Sekjen PDIP Sebut Pemikiran Geopolitik Bung Karno Menyatu dengan Bung Hatta

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat menyampaikan orasi ilmiah pada acara wisuda ke-127 Universitas Negeri Padang (UNP). (Foto: Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan, bahwa pemikiran geopolitik Sukarno atau Bung Karno tak bisa dilepaskan dari pemikiran Bung Hatta. Menurut Hasto, dalam realitas sistem internasional yang anarkis akan melahirkan perang dingin.

“Pemikiran Geopolitik Soekarno tidak terlepas dari pemikiran Bung Hatta dengan teori geopolitiknya ‘Mendayung di Antara Dua Karang’ menjadi konsep kebijakan luar negeri bebas aktif, yang terbukti relevan hingga sekarang,” kata Hasto saat berorasi ilmiah pada acara wisuda ke-127 di Aula Universitas Negeri Padang (UNP), seperti dikutip dari siaran pers diterima Minggu (3/7/2022).

Hasto menyatakan, bahwa memahami konsep Bung Hatta menjadi penting. Sebab mempelajari pemikiran geopolitik Indonesia, tidak bisa terlepas dari tradisi intelektual para pendiri bangsa.

“Dalam tradisi intelektual ini, Bung Karno dan Bung Hatta, hadir sebagai perpaduan pemimpin negarawan dan pemimpin pembelajar yang baik,” yakin Hasto.

Hasto melanjutkan, sebagai sosok pembelajar, mereka terus bergulat dengan buku sebagai jendela pengetahuan. Buku dipelajari secara kritis. Lewat buku pula, para pendiri bangsa ini melakukan dialog imajiner dengan tokoh-tokoh dunia, dan kemudian membumikan dalam realitas kehidupan berbangsa untuk mencari arah masa depan.

“Dwi Tunggal Soekarno-Hatta juga melahirkan pemahaman tentang kebijakan politik luar negeri bebas aktif. Dengannya bangsa Indonesia membangun rasa percaya sendiri untuk menjadi pemimpin di antara bangsa-bangsa,” ujar Hasto.

Hasto menyebut, buah dari pemikiran politik Sukarno-Hatta adalah penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika (KAA), Gerakan NonBlok (GNB), hingga Conferences of the New Emerging Forces (CONEFO).

“Kepemimpinan Indonesia tersebut didasarkan pada ideologi Pancasila yang mengandung cita-cita bahwa kemerdekaan Indonesia ditujukan bagi persaudaraan dunia,” beber Hasto.

Mayoritas anggota BPUPKI inginkan kemerdekaan Indonesia meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda, Malaya, Borneo Utara, Timor Portugis, dan Papua.

2 dari 3 halaman

Pancasila Sebagai Ideologi Geopolitik Dunia

Cara Unik Warga Karang Tengah Rayakan Hari Lahir Pancasila — Anak-anak melihat lambang burung Garuda Pancasila di Kampung Pancasila, Karang Tengah, Kota Tangerang, Selasa (1/6/2021). Kegiatan tersebut antara lain seperti gotong royong membersihkan kampung dan sosialisasi penanaman nilai Pancasila kepada warga . (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Hasto turut memaparkan, pandangan geopolitik Bung Karno tentang Pancasila ideologi geopolitik dunia. Menurut Bung Karno, Pancasila lahir sebagai pandangan hidup bangsa dan sekaligus jawaban Indonesia atas keterbelahan dunia akibat perang dingin.

Bung Karno meyakini, Pancasila juga lahir sebagai jawaban atas struktur dunia yang tidak adil, akibat berbagai belenggu penjajahan yang telah menyebabkan Perang Dunia I dan Perang Dunia II yang telah menghancurkan peradaban umat manusia.

“Atas dasar hal tersebut, teori geopolitik Bung Karno didasarkan postulat bahwa dunia akan damai dan berkeadilan apabila dunia bebas dari berbagai belenggu penjajahan,” jelas Hasto.

TIdak lupa, Hasto juga menjelaskan soal disertasi penelitian doktoralnya di Universitas Pertahanan (Unhan) dengan judul: “Diskursus Pemikiran Geopolitik Soekarno dan Relevansinya terhadap Pertahanan Negara" saat orasi ilmiahnya di UNP.

3 dari 3 halaman

Teori Geopolitik Sukarno

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saat Seminar Peringatan Hari Lahir Pancasila di Universitas Pertahanan (Unhan). (Foto: Dokumentasi PDIP).

Hasto yakin telah menemukan teori geopolitik Sukarno yang disebut sebagai “Progressive Geopolitical Co-exsistance”.

Menurut Hasto, teori itu menggambarkan keseluruhan pandangan geopolitik Soekarno yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, perdamaian dunia, dan bagaimana bangsa-bangsa di dunia bisa hidup berdampingan dengan damai, tanpa ancaman perang.

Oleh karena itu, untuk bisa melaksanakan teori geopolitik tersebut, Indonesia butuh kepemimpinan strategis dengan seorang pemimpin nasional yang harus memiliki pemahaman terhadap geopolitik Indonesia yang memiliki cara pandang outward looking.

"Kemampuan untuk bertindak keluar inilah pada masa setelah Bung Karno nampak meredup. Sementara fakta historis menunjukkan bagaimana bangsa Indonesia pada tahun 1960-an misalnya, begitu percaya diri dan berani membela kemerdekaan Aljazair di PBB,” kata Hasto memungkasi.