Sukses

Masih Berkabung, Airlangga Sebut Belum Ada Pembahasan soal Menpan-RB Pengganti Tjahjo Kumolo

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut hingga kini belum ada pembahasan mengenai sosok Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (Menpan-RB) pengganti Tjahjo Kumolo di antara partai koalisi pemerintah.

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut hingga kini belum ada pembahasan mengenai sosok Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (Menpan-RB) pengganti Tjahjo Kumolo di antara partai koalisi pemerintah.

Pasalnya, kata dia, saat ini masih dalam suasana berduka. Sehingga, kurang elok untuk membahas siapa sosk yang mengisi jabatan Menpan-RB.

"Tidak ada pembicaraan dan kita masih dalam suasana duka. Jadi agak kurang elok membicarakan hal tersebut," kata Airlangga di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (4/7/2022).

Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi memiliki kewenangan penuh untuk menunjuk sosok Menpan-RB pengganti Tjahjo. Untuk itu, dia menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi.

"Itu semua kan kewenangan Bapak Presiden, prerogatif Pak Presiden," ujar Airlangga.

Sebelumnya, Ketua DPP PKS yang juga Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera menyarankan Presiden Jokowi tidak membiarkan posisi MenPAN RB kosong lama.

Saat ini, MenPAN-RB untuk sementara digantikan oleh ad interim Menko Polhukam Mahfud Md usai meninggalnya Tjahjo Kumolo.

"Hak Pak Jokowi untuk mensegerakan atau menunda satu bulan ke depan. Tapi jangan lebih dari satu bulan," ujar Mardani pada wartawan, Sabtu (2/7/2022).

Menurutnya, kekosongan kursi menteri yang terlalu lama akan berdampak pada kinerja di Kementerian tersebut. "Satu bulan waktu terlama untuk mengisi kekosongan. Setelah itu akan berpotensi melambat proses perbaikannya," tuturnya.

Terkait pengganti Tjahjo, Mardani menilai tidak harus dari kalangan partai, melainkan sosok siapa saja yang kompeten.

"Cari yang terbaik. Tidak harus dari partai. Karena reformasi birokrasi satu dari lima program utama Pak Jokowi," kata dia.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Mahfud Sebut Jokowi Sudah Kantongi Pengganti Tjahjo Kumolo sebagai Menpan RB

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengantongi nama pengganti Tjahjo Kumolo sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 

"Pak Jokowi pasti sudah tahu dan sudah ada di kantong beliau," kata Mahfud Md di Jakarta, Senin, (4/7/2022).

Mahfud menduga Jokowi akan segera mengumumkan pengganti Tjahjo Kumolo usai masa berkabung. 

"Mungkin hanya menunggu lewatnya waktu bela sungkawa," kata Mahfud.

Mahfud pun enggan berandai-andai siapa yang dinilai cocok sebagai pengganti Tjahjo Kumolo. Jokowi, kata dia, memiliki penilaian sendiri untuk memilih menterinya. 

"Oleh sebab itu saya tak punya preferensi penilaian apa pun dan siapa pun untuk menjadi pengganti Pak Tjahjo Kumolo," katanya.

3 dari 3 halaman

Tak Harus dari PDIP

Sebelumnya, DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menunjuk Menpan RB yang baru. PDIP belum memikirkan pengganti Tjahjo Kumolo itu karena masih suasana berduka.

"Jadi kita masih dalam suasana duka, tentu saja kita sadari memaklumi bahwa itu adalah kewenangan dari Pak Jokowi," kata Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat ditemui saat diskusi publik 'Bung Karno: Arsitek Kemerdekaan Bangsa-Bangsa' di kantor DPP PDIP, Jakarta, Minggu (3/7/2022).

"Tapi marilah kita berdoa agar Pak Tjahjo itu diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan," sambungnya.

PDIP juga tidak memaksa kursi Menpan RB kembali diisi oleh kader partai banteng. Djarot menyebut, pengisian kursi menteri menjadi kewenangan sepenuhnya Presiden Jokowi.

"Jadi kita serahkan sepenuhnya. Kita kerja samanya bukan kerja sama secara pragmatis ya. Kita mendukung Pak Jokowi itu betul-betul mendukung yang total," kata Djarot.

PDIP juga tidak meminta-minta jatah menteri kepada Jokowi. Diharapkan siapapun yang menjadi menteri betul-betul bisa bekerja mewujudkan visi misi presiden.

"Dan PDI Perjuangan, pak Jokowi itu juga kader PDI Perjuangan, tapi kita tidak pernah meminta jatah ini jatah itu. Serahkan sepenuhnya pada pak Jokowi untuk kebaikan negeri ini. Supaya mereka ini para pembantu presiden betul-betul bisa bekerja keras untuk mewujudkan visi misi pak Jokowi dan memwariskan kondisi yang baik bagi termasuk di kementerian PAN-RB," tegas Djarot.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.