hambatan yang ada,” Febry memungkasi.