Eks Kades di Pakuhaji Tangerang Jadi Buron Kasus Korupsi Mobil Dinas

Oleh Nafiysul Qodar pada 02 Jul 2022, 03:31 WIB
Diperbarui 02 Jul 2022, 03:31 WIB
Buronan Korupsi Sewa Lahan Negara Masih Bebas, Jaksa Dinilai Lemah
Perbesar
Ilustrasi buronan koruptor. Ilustrasi: Amin H. Al Bakki/Kriminologi.id

Liputan6.com, Jakarta - Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, Banten menyatakan bahwa mantan Kepala Desa (Kades) Bonisari, Kecamatan Pakuhaji bernama Sutisna saat ini masuk daftar pencarian orang (DPO) terkait kasus korupsi pengadaan mobil operasional desa tahun 2018.

"Sudah kami terbitkan DPO nasional kepada yang bersangkutan. Itu karena yang bersangkutan tidak mengindahkan langkah kejaksaan secara persuasif," kata Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang Nova Elida Saragih, seperti dikutip dari Antara, Jumat (1/7/2022).

Ia mengatakan Sutisna yang telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 9 Juni 2022 dalam kasus korupsi pengadaan mobil operasional desa tersebut, kini telah dinaikkan statusnya sebagai buronan nasional.

"Karena tidak mengindahkan satu pun surat panggilan sebagai tersangka dari penyidik. Bahkan, saat didatangi ke rumah istri pertama, kedua, dan kediaman kedua orang tuanya, Sutisna menghilang," katanya.

Dalam kasus ini, kata Nova, Kejari Kabupaten Tangerang telah menetapkan lima tersangka yakni berinisial SA merupakan mantan anggota DPRD Kabupaten Tangerang, SN mantan Kades Pasir Gintung, M mantan Kades Gaga, DM mantan Kades Buaran Mangga, dan mantan Kades Bonisari STN atau Sutisna.

 


Kerugian Negara Rp 600 Juta

Dari ke empat orang mantan kepala desa yang juga sudah ditetapkan tersangka itu, diketahui telah memberikan uang sebesar Rp 789 juta kepada tersangka SA untuk pembelian mobil. Namun, uang tersebut tidak diberikan kepada pemilik showroom mobil.

"Pengadaan barang dan jasa berupa mobil operasional desa di empat desa tersebut bermasalah. Uang dari kas desa tidak dibayarkan kepada showroom mobil," terangnya.

Negara pun mengalami kerugian yang diperkirakan mencapai Rp 600 juta atas tindakan korupsi oleh empat mantan kepala desa tersebut.

"Kami sangkakan pasal tindak pidana korupsi," ujar Nova.

Lanjutkan Membaca ↓

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya